Oleh: Hersumpana, Ig.

Ilustrasi | thejakartaglobe.comKebijakan publik yang mengatur mengenai kesusilaan di Indonesia marak berkembang di berbagai daerah yang mengundang pro dan kontra masyarakat secara luas, khususnya jika dilihat dari sudut padang hak kesehatan populasi kunci untuk mendapatkan perlindungan dan akses layanan kesehatan sebagai warga negara.  Kebijakan publik dalam kasus penutupan lokalisasi seperti yang dilakukan oleh Pemda Kota Surabaya terhadap penutupan kawasan prostitusi Dolly[1]emda Kota Jayapura[2]yang melakukan penutupan lokalisasi Tanjung Elmo yang secara normatif bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap eksploitasi seksual dan perdagangan manusia, akan tetapi pada sisi yang lain berdampak serius bagi perlindungan pekerja seks dalam mendapatkan layanan pencegahan infeksi menular seksual (STI) seperti akses untuk mendapatkan kondom dan layanan kesehatan lainnya. Negara hampir tidak pernah memikirkan dampak dari kebijakan terkait penutupan lokalisasi dari aspek hak kesehatan bagi populasi kunci. Kebijakan anti prostitusi dalam hal ini ibarat pedang bermata dua. Pada satu sisi,  kebijakan anti prostitusi bermaksud melindungi perempuan dari ekploitasi seksual, pada sisi lainnya kebijakan ini justru menjadi alat legal untuk melakukan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap populasi kunci yang berdampak pada diskriminasi dalam memperoleh akses layanan kesehatan.

Kajian ilmiah terkait dengan dampak kebijakan publik terkait penutupan lokalisasi terhadap terhambatnya akses populasi kunci dalam mendapatkan layanan kesehatan masih terbatas. Meskipun demikian,  beberapa kajian ilmiah terkait dampak  kebijakan anti prostusi dan perdagangan manusia telah dilakukan di Kamboja menunjukkan bahwa adanya undang-undang pelarangan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual (Human Trafficking and sexual exploitation) justru berdampak diskriminasi dan stigmatisasi terhadap pekerja seks yang mengalami pengusiran tempat usahanya, dan meningkatnya kerentanan karena lemahnya negosiasi seks yang aman dan semakin tinggi paparan kekerasan yang dialami[3] Sebuah kajian kebijakan lain terkait kriminalisasi pada orang yang kedapatan membawa kondom oleh polisi telah mengakibatkan menurunnya jumlah orang yang membawa kondom sehingga berdampak pada seks yang tidak terlindungi dan meningkatnya resiko penularan HIV dan penyakit kelamin lainnya[4]. Dua kajian ini empiris ini memberikan penegasan tentang dampak dari  adanya hukum yang bermaksud memberikan perlindungan akan tetapi pada sisi yang lain mengakibatkan meningkatnya resiko bagi populasi kunci dan lebih banyak kemungkinan keterpaparan penyakit yang lebih luas.

Faktor adanya kebijakan yang dapat menghambat akses kesehatan bagi populasi kunci tersebut diindikasikan juga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh PKMK FK UGM (2015) yang menemukan bahwa hukum dan peraturan seperti kebijakan penutupan lokalisasi  Dolly oleh Pemda Kota Surabaya, dan Tanjung Elmo oleh  Pemda Kota Jayapura dapat berdampak tidak terkontrolnya penyakit akibat penyebaran dari pekerja seks yang berpindah tempat. Kebijakan penutupan lokalisasi berdampak pada hilangnya akses populasi kunci (pekerja seks) untuk mendapatkan layanan kesehatan komprehensif yang berbasis pada lokasi melalui program PMTS. Di samping itu, perpindahan pekerja seks ke berbagai daerah ini  juga akan mempersulit para pekerja seks untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berbasis pada JKN, karena faktor kepemilikan identitas. Dalam kasus penutupan lokalisasi, dampak paling serius adalah hilangnya kesempatan bagi populasi kunci untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari dinas kesehatan.  Dengan adanya kebijakan publik tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk tidak mengalokasikan anggaran bagi pekerja seks. Kebijakan penutupan lokalisasi berimplikasi pada diskriminasi terhadap populasi kunci untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak sebagai warga negara. Dengan kata lain, kebijakan terkait dengan pengaturan kesusilaan telah menjadikan layanan kesehatan untuk kelompok populasi kunci semakin terbatas, dan semakin membuka ruang meningkatnya resiko penularan HIV dan penyakit menular seksual lainnya.

Dalam situasi politik yang lebih mengedepankan logika moralitas yang mengabaikan  perlindungan hak kesehatan bagi kelompok populasi kunci, menjadi tantangan serius untuk melakukan agenda advokasi kepada tokoh maupun lembaga agama untuk dapat meletakkan persoalan kesehatan secara proporsional dan berbasiskan pada kajian-kajian rasional sehingga dapat menerima kenyataan bahwa melawan penyakit seperti HIV dan AIDS merupakan persoalan kompleks dan multisektoral sehingga disamping pertimbangan-pertimbangan moral,  pendapat-pendapat dari aspek medis, sosial dan kultural menjadi faktor yang perlu menjadi pertimbangan pengambilan keputusan yang tepat untuk pencegahan berkembangnya HIV dan AIDS. Adanya kebijakan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap eksploitasi seksual, semestinya tidak semakin membatasi hak memperoleh layanan kesehatan bagi populasi kunci. Akan tetapi, upaya penanggulangan HIV dan AIDS, serta infeksi menular seksual lain perlu melibatkan berbagai perspektif yang lebih luas untuk dapat meminimalkan mata rantai penularan HIV dan AIDS dan IMS melalui berbagai pendekatan yang lebih tepat, baik dari aspek sosio kultural dan aspek medisnya. Hak kesehatan bagi populasi kunci merupakan hak yang sama sebagai warga negara yang perlu diperjuangkan bersama untuk menuju Indonesia sehat tanpa diskriminasi. 


[3] Lisa Maher et al., Conflicting Rights: The Prohibition of Human Trafficking and Sexual Exploitation Infringe the Rights to Health of Female Sex Workers, in Phnom Penh, Cambodia. Health and Human Rights Journal. Vol 17/1, 2015.
[4] Amon J. Joseph, Wurth  M, McLemore M, Evaluating Humang Rights Advocacy on Criminal Justice and Sex Work. Health and Human Rights Journal, Vol 17/1, 2015.
0
0
0
s2smodern