Oleh : Ign. Hersumpana

IlustrasiKemampuan mengembangkan respon AIDS di tingkat daerah tergantung dengan kapasitas daerah membangun sistem informasi AIDS yang berkualitas. Permasalahannya, bagaimana standarisasi dan indikator database HIV dan AIDS dikembangkan sebagai basis untuk mengembangkan respon AIDS dan penyusunan kebijakan strategis berbasis bukti?  Berbicara data AIDS, sejauh  ini Indonesia sudah memiliki data-data yang relatif cukup banyak yang menggambarkan situasi AIDS pada tingkat nasional yang dihasilkan oleh berbagai survei-survei  yang dilakukan secara rutin dan sistematis sejak tahun 2002 yang dilakukan per 2 tahun seperti Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP/IBBS) yang didukung oleh Mitra Pembangunan Internasional.  Permasalahannya adalah sejauhmana data-data tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perencanaan strategis AIDS? apakah data-data tersebut sesuai dan memenuhi kebutuhan AIDS di daerah?  Bagaimana dengan kemampuan daerah mengembangkan survei untuk memotret situasi epidemi daerah, apakah metode dan mekanisme survei yang digunakan memenuhi standar?

Pertama, Kita perlu belajar dari pengalaman global dalam mengembangkan database HIV dan AIDS Respon mengenai  metode survei dasar dan indikator yang digunakan untuk memotret HIV dan AIDS secara global.  Setidaknya terdapat dua  metodologi pokok yang memotret data pengetahuan HIV dan AIDS, Sikap dan perilaku yang dikembangkan melalui Survei Demografi dan Kesehatan (Demographic and Health Surveys/DHS) yang sejak tahun 1988 melakukan survei terkait AIDS dengan indikator meliputi pengetahuan metode pencegahan AIDS, sikap terhadap orang yang hidup dengan AIDS, kepercayaan tentang penularan AIDS dan pengalaman seks berisiko tinggi termasuk seks berbayar.  Dan Survei Indikator AIDS (AIDS Indicator Survey /AIS). Dua survei ini yang menyediakan data indikator ke PEPFAR, UNGASS dan UNAIDS meliputi;  1) metode pengetahuan pencegahan HIV, 2) persentase laki-laki dan perempuan yang menerima sikap orang yang hidup dengan HIV dan AIDS, 3) pengetahuan pencegahan transmisi seks dari ibu ke anak, 3) melakukan seks resiko tinggi tahun lalu dan penggunaan kondom seks resiko tinggi terakhir, 4) penggunaan kondom pada seks pertama, 5) persentase laki-laki yang melaporkan aktivitas seks dengan pekerja seks dalam 12 bulan terakhir menggunakan kondom saat melakukan percintaan yang berbayar, 6) persentase laki-laki dan perempuan usia 15-49 tahun yang melakukan tes HIV pada 12 bulan terakhir dan menerima hasil tes, 6) perempuan hamil yang melakukan konseling dan tes HIV, 7) jumlah rata-rata injeksi medis per orang per tahun1.

Kedua,  Indikator yang dikembangkan secara global inilah yang menjadi standar yang digunakan untuk pengembangkan survei-survei biologis dan perilaku yang selama ini dikembangkan di Indonesia secara nasional. Bagaimana daerah memiliki kapasitas metodologis yang memenuhi standar untuk mengembangkan survei pada tingkat lokal yang relevan.  Fakta menunjukkan bahwa selama ini  daerah tidak mengembangkan metode standar yang relevan dan lebih menjadi pelaksana dari mekanisme yang dikembangkan secara vertikal dari pusat.   Seperti dalam diskusi kultural yang diselenggarakan PKMK FK UGM tentang Akuntabilitas Monev Program HIV dan AIDS2 menjadi diskusi menarik bagaimana sesungguhnya  daerah bisa mengembangkan metode pelaporan yang lebih mencerminkan kenyataan lapangan seperti pelaporan insiden yang dapat digunakan sebagai basis perencanaan strategis respon terhadap HIV dan AIDS.   Akan tetapi, persoalannya belum tersedia metodologis yang standar yang dikembangkan untuk membangun sistem informasi HIV dan AIDS yang komprehensif dan terpercaya di daerah dan kapasitas sumber daya manusia untuk mengembangkan survei tersebut yang terbatas.

Ketiga,  solusinya daerah perlu mengembangkan standarisasi metode untuk mengembangkan data base indikator HIV dan AIDS yang sesuai dengan konteks daerah dengan berbasis pada kasus-kasus yang berkembang di daerah daripada berbasis pada proyeksi matematis dan survei  yang selama ini dikembangkan oleh pusat.  Dengan demikian kontekstualisasi kondisi HIV dan AIDS dapat lebih mencerminkan kenyataan untuk data base sebagai dasar dalam pengembangan perencanaan strategis  program penanggulangan AIDS di daerah.  Mekanisme ini perlu dirintis oleh  daerah melalui optimalisasi peran KPAD untuk menggerakkan  para pemangku kepentingan terkait.  


2 Diskusi Kultural PKMK FK UGM, 29 Juni 2015. 
0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID