Oleh : Swasti Sempulur

Ilustrasi | Radar Semarang/PristiyonoBeberapa kajian dokumen menunjukkan bahwa sektor komunitas memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Pengalaman menunjukkan bahwa upaya promotive preventive cenderung banyak dilakukan oleh sektor komunitas dalam hal ini CSO/CBO. Partisipasi masyarakat merupakan aspek yang potensial untuk menunjang penanggulangan HIV/AIDS, Oleh karena itu, sangat penting pemerintah melakukan tindakan guna meningkatkan, memperbaiki dan partisipasi kesadaran masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan berupa penyebaran informasi, membuat program yang berhubungan dengan penanggulangan HIV/AIDS, peningkatan kapasitas bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (Misalnya : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di tingkat kelurahan) untuk memberikan informasi yang tepat tentang HIV/AIDS pada warga. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan guna mencegah infeksi baru pada masyarakat luas serta menurunkan stigma dan diskriminasi pada ODHA[1].

Layanan kesehatan berbasis masyarakat lebih spesifik pada kegiatan kelompok dukungan sebaya atau pendamping ODHA terbukti efektif untuk memperbaiki kualitas bagi ODHA.  Terlepas dari berbagai persoalan dalam memaknai pendampingan terhadap ODHA yang terkadang justru menjadikan ketergantungan bagi ODHA dalam mengakses layanan kesehatan[2], untuk melakukan perubahan social dibutuhkan keterlibatan aktif penggerak masyarakat yang dapat memobilisasi masyarakat dan komunitas. Dalam Pedoman LKB disebutkan bahwa peran penggerak masyarakat adalah (1) menjembatani kebutuhan masyarakat dengan fasillitas layanan kesehatan, (2) melakukan penguatan  (pengetahuan, kapasitas) bagi kader kader untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitarnya (terutama kelompok yang termarjinalkan) dan (3) melakukan pengorganisasian kader masyarakat (terutama kelompok yang termarjinalkan) untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat setempat[3].

Berbagai strategi dan kebijakan telah dilakukan sebagai upaya pengendalian HIV/AIDS di Indonesia, seperti Harm Reduction pada tahun 2006 yang dilakukan untuk mengurangi penularan HIV melalui jarum suntik; selanjutnya Pencegahan Penularan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) mulai tahun 2010; penguatan Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) pada tahun 2011; pengembangan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) di tingkat Puskesmas pada tahun 2012; hingga terobosan paling baru yang disebut Strategic use of ARV (SUFA) dimulai pada pertengahan tahun 2013[4]. Beberapa strategi tersebut memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai tenaga non kesehatan (kader, LSM, KDS, ODHA), sabagai upaya pencegahan HIV dan AIDS.  Sama halnya pada pendekatan LKB yang melibatkan masyarakat sebagai upaya pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2013 Kementerian Kesehatan RI telah memperluas implementasi LKB di 225 puskesmas/klinik dan 53 rumah sakit yang tersebar di 46 kabupaten/kota di 20 provinsi. Dan saat ini tengah dikembangkan LKB di beberapa kabupaten kota. Hasil penelitian yang dilakukan oleh PKMK FK UGM bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan[5] saat ini menjadi salah satu kajian dalam mengembangkan implementasi LKB di salah satu kabupaten di DIY.


[2] Seri Diskusi Kultural PKMK FK UGM, 31 Juli 2015.
[3]  Pedoman Penerapan Layanan Komprehensif HIV-IMS Berkesinambungan, Kementerian Kesehatan RI , 2012
[5]   Riset Operasional Prosedur Pengobatan pada Layanan Komprehensif HIV-IMS Berkesinambungan (LKB) PKMK FK UGM-Kementerian Kesehatan RI 2015  
0
0
0
s2smodern