Hotel Santika Yogyakartal pada tanggal 6-7 Junuari 2014 
Oleh: Yuli Rahmawati

Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam IX berkenan membuka Raker KPA Rapat kerja penyusunan Strategi Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang diadakan di Hotel Saktika Yogyakarta pada 6 dan 7 Januari 2014 dibuka oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam IX dan dihadiri oleh segenap unsur SKPD di wilayah provinsi DIY beserta LSM serta lembaga yang bergerak untuk kepedulian terhadap isu HIV dan AIDS di Yogyakarta. Sambutan juga diberikan oleh Direktur Nasional HIV AIDS Cooperation Program in Indonesia (HCPI) Catherine Barker selaku donor dari KPA DIY terkait dengan program penguatan kelembagaan KPA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Raker hari pertama diisi dengan pemaparan dan diskusi oleh Asisten Pemerintah Bagian Kesra Bapak Sulistyo dengan tema Kebijakan dan Strategi SRAD DIY Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2013-2014. Beliau menekankan bahwa SKPD harus turut terlibat secara aktif terhadap program penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan bidang masing-masing. Keterlibatan secara aktif dituangkan dalam bentuk memberikan alokasi waktu dan anggaran terhadap isu penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam segenap program dan kegiatan pada masing-masing SKPD-SKPD.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dr. Afrida. Beliau memaparkan materi pembahasan mengenai Situasi Epidemi HIV dan AIDS yang terkait dengan Analisis Dampak serta Analisis Efektifitas Penganggaran. Beliau menekankan bahwa intervensi program dan penganggaran terhadap penanggulangan HIV dan AIDS harus tepat sasaran dan berdampak lebih signifikan dengan memperhatikan kebutuhan akan prioritas intervensi baik itu secara geografis serta berdasarkan faktor risiko dan buka karena kebetulan pemerintah daerah setempat mempunyai kepedulian lebih dan mempunyai alokasi anggaran.  Karena ditemukan kesenjangan contohnya Gunung Kidul, justru yang mempunyai angka AIDS lebih tinggi dibandingkan dengan angka HIV positf namu intervensi program penanggulangan HIV dan AIDS masih sangat kurang.

Perwakilan dari Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY yang diwakili oleh Bapak Laksono Undang Wijiharto, ST.M.Kes, memberikan pemaparan mengenai produk hukum yang mendasari dilaksanakannya program dan penganggaran penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Istmewa Yogyakarta.

Beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan dan sinkronisasi program penanggulangan HIV dan AIDS mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

  1. Instrusi Presiden no. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. Intruksi Presiden ini mengintruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Melenium (MDGs) dimana HIV dan AIDS merupakan MDGs Goal 6 (enam).
  2. Permendagri no. 27 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang ketentuannya diatur pada lampiran yang tidak terpisahkan Permendagri ini pada butir 40 poin (a) agar Pemerintah Daerah mensinergikan perencanaan dan penganggaran APBD 2014 dengan Kebijakan Nasional terkait pencapaian target MDGs.
  3. Permendagri no.20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum pembentukan Komisi penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah pada pasal (13) yang menyebutkan sumber-sumber pendanaan kegiatan penanggulangan AIDS dimana APBD adalah salah satu sumber pembiayaan.

Sesi selanjutnya pemaparan oleh perwakilan dari Kabid Kesra Bappeda DIY mengenai Mekanisme Penganggaran Program Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Bapak Drs. YB. Jarot Budiharjo. Beliau memaparkan Program ini penting untuk dianggarkan karena HIV dan AIDS menjadi bagian dari Prioritas Pembangunan Nasional di Bidang Kesehatan pada prioritas ketiga yaitu Penurunan dan Pencegahan Penyakit (HIV AIDS dan Malaira)  dan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata.

Sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerahSistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah

Berangkat dari Proritas Pembangunan Nasional di Bidang Kesehatan, maka disusunlah anggaran untuk pananggulangan HIV dan AIDS. Adapun mekanisme perencanaan dan penganggaran APBD dijelaskan dengan gambar di atas.

Tabel di bawah ini merupakan usulanprogram dan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS di DIY yang merupakan Rancangan Anggaran Pembangunan Daerah tahum 2014.

 

 

NAMA PROGRAM

KEGIATAN

USULAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (RP)

SKPD

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyusunan panduan dan pengadaan materi media penanggulangan HIV AIDS

200.000.000,00

DINAS KESEHATAN

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV AIDS

784.673.000,00

DINAS KESEHATAN

Program Pelayanan dan Perlindungan Anak bermasalah sosial

Pemberian Jaminan Hidup pada Anak dengan HIV/AIDS

34.543.100,00

DINSOS

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya

Shelter ODHA

57.969.300,00

DINSOS

Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya

Pembinaan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS bagi siswa, mahasiswa dan pendidik

125.340.000,00

DISDIKPORA

Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja

72.020.000,00

DISNAKERTRANS

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pemberdayaan Keluarga dalam Penanggulangan HIV dan AIDS

70.000.000,00

BPPM

 

Raker Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS DIY hari kedua mempunyai dua agenda utama yaitu penyusunan anggaran dan kegiatan untuk masing-masing SKPD serta pembuatan kesepakatan untuk antara SKPD dan KPA untuk berkomitmen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rapat pleno ditutup oleh Sekretaris KPA DIY setelah sebelumnya dilakukan acara penandatanganan kesepakatan masing-masing SKPD beserta anggota KPA Daerah Istimewa Yogyakarya.

0
0
0
s2smodern