Oleh: Eviana Hapsari Dewi

Health Promotion Emblem | The Ottawa Charter for Health Promotion, 1986Dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS menciptakan kebijakan AIDS yang berwawasan kesehatan (healthy AIDS policy) merupakan sebuah keharusan karena kebijakan AIDS selama ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip sebuah kebijakan yang berwawasan kesehatan yang tampak dalam upaya untuk (1) menciptakan lingkungan yang mendukung untuk kesehatan, (2) penguatan aksi komunitas untuk kesehatan, (3) pengembangan kemampuan personal, dan (4) reorientasi layanan kesehatan[1] Mengacu definisi dari WHO, kebijakan AIDS sebagai sebuah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan seharusnya mampu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi seseorang atau masyarakat tertentu yang terdampak oleh AIDS baik langsung maupun tidak langsung.[2] Hal ini dipertegas kembali dalam konferensi internasional promosi kesehatan yang kedua di Adelaide pada tahun 1988, bahwa kebijakan publik yang berwawasan kesehatan itu mempunyai karakteristik yang khas, yaitu secara eksplisit memberi perhatian penuh pada isu kesehatan dan pemerataan yang berkeadilan (equity) dalam semua aspek, dan dengan prinsip akuntabilitas melihat dampaknya bagi kesehatan.[3] Dengan demikian, tujuan utama dari kebijakan publik yang berwawasan kesehatan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, yang memungkinkan seseorang atau masyarakat tertentu menuju pada sebuah kehidupan yang lebih sehat.

Salah satu permasalahan utama dalam penanggulangan AIDS ini adalah masih kuatnya stigma dan diskriminasi pada ODHA. Merujuk definisi stigma menurut UNAIDS, yaitu keyakinan, perasaan dan sikap yang negatif terhadap ODHA, kelompok yang terkait dengan ODHA (misalnya keluarga ODHA) dan populasi kunci yang berisiko tinggi tertular HIV, seperti misalnya penasun, pekerja seks, LSL dan kelompok transgender. Sedangkan definisi diskriminasi adalah ketidakadilan dan perlakuan yang tidak adil (dalam hal tindakan maupun pengabaian) pada seseorang berdasarkan status HIV mereka yang senyatanya maupun yang dirasakannya. Stigma dan diskriminasi ini tidak saja muncul di tataran masyarakat umum, tetapi juga acapkali masih terjadi di kalangan tenaga kesehatan atau bahkan diantara ODHA itu sendiri (internalized stigma). Beberapa asumsi mengenai ujung pangkal mengapa stigma dan diskriminasi masih terjadi, diantaranya adalah adanya pengetahuan yang kurang mendalam mengenai HIV dan AIDS, belum adanya panduan atau protokol yang cukup jelas pada tataran layanan kesehatan untuk penanganan pasien dengan HIV dan AIDS[4], serta penggunaan beberapa istilah yang terkadang dirasakan semakin memberikan stigma terhadap penyakit HIV dan AIDS.[5] Jika isu stigma dan diskriminasi ini tidak disikapi dengan sebuah kebijakan kesehatan yang berwawasan kesehatan maka akan menjadi penghalang bagi terciptanya penanggulangan HIV dan AIDS yang efektif di masyarakat baik dalam upaya pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan kepada ODHA.

Salah satu komponen penting dalam upaya menciptakan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan ini adalah prinsip akuntabilitas artinya bahwa pemerintah seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakatnya atas konsekuensi-konsekuensi kesehatan yang muncul dari kebijakan-kebijakan yang dibuat, atau pun kebijakan-kebijakan yang belum ada. Komitmen dalam upaya menciptakan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan ini berarti bahwa pemerintah harus bisa mengukur dan melaporkan investasi yang telah mereka lakukan bagi kesehatan dan dampaknya atas investasi yang telah dilakukannya.[6]. Sebagai contoh, salah satu penelitian merekomendasikan bahwa untuk menghindari terjadinya stigma dan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan maka para tenaga kesehatan perlu memastikan adanya dukungan secara institusi melalui kebijakan dan panduan yang jelas serta adanya pelatihan dalam penanganan penyakit HIV dan AIDS. Upaya untuk memperkuat kapasitas pribadi melalui kebijakan yang mendukung ini tentu bisa mengurangi kesenjangan sikap dan perilaku tenaga kesehatan pada praktek layanan kesehatan bagi orang dengan HIV.[5]

Stigma dan diskriminasi yang terjadi selama ini pada dasarnya menggambarkan bahwa penerapan prinsip penyediaan layanan kesehatan yang berkeadilan masih belum dapat dimanifestasikan secara utuh. Stigma dan diskriminasi telah mendorong orang-orang yang sebenarnya sangat membutuhkan layanan kesehatan akan menjauh atau menghindari layanan-layanan kesehatan yang tersedia di dalam masyarakat. Sebagai akibatnya status kesehatan kelompok masyarakat yang terstigma ini akan semakin memburuk. Tidak mengherankan bahwa kelompok marginal di masyarakat merupakan kelompok yang paling banyak menanggung beban penyakit, termasuk AIDS. Untuk itu, pengembangan kebijakan kesehatan seharusnya secara sadar harus memampukan kelompok-kelompok marginal ini untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia bukan sebaliknya melihat kelompok-kelompok tersebut seperti lazimnya kelompok masyarakat yang tidak terstigma.

Selain kebijakan kesehatan yang kondusif, aksi masyarakat juga merupakan hal yang sangat strategis untuk dibangun agar mengurangi terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA maupun kelompok marginal lainnya. Sayangnya, upaya untuk mendorong aksi masyarakat ini kurang begitu diperhatikan dalam penanggulangan AIDS karena program-program yang dikembangkan hanya berfokus pada kelompok marginal tanpa ada upaya yang bermakna untuk mengintegrasikan ke dalam aksi masyarakat. Pendidikan masyarakat tentang AIDS selama ini tidak dikaitkan dengan upaya yang dilakukan pada kelompok marginal sehingga masih terlihat jelas kesenjangan dalam kepedulian dan kesadaran bahwa AIDS merupakan permasalahan masyarakat secara bersama. 

Kebijakan AIDS yang diharapkan untuk mengurangi terjadinya stigma dan diskriminasi pada dasarnya juga menuntut terjadinya reorientasi dalam layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang selama ini difokuskan untuk pelayanan kuratif saja tidak akan mampu untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat bahwa AIDS merupakan masalah bersama pada satu sisi dan tidak akan mendorong kelompok marginal untuk memanfaatkan layanan tersebut karena khawatir terjadinya diskriminasi ketika mengakses layanan tersebut. Upaya kuratif ini akan lebih efektif jika didukung oleh upaya promotif dan preventif baik kepada kelompok marginal maupun masyarakat umum.

Dari diskusi singkat di atas menunjukkan bahwa membangun sebuah kebijakan yang berwawasan kesehatan bukan merupakan hal yang mudah dilakukan karena akan menyangkut lebih dari sekedar permasalahan teknis. Kebijakan yang berwawasan kesehatan perlu dibangun atas kesadaran bahwa kebijakan tersebut harus mampu mendorong dan memberdayakan masyarakat termasuk mereka yang termasuk dalam kelompok marginal untuk mengupayakan dan memiliki status kesehatan yang lebih baik. Kebijakan yang sehat harus mampu memperhitungkan berbagai faktor yang bisa menghambat dalam pemanfaatkan layanan kesehatan untuk semua orang. Kesadaran terhadap pentingnya membangun kebijakan yang berwawasan kesehatan dalam penanggulangan AIDS diharapkan dapat menjadi modal awal untuk pembenahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS agar menjadi lebih baik lagi. Selalu ada harapan untuk itu. Selamat tahun baru. [E&G]


[1] Ottawa Charter for Health Promotion. Fact Sheet : Better Health Channel. www.betterhealth.vic.gov.au. (04 Januari 2016)
[2] Second International Conference on Health Promotion, Adelaide, South Australia, 5-9 April 1988. http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/adelaide/en/index1.html. (06 Januari 2016).
[3] Feyissa et al (2012). Stigma and discrimination against people living with HIV by healthcare providers, Southwest Ethiopia. BMC Public Health, 12:522
[5] WHO (1998). Health Promotion Glossary.
[6] WHO (1986). The Ottawa Charter of Health Promotion. Health Promotion.
0
0
0
s2smodern