Oleh: Eviana Hapsari Dewi

Beberapa fakta global mengenai anak[1] dan HIV yang diungkapkan oleh UNAIDS, terdapat kurang lebih 3,2 juta anak hidup dengan HIV; 240 ribu anak terinfeksi baru; 190 ribu anak meninggal karena AIDS; 660 anak terinfeksi HIV setiap harinya; 530 anak meninggal karena AIDS setiap harinya dan baru 24% anak dengan HIV yang mendapatkan terapi ARV.[2] Di Indonesia, data dari Kemenkes RI Triwulan I Tahun 2015, anak yang terinfeksi HIV yang dilaporkan menurut kelompok umur dari tahun 2010 hingga 2014 cenderung mengalami kenaikan. Jumlah anak yang terinfeksi pada tahun 2010 sebanyak 795 anak, kemudian pada tahun 2013 mencapai 1075 anak dan pada tahun 2014 mencapai hingga 1388 anak.[3] Sebenarnya upaya penghentian infeksi baru pada anak telah menjadi prioritas bagi UNAIDS dan mitra-mitranya. Pada tahun 2011 diluncurkan Global Plan towards the elimination of new HIVinfections among children by 2015 and keepingtheir mothers alive. Salah satu strategi dalam mewujudkan rencana global ini adalah melalui penguatan pada sektor pendidikan.

Sementara itu situasi pendidikan di Indonesia bagi anak dengan HIV, masih dijumpai terjadi stigma dan diskriminasi. Seperti yang telah dilansir oleh salah satu berita di media massa baru-baru ini, telah terjadi stigma dan diskriminasi pada anak dengan HIV di wilayah Solo. Hal tersebut yang kemudian berdampak pada mangkirnya mereka ke layanan pendidikan.[4]Persoalan ini merupakan persoalan akses ke layanan pendidikan karena dampak dari HIV dan AIDS. Persoalan lain yang muncul adalah kualitas pendidikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh PPH Atma Jaya, ditemukan bahwa pencegahan HIV dan AIDS melalui pendidikan yang dikembangkan oleh Kemendikbud, meskipun telah disosialisasikan, namun terkesan masih diabaikan. Selain itu, di dalam KTSP 2006 telah ada ketentuan bagi para guru dan penulis buku pelajaran terkait dengan materi HIV dan AIDS, namun, ternyata isi dari buku pelajaran tersebut, kualitasnya cukup bervariasi. Tidak semua dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota terlibat secara aktif dalam pendidikan HIV dan AIDS di sekolah, kecuali di Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, DKI Jakarta dan Bali. Di Papua, di mana epidemi HIV nya merupakan epidemi generalisata, informasi HIV dan AIDS harus menjadi mainstream di dalam kurikulum sekolah. Namun demikian, hal tersebut masih menemui kendala terkait dengan tingkat pendidikan, sosial budaya masyarakat dan geografis di Papua dan Papua Barat. Situasi lainnya yang terjadi adalah masih kurangnya kolaborasi lintas sektor dan cenderung adanya program-program sektoral (dari Menteri Kesehatan, BKKBN, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama, misalnya).[5] 

Lain lagi situasi yang terjadi di Negara Zimbabwe. Dalam konteks negara dengan epidemi generalisata, seharusnya pendidikan HIV dan AIDS menjadi mainstream di sekolah-sekolah yang ada. Tujuh puluh persen penduduk Zimbabwe tinggal di daerah pedesaan, dan terdapat banyak anak yatim dan anak-anak yang rentan terhadap HIV dan AIDS. Prevalensi HIV diantara orang dewasa (usia 15-49) sebesar 15,8% dan 2,7% di antara anak-anak (di bawah umur 14). Di atas telah diulas dampak yang bisa terjadi pada anak dengan HIV, khususnya dalam hal pendidikan. Di Zimbabwe dengan kemiskinan dan situasi politik yang tidak menentu, seringkali menyebabkan anak-anak di sana menanggung beban yang cukup berat dan terpaksa ikut memainkan peran kunci dalam mempertahankan rumah tangga. Hal ini kemudian yang menyebabkan mereka tidak bisa bersekolah atau putus sekolah.[6]

Pada sebagian besar negara, anak-anak usia 5 hingga 13 tahun dari berbagai latar belakang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sekolah, dan sebagian besar remaja akan melewati setidaknya beberapa tahun di sekolah.[3] Namun dengan keadaan yang seperti itu, anak-anak menjadi susah untuk dapat bersekolah dengan tenang. Dan sekolah yang ada, seberapa mampu untuk dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada tersebut. Sebenarnya perlu ada perluasan peran sekolah bahwa tidak hanya untuk mempersiapkan murid agar siap di tempat kerja, sekolah juga diharapkan dapat menjadi ‘pengganti keluarga’. Dalam penelitian di Zimbabwe tersebut, sekolah dikonsepkan sebagai ruang keterlibatan antara beberapa kelompok yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda (guru, murid dan masyarakat sekitar sekolah). Dengan lingkup konsep sekolah tersebut, seberapa realistiskah sekolah sebagai ‘pengganti keluarga’ bagi anak-anak yang terdampak HIV dan AIDS? Karena beberapa anak kemudian terpaksa menjadi yatim atau yatim piatu karena orang tuanya meninggal karena AIDS. Mereka biasanya kemudian tinggal dengan keluarga yang lain atau pihak lain yang bersedia merawatnya.

Terkait dengan pendidikan bagi anak dengan HIV, UNAIDS dalam dokumen Inter-Agency Task Team (IATT) on Education; PEPFAR (2012); Focusing Resources on Effective School Health: A FRESH Start to Enhancing HIV/AIDS Prevention (UNESCO, WHO, UNICEF, World Bank) menyatakan bahwa diperlukan pelatihan bagi guru sekolah dasar dan sekolah lanjutan; dukungan kepada anak yatim dan terlantar; perluasan akses ARV; hal-hal yang masih merupakan halangan sosial (misalnya stigma, marginalisasi dan ketidakberdayaan perempuan) harus dipecahkan; peningkatan ketersediaan sumber dana untuk HIV. Program yang dikembangkan sebaiknya mendukung upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam hal pendidikan dan hambatan-hambatan dalam hal akses bagi anak-anak usia sekolah melalui intervensi sistematis yang berkelanjutan (misalnya dana block grant untuk sekolah)[7][8][9] Dalam kerangka FRESH tersebut dinyatakan bahwa perlu upaya perwujudan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, inklusif dan adanya ketercukupan sumber daya, untuk mencapai pembelajaran yang maksimal.

Seberapa realistis hal ini dapat diwujudkan di sekolah-sekolah di Indonesia? Bagaimana upaya yang sebaiknya dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten / kota dan pihak sekolah bagi anak dengan HIV ketika mereka masuk sekolah? Apakah sekolah siap dengan hal ini sehingga dapat memberikan perlindungan sosial bagi anak dengan masalah yang cukup kompleks? Apakah dapat memberikan jaminan agar tidak terjadi stigma dan diskriminasi bagi anak-anak tersebut? Bagaimana peran para orang tua murid yang lain serta masyarakat di sekitar sekolah tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang perlu dipastikan agar cita-cita Education for All bisa terwujud, tidak terkecuali bagi anak dengan HIV.(E&G).


[1] Kriteria usia anak yang dipergunakan oleh UNAIDS adalah di bawah 15 tahun.
[2] Children and HIV. Factsheet. 2014. UNAIDS.
[3] Laporan Perkembangan HIV-AIDS Triwulan I Tahun 2015. Kemenkes RI.
[5] An assessment on the integration of reproductive health and drug abuse issues on HIV education in junior dan senior secondary schools in Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta. 2013. Education Sector Response to HIV, Drugs, and Sexuality in Indonesia (UNESCO). (http://arc-atmajaya.org/education-sector-response-to-hiv-drugs-and-sexuality-in-indonesia-unesco/).
[6]Campbell C, Andersen L, Mutsikiwa A, Madanhire C, Nyamukapa C, Gregson S (2016) Can Schools Support HIV/AIDS Affected Children? Exploring the ‘Ethic of Care’ amongst Rural Zimbabwean Teachers. PLoS ONE 11(1): e0146322. doi:10.1371/journal.pone.0146322
[7]A Strategic Approach: HIV & AIDS and Education. Inter-Agency Task Team (IATT) on Education. 2009. UNAIDS.
[8]Guidance for Orphans and Vulnerable Children Programming. 2012.The U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR).

[9]Focusing Resources on Effective School Health: A FRESH Start to Enhancing HIV/AIDS Prevention. 2012. UNICEF.

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID