Oleh: M. Suharni

Ilustrasi | fajar.co.idIsu tentang Hak Azazi Manusia  dalam penanggulangan HIV dan AIDS adalah isu penting yang sudah lama menjadi perhatian global[1], agar ODHA terpenuhi hak dan tidak didiskriminasi  dan terstigma. Berbagai kebijakan global sampai dengan dikeluarkannya pedoman, seperti UN Guide Line HIV and AIDS and Human Rights (United Nations, 2002).  Di tingkat Nasional pun isu tentang HAM di cantumkan  dalam UUD 45 dalam  Bab XA dan untuk merealisasikannya  pemerintah membuat Rencana Aksi HAM (RAN HAM) ditetapkan dengan Peraturan Presiden No 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia  2015-2015.   Rencana Aksi Nasional HAM 2015 -2019  mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan inklusivitas kelompok rentan ke dalam satu rencana aksi nasional yang inklusif.  Permasalahan yang dihadapi  oleh  kelompok rentan ini adalah  hak hidup terkait dengan rendahnya kualitas kesehatan dan terbatasnya akses terhadap pemanfaatan layanan dan lingkungan. Inklusivitas kelompok rentan ini terkait langsung dengan  upaya penanggulangan HIV dan AIDS dan HAM dan isu ini telah dicantumkan draft  Strategi Rencana Aksi AIDS Nasional  (SRAN)  Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2015-2019. 

Dua dokumen kebijakan ini menunjukan komitmen pemerintah pusat terhadap permasalahan HAM dan HIV dan AIDS. Pertanyaan yang timbul  adalah bagaimana implementasinya? Belajar dari pelaksanaan RAN HAM 2011-2015, dimana kendala terjadi dalam pelaksanaannya adalah pada kurang optimalnya koordinasi antar lembaga pelaksana dan kurang efektifnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan[2].  Sehingga untuk  menjawab pertanyaan ini kita mulai dengan memetakan  peran dan fungsi stakeholder yang terkait untuk melaksanakan dokumen kebijakan tersebut.  Di tingkat daerah stakeholder  penentu  pelaksanaannya  terdiri dari Pemerintah daerah dalam hal ini bupati/walikota, Bappeda dan Dinas Kesehatan  serta DPRD yang mempunyai power dan otoritas tinggi untuk melakukan fungsi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasi   kebijakan tersebut,  termasuk menyediakan  pembiayaaan  program. Sedangkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dengan peran dan fungsi koordinatornya dapat mendorong multi sektor  anggotanya untuk menciptakan lingkungan kondusif dalam  pelaksanaan program, misalnya dengan memfasilitasi pertemuan koordinasi antara LSM, Populasi Kunci dengan Pemda dan DPRD.  Selain itu bupati/walikota sebagai ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) berperan penting dalam koordinasi dan singkronisasi upaya penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya.  Stakeholder lainnya, yakni masyarakat sipil dan populasi kunci menjadi pemain kunci untuk melakukan sensitisasi isu ini pada stakeholder yang power tinggi agar mereka peduli dan memberikan dukungan riil dalam upaya pewujudan HAM di kalangan ODHA.  Kegiatan advokasi, lobi-lobi, pertemuan khusus dengan menyapaikan fakta dan data yang akurat   perlu dilakukan secara terjadwal dan terus menerus.


[1] Sofia Gruskin, S., and  Tarantola, D. 2002. Human Right and HIV/AIDS; HIV In Site Knowledge Base Chapter. http://hivinsite.ucsf.edu/InSite?page=kb-08-01-07
[2] Lampiran Peraturan Presiden No 75 tahun 2015. Rencana Aksi Nasional Hak Azasi  Manusia
0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID