Oleh: Hersumpana, Ig.

Ilustrasi | KOMPAS/Wisnu WidiantoroPelibatan tenaga  pendamping  non kesehatan dalam layanan AIDS menjadi penting untuk dikembangkan dari konsep ‘tenaga kerja multiplier” untuk pemenuhan sumber daya kesehatan seperti disampaikan dalam SRAN 2015-2019[1]. Kenapa perlu melibatkan lebih banyak tenaga kerja dari  komponen non kesehatan?  Ada banyak faktor yang menjadi alasan mengapa pelibatan tenaga kerja multiplier menjadi krusial dalam upaya penanggulangan AIDS ke depan yang berbasis pada layanan kesehatan sampai pada tingkat fasilitas kesehatan primer. Hal tersebut merupakan konsekwensi dari kebijakan strategis LKB dan SUFA membutuhkan sumber daya yang cukup baik  pada sektor kesehatan maupun non kesehatan sebagai pendukung pokok dalam upaya penanggulangan AIDS  (VCT link to Care).

Pertama, Dengan jangkauan layanan LKB dan SUFA yang semakin meningkat, seperti  SUFA  yang telah dilaksanakan di 13 Kabupaten/Kota tahun 2013 dan akan diperluas secara bertahap pada tahun 2014 menjadi total 75 Kabupaten/Kota[2], dengan beban penyakit yang diproyeksikan semakin meningkat dimana prevalensi di seluruh Indonesia 0,4 %  dan Wilayah Papua mencapai 2,3 % sudah mencapai populasi umum [3], maka kebutuhan tenaga dukungan untuk memenuhi kondisi yang ideal layanan AIDS pelibatan masyarakat sipil, ODHA, dan kelompok dukungan yang memenuhi  kriteria melakukan pendampingan orang dengan HIV dan AIDS sigifikan. Rasio jumlah kebutuhan berbagai tenaga non kesehatan untuk mendukung layanan AIDS  antara lain: Pendidik Sebaya (PE), misalnya, pada WPSL dan waria dibutuhkan sejumlah orang dengan rasio (jumlah PE terhadap orang yang dijangkau) berkisar 1:20 sampai dengan 1:50. Pada Penasun, rasio diperkirakan antara 1:10 sampai 1:20. Pada WPSTL seperti yang berada pada bisnis hiburan, dapat mengembangkan pendekatan peer leader selain pendidik sebaya dimana rasionya dapat berkisar antara 1:5-1:30. Untuk melaksanakan program tersebut, dukungan Dinas Pariwisata sangat dibutuhkan. Pada LSL, jumlah tenaga dari komunitas, untuk pendidik sebaya misalnya, yang dibutuhkan akan tergantung pada pendekatan program. Jika berbasis website/ internet, maka rasionya bisa mencapai lebih dari 1:50, sementara dengan pendekatan konvensional, face-to-face, akan berkisar antara 1:15 sampai 1:30 (SRAN, 2015-2019).

Kedua,  Pelibatan tenaga non kesehatan menjadi sebuah keniscayaan meskipun demikian hal tersebut akan dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari kebijakan terkait SDM dari daerah yang memungkinkan masyarakat sipil, ODHA dan Kelompok Dukungan Sebaya terlibat secara aktif dengan dukungan finansial yang memadai.  Pengalaman peran dan fungsi pendamping dalam pengobatan ARV selama ini yang didukung oleh GF seperti disampaikan dalam refleksi peran dan fungsi pendampingan dalam kepatuhan obat dalam forum diskusi kultural yang diselenggarakan oleh PKMK FK UGM[4]  mendapatkan kenyataan bahwa berbagai persoalan melingkupi praktik-praktik pendampingan. Pendamping memiliki posisi yang sentral dalam proses rujukan, memberikan dukungan psiko sosial, dan  menjaga kepatuhan dalam pengobatan ARV.  Perannya sangat menentukan apakah ODHA dapat mendapatkan layanan secara optimal sehingga semakin mengurangi loss to follow up jumlah ODHA yang menjalani terapi  ARV.  Jumlah kasus  loss to follow up masih cukup tinggi seperti pengalaman di Kota Yogyakarta dari 1300 ODHA yang tercatat positif,  yang tercatat masih patuh menjalani pengobatan mencapai kurang lebih 650 orang.  Hampir 50 %  mengalami loss to follow up.  Refleksi ini menjadi pembelajaran penting bagaimana sesungguhnya peran dan fungsi pendamping untuk menjaga kepatuhan sehingga semakin dapat menekan jumlah loss to follow up

Ketiga,  Seperti kajian yang dilakukan oleh Maryse C.Kok et al. (2015)[5] tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pekerja kesehatan komunitas menyimpulkan bahwa kinerja pekerja kesehatan komunitas sangat ditentukan oleh interseksi antar berbagai faktor antara lain yang paling dominan ekonomi, lingkungan, dan  praktik dan kebijakan sistem kesehatan. Keberadaan  kebijakan yang mengatur pekerja kesehatan komunitas, kebijakan sumber daya, dan komitmen politik mempengaruhi praktik dari fungsi layanan kesehatan, pembiayaan sumber daya,  tingkat pengambilan keputusan dan struktur koordinasi dan  tata kelola kesehatan. Kinerja diberbagai tempat dalam kajian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut menentukan kinerja intervensi atau program yang dilakukan oleh pekerja kesehatan komunitas.  Sama halnya dengan kinerja pendamping dari masyarakat sipil keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor tersebut.  Ketiadaan jaminan kebijakan dan komitmen politik untuk mendukung peran pendampingan maka strategi LKB dan SUFA yang berbasis pada layanan primer dan berpusat pada pemanfaat tidak akan berjalan dengan optimal.

Oleh karena itu,  Pelibatan masyakat sipil, ODHA dan pendamping sebaya secara luas dalam layanan kesehatan pada ODHA menjadi krusial untuk didukung dengan strategi kebijakan yang tepat dan dukungan sumberdaya memadai sehingga disamping menggerakan semangat solidaritas yang bersifat sukarela, perlu sebuah mekanisme yang sistematis untuk penguatan kapasitas, mekanisme rekrutmen yang jelas, dengan pengembangan alternatif dan terobosan untuk memastikan jaminan keselamatan, dan jaminan keamanan kerja.  Kebijakan dan komitmen politik yang tepat akan semakin mendorong partisipasi lebih banyak  unsur sektor non kesehatan dalam upaya penanggulangan AIDS secara lebih optimal dan terjamin kontrol kualitas layanan untuk mencapai target 60 %  pengobatan di tingkat nasional. Akhir kata, momentum kemerdekaan RI  yang ke- 70 artinya juga sebuah harapan untuk  sebuah jaminan dan kepastian kebijakan terhadap banyak pekerja kesehatan komunitas  yang lebih terintegrasi dalam sistem kesehatan pada umumnya. Semoga. 


[1] KPAN, 2015. 
[3] Estimasi dan Proyeksi  jumlah Populasi Kunci dan ODHA, Kemenkes 2012. 
[4] Seri Diskusi Kultural PKMK FK UGM, 31 Juli 2015. 
[5] Kok et al. How does context influence performance of community health workers in low- and middle-income countries? Evidence from the literature. Health Research Policy and Systems (2015) 13:13DOI 10.1186/s12961-015-0001-3 
0
0
0
s2smodern