Oleh : Chrysant Lily

Ilustrasi | REUTERS.Soe Zeya TunAntara tanggal 25 November sampai 10 Desember, warga dunia memperingati beberapa hari internasional yang penting seperti Hari Internasional Melawan Kekerasan terhadap Perempuan pada 25 November, Hari AIDS Sedunia pada 1 Desember, dan Hari Internasional Hak Asasi Manusia pada 10 Desember. Sejak tahun 1991, hari-hari ini diperingati dengan sebuah kampanye internasional yang dikenal dengan Kampanye 16 Hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan[1]. Kampanye 16 Hari menegaskan bahwa ada berbagai hubungan antara hari-hari internasional yang ditetapkan oleh PBB ini, antara lain bahwa Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)[2]  merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, KTP mempertinggi resiko penularan HIV, dan sebaliknya status HIV positif juga membuat perempuan semakin rentan mengalami kekerasan. Artikel ini akan secara ringkas menyoroti peran sektor kesehatan dalam meresponi tidak saja masalah HIV tetapi juga isu KTP.

Hanya dengan menggunakan kata-kata kunci seperti ‘violence against women and HIV’ dalam pencarian di internet, akan muncul berbagai artikel, hasil penelitian, fact sheet dan ragam tulisan lainnya yang menjelaskan lebih jauh tentang hubungan antara KTP dengan HIV[3]. Menariknya, dokumen-dokumen ini umumnya menunjukkan bahwa dua aspek yang sebenarnya sangat berkaitan ini masih sering ditanggulangi secara terpisah, dan bahwa sektor kesehatan memiliki potensi (dan tanggung jawab) yang sangat besar untuk dapat memberikan layanan yang mengintegrasikan kedua masalah ini.[4]. Dari sini ada beberapa pertanyaan yang muncul, yaitu mengapa sektor kesehatan harus turut memikirkan dan menanggulangi kekerasan berbasis gender? Mengapa belum terlihat ada layanan yang terintegrasi bagi perempuan positif HIV yang mengalami kekerasan? Bagaimana sektor kesehatan bisa mengintegrasikan layanan HIVnya dengan layanan penanggulangan KTP?

Jawaban untuk pertanyaan pertama di atas bisa ditemukan dengan melihat definisi kesehatan itu sendiri. UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 mendefinisikan kesehatan sebagai ‘keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.’ Definisi ini menegaskan bahwa urusan kesehatan tidak terbatas pada ‘meniadakan penyakit secara fisik’ yang sering kali secara tradisional menjadi fokus dari layanan kesehatan. Sebaliknya, layanan kesehatan yang efektif adalah layanan yang bersifat komprehensif, yang turut memastikan kesejahteraan mental dan sosial seseorang. Hal ini memberikan dasar bagi layanan kesehatan untuk turut memperhatikan layanan penanggulangan kekerasan karena memang merupakan bagian dari tanggungjawabnya.

Lebih jauh lagi, KTP adalah masalah kesehatan masyarakat. Banyak petugas kesehatan yang mungkin sulit mendapat penjelasan terhadap masalah IMS yang terus menerus kambuh, masalah depresi dan keinginan bunuh diri yang tinggi, serta masalah kesehatan kronis lainnya sampai mereka mengetahui latar belakang kekerasan yang dialami pasiennya. Intinya, KTP memiliki dampak yang besar terhadap kesehatan dan oleh karena itu harus dilihat sebagai suatu masalah kesehatan, bukan sekedar masalah sosial dan relasi saja yang tidak relevan dengan layanan kesehatan rutin (Krug et al., 2002; IPPF, 2010). Tetapi dengan turut menyikapi masalah KTP, petugas kesehatan bisa menggunakan kesempatan untuk menyelamatkan perempuan dari situasi yang mengancam kelangsungan hidupnya.

Sayangnya masalah yang sedemikian penting ini masih belum diresponi oleh sektor kesehatan karena beberapa hal. Penelitian yang dilakukan oleh IPPI et al. (2015) menemukan bahwa KTP belum menjadi agenda kebijakan penanggulangan HIV di daerah karena pembuat kebijakan masih belum melihat hubungan timbal balik antara KTP dengan penularan HIV. Di tingkat praktis, akibat pandangan bahwa KTP bukan masalah kesehatan yang telah dijelaskan di atas, petugas kesehatan sering bersifat pasif karena menganggap masalah kekerasan adalah masalah pribadi pasien. Tindakan atau rujukan ke layanan penanggulangan kekerasan baru dilakukan apabila ada keterbukaan pasien. Kepasifan petugas kesehatan ini antara lain juga disebabkan karena belum adanya prosedur di tingkat layanan untuk menilai pengalaman kekerasan yang dialami pasien HIV, dan masih terbatasnya kapasitas staf dari segi pengetahuan untuk memberikan layanan penanggulangan kekerasan dan HIV secara terintegrasi.

Oleh karena itu, hal-hal mendasar yang perlu dipastikan dalam membangun respon sektor kesehatan terhadap masalah KTP ini adalah adanya kebijakan yang mendorong kerjasama lintas sektor di tingkat daerah serta panduan penerapannya. Perencanaan yang bersifat multi sektor ini adalah langkah kritis pertama yang perlu diambil dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan (WHO, 2002). Di tingkat layanan, perlu ada perubahan kebijakan dan protokol lembaga agar dapat turut menanggulangi masalah KTP. Misalnya, pertanyaan tentang pengalaman kekerasan perlu dijadikan prosedur standar dalam konsultasi dengan pasien perempuan khususnya perempuan dengan HIV. Artinya, penggunaan waktu layanan untuk melakukan asesmen tentang kekerasan memang harus dialokasikan oleh layanan kesehatan, dan informasi tentang kekerasan perlu menjadi bagian dari rekam medik pasien (kecuali diputuskan bahwa hal itu justru akan membahayakan pasien). Prosedur yang mendorong keaktifan petugas layanan ini sangat diperlukan mengingat ada banyak perempuan yang tidak akan membuka pengalamannya kecuali ditanyakan.

Tidak kalah pentingnya, petugas kesehatan perlu dilatih untuk mengenali gejala-gejala dan tanda-tanda adanya kekerasan, serta mengetahui dampak langsung dan tidak langsung dari KTP. Contohnya, petugas kesehatan perlu memahami bahwa tindakan membuka status HIV kepada pasangan intim pasien tanpa persetujuan akan sangat membuat pasien tersebut rentan mengalami kekerasan. Selain itu, petugas kesehatan juga perlu mengetahui opsi-opsi yang bisa dilakukan untuk menangani kasus KTP seperti perkosaan, misalnya dengan memberikan profilaksis pasca pajanan (PEP) untuk mengurangi resiko perempuan terinfeksi HIV dari pemerkosanya (Human Rights Watch, 2005).

Kesimpulannya, solusi untuk mengintegrasikan layanan ini sangat diperluan karena perempuan sebagai korban kekerasan memiliki keterbatasan yang diakibatkan oleh konteks sosial tertentu sehingga perlu didukung agar mampu untuk mengendalikan situasinya. Melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah kesehatan dan pelanggaran hak asasi adalah perspektif mendasar yang diperlukan sektor kesehatan dalam upaya untuk merubah responnya terhadap KTP.

 

Referensi:

Hale dan Vazquez. 2011. Violence Against Women Living with HIV/AIDS: A Background Paper.

Human Rights Watch, 2005. A Dose of Reality: Women’s Right in the Fight Against HIV/AIDS.

IPPF. 2010. Improving the Health Sector Response to Gender Based Violence: A Resource Manual for Health Care Professionals in Developing Countries.

IPPI, RiH dan PPH Unika Atmajaya. 2015. Integrasi Layanan HIV/AIDS dan Kekerasan terhadap Perempuan yang Hidup dengan HIV di DKI Jakarta dan Sumatra Utara. Powerpoint presentation, disampaikan di Pernas V Makassar.

Krug, E., et al. 2002. The World Report on Violence and Health. The Lancet, vol. 360, pp. 1083-1088

Rothschild, Reilly dan Nordstrom. 2006. Strengthening Resistance: Confronting Violence Against Women and HIV/AIDS.

Watts dan Zimmerman. 2002. Violence Against Women: Global Scope and Magnitude. The Lancet, vol. 359. pp. 1232-1237

WHO. 2004. Violence Against Women and HIV/AIDS: Critical Intersections.

WHO. 2002. Recommendations from the World Report on Violence and Health


[1] Kampanye internasional 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan ini diprakarsai oleh Women’s Global Leadership Institute di CWGL.
[2] Kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang terjadi dalam konteks subordinasi perempuan di dalam masyarakat. Memang perempuan dan laki-laki sama-sama mengalami kekerasan, tetapi telah ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dipisahkan dari berbagai norma, struktur sosial dan peran gender yang membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan (antara lain lihat Watts dan Zimmerman, 2002). Definisi ini sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993), dimana kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai “semua tindak kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan cidera atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis pada perempuan, termasuk  ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan yang terjadi di ranah publik maupun privat.”
[3] Antara lain lihat “Violence Against Women and HIV/AIDS: Critical Intersections” (WHO, 2004) untuk penjelasan lebih lanjut tentang persinggungan ini.
[4] Artikel ini membatasi bahasannya pada peran dan tanggung jawab sektor kesehatan, dengan tetap mengakui bahwa organisasi masyarakat juga perlu menunjukkan upaya yang lebih kuat untuk kerjasama lintas isu. Seperti kritik dari Rothschild, Reilly dan Nordstrom (2006), LSM HIV dan LSM anti kekerasan masing-masing sangat menguasai bidangnya, tetapi kurang memahami bidang dari 'pihak lain' atau kurang mau bertindak karena terbatasi oleh desain program dan peruntukan anggaran dari donor. Padahal, perempuan dengan HIV maupun perempuan yang berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan seperti WPS memiliki hambatan besar dalam mengakses layanan (antara lain karena tidak tahu layanan tersedia, tidak diizinkan, takut status HIVnya akan makin diketahui makin banyak pihak, dll). Dengan demikian, layanan sektor kesehatan yang terintegrasi tidak akan cukup tanpa disertai peran dan kerjasama dari berbagai organisasi masyarakat dalam memampukan perempuan untuk mengatasi berbagai hambatan mengakses layanan.
0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID