Option Paper COMPARATIVE STUDY ON FINANCING NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATION ON HIV/AIDS CONTROL PROGRAMS

Burnet InstituteWacana model contracting out bagi LSM dalam program penanggulangan HIV dan AIDS, ternyata menjadi topik yang hangat dan menarik untuk didiskusikan. Menjadi angin segar bagi LSM untuk dapat mengakses pendanaan dari pemerintah untuk kegiatan yang  berjangka panjang.  Selama ini pemerintah telah mengalokasikan pendanaannnya melalui dana bantuan sosial bagi LSM, namun tidak spesifik untuk program dan tidak dapat dipergunakan untuk operasional lembaga, sehingga berakibat pada kelangsungan hidup LSM menjadi tidak stabil.  Pengalaman penanggulangan AIDS di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan semua pelayanan yang diperlukan, apalagi untuk promosi dan pencegahan. Sehingga model mengontrak LSM untuk kerja penanggulangan AIDS menjadi cukup masuk akal.

Model penyaluran dana pemerintah kepada LSM untuk program penanggulangan AIDS memang belum dilakukan di Indonesia, namun model ini sudah dilakukan dibeberapa negara lain termasuk  Malaysia dan Australia. Study banding  yang diadakan oleh HCPI dengan fasilitasi Burnett Institute dilakukan  di kedua negara tersebut untuk mempelajari mekanisme penyaluran dana pemerintah kepada CSO/NGO.  Melalui hasil pembelajaran di kedua negara tersebut direkomendasikan kepada pemangku kebijakan  untuk mengembangkan mekanisme  pendanaan bagi LSM/Masyarakat sipil dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

Study banding tersebut menunjukkan bahwa dua negara ini  mempunyai pengalaman yang memungkinkan program pemerintah termasuk pendanaan pengendalian HIV/AIDS dilaksanakan oleh LSM dengan berbagai mekanisme. Mekanisme tersebut  didukung dengan peraturan yang kuat, sistem registrasi dan akreditasi LSM yang kuat, serta kesepakatan perjanjian pelayanan yang kuat. Penanganan masalah terkait HIV oleh institusi berbasis masyarakat/komunitas yang diinisiasi oleh masyarakat melalui pendanaan dan pengelolaan secara mandiri dapat diperbesar dampak positifnya (outcome expansion) melalui bantuan pendanaan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Model pendanaan publik kepada organisasi masyarakat berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam sistem perencanaan dan penganggaran, oleh karena itu perlu adanya aturan tentang pembiayaan LSM yang mengatur kontrak, kinerja dan transparansi. Dalam hal ini, perlu menyusun sebuah sistem kendali melalui penugasan kepada lembaga yang ada atau membentuk lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang dapat menjembatani penjaminan pencapaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.

 

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID