Oleh. Ita Perwira

Ilustrasi | www.npr.orgWaktu adalah penting bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk memperoleh perawatan sedini mungkin. Idealnya semua orang yang melakukan tes dan didapatkan hasilnya positif dapat sesegera mungkin memperoleh akses layanan kesehatan (termasuk ARV) untuk mencegah terjadinya penularan HIV lebih lanjut1. Namun kenyataan yang terjadi tidak sesederhana itu. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan akses layanan kesehatan untuk ODHA tertunda atau bahkan terlambat. Beberapa faktor yang mempengaruhi inisiasi ARV yang banyak ditemukan antara lain: faktor individu yang meliputi situasi demografi sampai dengan kondisi klinis; faktor sosio ekonomi yang berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan layanan ARV; faktor layanan kesehatan yang tersedia, mulai dari segi adminitrasasi, kemampuan teknis atau kualitas layanan; juga faktor jaringan social dan budaya yang ada di lingkungan ODHA sangat berperan penting dalam proses inisiasi ARV2,3,4.

Merupakan kewajiban dari negara untuk menyediakan layanan kesehatan untuk rakyatnya termasuk paket layanan HIV secara komprehensif dan berkelanjutan yang didalamnya meliputi pengobatan ARV bagi ODHA yang bertujuan untuk mengurangi penularan, mencegah penyakit lanjutan dan meningkatkan kualitas hidup ODHA1. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan Indonesia telah melakukan beberapa terobosan melalui program LKB yang diluncurkan tahun 2012 dan disusul SUFA (strategic use for ARV) pada 2013 yang dilakukan secara bertahap pada beberapa kabupaten/kota terpilih. Dimana salah satu tujuan utama dari LKB adalah meningkatkan akses dan cakupan terhadap upaya promosi, pencegahan, dan pengobatan HIV & IMS serta rehabilitasi yang berkualitas dengan memperluas jejaring layanan hingga ke tingkat puskesmas, termasuk layanan untuk populasi kunci.

Sejauh ini, belum banyak penelitian yang mengevaluasi pelaksanaan LKB. Berdasarkan penelitian operasional yang dilakukan PKMK FK UGM tahun 2015 terhadap pelaksanaan LKB di Kota Yogyakarta dan Semarang menunjukkan bahwa  program ini belum berjalan optimal termasuk usaha peningkatan inisiasi ARV. Dari hasil temuan penelitian tersebut didapatkan ketidaksiapan penyedia layan dan lemahnya keterlibatan serta kepemilikan dari pemangku kepentingan LKB5. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya komitmen pemerintah daerah, serta pemahaman terhadap pendekatan LKB yang tidak tepat5.    

Sehubungan dengan pelaksanaan inisiasi ARV, perlu dipahami bahwa proses ini berjalan secara bertahap. Dimana tidak semua orang yang hasil test nya positif memenuhi syarat untuk mendapatkan ARV, meskipun saat ini sudah tidak ada batasan jumlah CD4 lagi seperti dulu. Selain itu, mereka yang memenuhi syarat juga belum tentu bisa segera memperoleh akses ke pengobatan ARV tersebut, atau bahkan tidak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk menunda pengobatan ARV. Proses yang cukup panjang ini meningkatkan faktor yang menghambat terjadinya inisiasi ARV. Selain itu didapatkan adanya jeda dari satu tahapan ke tahapan  lainnya (tes HIV ke pre-ARV). Karena itu pemberian informasi yang benar dan tepat kepada pasien sangat penting, selain itu juga harus dipastikan sistem rujukan antar komponen atau lembaga yang berperan (LSM dan layanan kesehatan seperti puskesmas  dan rumah sakit) sebagai bentuk layanan yang komprehensif dan berkelanjutan6. Petugas kesehatan juga perlu memahami perannya dengan baik dalam kaitannya sebagai tim dan dalam konteks perawatan yang berkelanjutan, hal ini dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan sistem pengawasan yang baik. Penyediaan layanan HIV harus disesuaikan untuk mendukung perawatan dalam konteks LKB, dimana dengan jumlah target yang besar maka akan dibutuhkan sistem yang lebih efisien dan mudah diakses. Rekomendasi operasional yang ada lebih menekankan pada task shifting (pergeseran tugas) bagi tenaga kesehatan, desentralisasi ARV ke layanan kesehatan primer serta integrasi layanan ARV kedalam program kesehatan lainnya seperti TB, layanan antenatal, layanan kesehatan ibu dan anak, serta layanan lainnya yang tersedia7. Diharapkan bahwa program LKB yang ada ini dapat diimplementasikan dengan baik dan bukan hanya menjadi program diatas kertas saja.

Daftar Pustaka:

  1. WHO, 2013, Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: Recommendations for a public health approach.
  2. Plaz, M., Newell, M., Orne-Gliemann, J., Naidu, K., Dray-Spira,D.Barriers to antiretroviral treatment initiation in rural KwaZulu-Natal, South Africa. HIV Med. 2015, 16(9):521-32.
  3. Wolfe, D. 2007. Paradoxes in antiretroviral treatment for injecting drug users: Access, adherence and structural barriers in Asia and the former Soviet Union. International Journal of Drug Policy 18 (2007) 246–254.
  4. Tran, DA., Shakeshaft, A., Ngo, AD., Rule, J., Wilson, DP., et al. 2012. Structural Barriers to Timely Initiation of Antiretroviral Treatment in Vietnam: Findings from Six Outpatient Clinics. PLoS ONE 7(12): e51289. doi: 10.1371/journal.pone.0051289.
  5. PKMK UGM, Penelitian Operasional Prosedur Pengobatan Layanan Komprehensif dan Berkelanjutan HIV dan ISM di Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Yogyakarta: PKMK FK UGM.
  6. Scott, V., Zweigenthal, V., & Jennings, K. (2011). Between HIV diagnosis and initiation of antiretroviral therapy: assessing the effectiveness of care for people living with HIV in the public primary care service in Cape Town, South Africa. Tropical Medicine & International Health, 16(11), 1384-1391.
  7. Hirnschall, G., Harries, A. D., Easterbrook, P. J., Doherty, M. C., & Ball, A. (2013). The next generation of the World Health Organization's global antiretroviral guidance. Journal of the International AIDS Society, 16(1).
0
0
0
s2smodern