Oleh: Satiti Retno Pudjiati

Masalah HIV AIDS di Indonesia adalah salah satu masalah kesehatan nasional yang memerlukan penanganan bersama secara komprehensif. Sejak 10 tahun terakhir, jumlah kasus AIDS di Indonesia mengalami lonjakan yang bermakna. Hal ini menuntut perhatian semua pihak, terutama para tenaga kesehatan yang memberikan layanan kesehatan bagi pasien HIV AIDS. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah konseling dan tes HIV yang bertujuan tidak hanya untuk menegakkan diagnosis namun juga memberikan konseling untuk mendapatkan terapi dan menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh pasien.

Layanan tes dan konseling HIV yang banyak dilakukan saat ini masih dalam bentuk Konseling danTes HIV Sukarela (Voluntary HIV Counselling and Testing/VCT), yang dilakukan di sarana kesehatan (RS, Puskesmas dan Klinik), VCT Mobile,  maupun di LSM peduli AIDS. Hingga tahun 2008 telah terdapat 468 pusat layanan untuk VCT di 133 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.Jumlah cakupan layanan tersebut masih tergolong rendah untuk menjangkau populasi berisiko dan mengetahui status HIV mereka.

Peran tenaga kesehatan (dokter, perawat dan bidan) dalam melakukan deteksi dini HIV menjadi semakin penting karena banyak orang dengan HIV AIDS (ODHA) yang membutuhkan layanan medis dan belum diketahui status HIV-nya. Layanan Provider Initiated Testing and Counselling (PITC) merupakan salah satu layanan yang memudahkan dan mempercepat diagnosis,penatalaksanaan, dan sudah berkembang luas di sejumlah negara dengan tingkat epidemi HIV yang tinggi.Indonesia telah menerapkan sistem PITC sejak tahun 2011 dengan menerbitkan Buku Pedoman Penerapan Konseling dan tes HIV atas inisiasi petugas kesehatan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan kementerian kesehatan RI tahun 2011.

Terminologi PITC yang digunakan dalam buku pedoman tersebut adalah suatu tes HIV dan konseling yang diinisiasi oleh petugas kesehatan kepada pengunjung sarana layanan kesehatan sebagai bagian dari standar pelayanan medis. Tujuan utamanya adalah untuk membuat keputusan klinis dan/atau menentukan pelayanan medis khusus yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa mengetahui status HIV seseorang.

Penjabaran yang lebih sederhana dari terminologi PITC adalah apabila seseorang yang datang ke sarana layanan kesehatan menunjukkan adanya gejala yang mengarah ke HIV maka tanggung jawab dasar dari petugas kesehatan adalah menawarkan konseling dan tes HIV kepada pasien tersebut sebagai bagian dari tata lakasana klinis. Sebagai contoh petugas kesehatan menginisiasi konseling dan tes HIV kepada pasien TB dan pasien suspek TB, pasien IMS, pasien gizi buruk,pasien dengan gejala atau tanda IO lainnya.PITC juga bertujuan untuk mengidentifikasi infeksi HIV pada stadium awal yang tidak menunjukkan gejala penyakit yang jelas karena penurunan kekebalan. Oleh karenannya kadang-kadang konseling dan tes HIV juga ditawarkan kepada pasien dengan gejala yang mungkin tidak terkait dengan HIV sekalipun. Pasien tersebut mendapatkan manfaat dari pengetahuan tentang status HIV reaktif guna mendapatkan layanan pencegahan dan terapi yang diperlukan secara lebih dini. Dalam hal ini konseling dan tes HIV ditawarkan kepada semua pasien yang berkunjung ke sarana layanan kesehatan. Pada kenyataannya, bukti yang tersedia baik dari daerah maju maupun daerah dengan sumber daya yang terbatas menunjukkan bahwa kesempatan untuk diagnosis ataupun pemberian konseling tentang HIV di sarana kesehatan seringkali terlewatkan

Tenaga kesehatan merupakan komponen penting dalam pendekatan berbagai pelayanan kesehatan kepada pasien dengan HIV/AIDS. Karena itu, tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan dalam menganalisis suatu persoalan dan merumuskan formulasi tindakan perencanaan yang efektif. Terlebih lagi dalam pelayanan terhadap orang terinfeksi HIV sehingga bisa melakukan langkah penanganan yang tepat dan tidak jatuh ke stadium lanjut. Minimnya informasi serta pelayanan kesehatan yang kurang optimal menyebabkan meningkatnya kasus HIV/AIDS setiap tahunnya. Masalah itu memerlukan penanganan lebih serius dari berbagai pihak terkait, termasuk tenaga kesehatan yang perlu ditingkatkan peran dan kontribusinya.

Data yang dikeluarkan oleh Konsil kedokteran Indonesia pada tahun 2016 menyebutkan bahwa total jumlah dokter di Indonesia adalah 169,287.dengan rincian  109,659 dokter, 27,060 dokter gigi, 29,763dokter spesialis  dan 2,805dokter gigi specialis. Sedangkan jumlah bidan menurut catatanPengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI), saat ini sudah terdapat lebih dari 200.000 lulusan kebidanan dan sudah 101.000 yang terdaftar sebagai anggota PP IBI. Kebutuhan bidan yang ideal adalah 1 bidan untuk 1.000 orang warga. Dengan perkiraan populasi Indonesia pada tahun 2012 adalah 250 juta jiwa, maka kebutuhan pada saat itu adalah 250 ribu orang tenaga bidan untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia Dengan perbandingan tersebut, diperkirakan pada tahun 2015 akan terjadi surplus bidan.

Dengan jumlah tenaga dokter dan bidan sedemikian besar, seharusnya target tes HIV tidaklah mengalami kendala sekiranya seluruh tenaga dokter dan bidan melaksanakan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah.dalam rangka menghambat laju HIV/AIDS di Indonesia.

Sejak diterbitkannya Buku Pedoman Penerapan Konseling dan tes HIV atas inisiasi petugas kesehatan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI tahun 2011, belum pernah dilakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar peran tenaga kesehatan khususnya dokter, dokter gigi, dokter psesialis, dokter spesialis gigi serta bidan dalam melaksanakan PITC guna meningkatkan cakupan tes HIV dini yang berkontribusi pada penanganan lebih dini pada penderita HIV untuk tidak jatuh dalam kondisi AIDS dan mencegah kematian.

 

Daftar Pustaka

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID