Melalui artikel ini, kami sampaikan laporan seminar yang diselenggarakan oleh PKMK FK UGM dalam rangka memperingati HAS (Hari AIDS Sedunia) 2017. Seminar kali ini mengambil tema: Kesehatanku, Hakku. Tema ini sesuai dengan tema global yang dicanangkan oleh UNAIDS sebagai tema HAS 2017. Tema ini sangat tepat terkait dengan salah satu tantangan mendasar yang masih ada selama ini dalam penanggulangan HIV dan AIDS, yakni inklusi sosial. Menjadi harapan kita bersama tentunya bahwa layanan kesehatan yang merupakan salah satu hak dasar dari setiap warga negara, dapat dinikmati oleh semuanya tanpa terkecuali. Bahkan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menuju kondisi ‘sehat’ tersebut juga perlu dipastikan telah melibatkan seluruh komponen lintas sektor.

Dalam konteks penanggulangan HIV dan AIDS di DIY terbukti bahwa upaya-upaya yang terkait dengan hal tersebut telah dilakukan secara lintas sektor. Hal ini berdasarkan hasil monev yang telah dilakukan oleh KPA DIY bahwa ternyata ada 1900 data yang menunjukkan kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV & AIDS di DIY. Selama ini kurang lebih ada 130 lembaga yang terlibat dalam penanggulangan HIV & AIDS di DIY. Hal in tentu saja merupakan fakta yang menggembirakan karena ternyata banyak pihak sebenarnya yang telah terlibat dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Ruang-ruang pertemuan (perjumpaan) bagi para pihak yang turut serta dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS sebaiknya perlu untuk dibuat agar dapat saling berbagi dan bertukar pengalaman dalam rangka mencapai three zeros

Seminar ini selain untuk melakukan refleksi upaya-upaya penanggulangan HIV dan AIDS selama ini, juga bertujuan untuk merumuskan isu-isu strategis untuk tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang. Bagaimana upaya penganggulangan HIV dan AIDS pasca 2017? Beberapa isu yang muncul yang sekiranya bisa mempengaruhi secara signifikan perlu diresponi dan menjadi agenda-agenda strategis dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tahun-tahun mendatang. Salah satunya adalah munculnya Perpres No. 124 Tahun 2016. Kebijakan ini sedikit banyak telah membawa pengaruh bagi KPA Kabupaten/Kota di beberapa area. Langkah-langkah antisipatif tentu saja perlu untuk disiapkan bilamana KPAD benar-benar melebur ke Dinkes seperti yang berlaku pada tataran nasional, di mana sekretariat KPAN berada di P2PL Kementerian Kesehatan. Tepat pada akhir tahun 2017 (31 Desember), KPAN secara resmi ditiadakan dan upaya penaggulangan HIV dan AIDS berada pada lingkup kewenangan Kementerian Kesehatan. 

Lalu, seperti apakah peran-peran koordinatif akan dilakukan dengan kondisi yang demikian ini? Seperti apakah mekanisme  yang akan dijalankan dalam penanggulangan HIV dan AIDS ke depan dengan adanya 2 kementerian yang akan mengampunya sesuai dengan Perpres tersebut di atas? Tentunya masih banyak lagi isu-isu strategis yang diperbincangkan dalam diskusi di seminar ini. Silahkan membaca laporan yang telah kami siapkan ini untuk mendapatkan informasinya secara lebih rinci. 

Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya yang baik selama ini.

 

Salam,

Tim Kebijakan Kesehatan Kelompok Marjinal - PKMK FK UGM

 

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID