Oleh :Swasti Sempulur

ilustrasi | www.coe.intPada sebuah acara serial diskusi kultural, seorang ibu menceritakan pengalaman menghadapi anak penyandang disabilitas tuna rungu dan wicara saat mengalami pubertas. Sama halnya dengan pengalaman remaja laki-laki pada umumnya yang mengalami perkembangan organ reproduksi dan seksual berupa mimpi basah, anak tersebut menganggap bahwa dia “ngompol” di saat-saat tidurya. Ibu tersebut mengisahkan bagaiamana dengan pengetahuan yang dimiliki seorang ibu untuk menyampaikan perkembangan seksualitas remaja pada anak dengan keterbatasan khusus. Kisah yang sama juga disampaikan seorang bapak yang memiliki kiat khusus untuk menghentikan emosi anak remajanya dengan disabilitas. Masih banyak cerita suka dan duka bagaimana orang tua menghadapi problematika seksualitas anak dengan disabilitas. 

Istilah disabilitas mengacu pada The UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities adalah orang-orang yang memiliki kerusakan atau kelainan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak dengan orang lain. (Jill Hanass-Hancock et al, 2009; Sri Haryono et al, 2013).  Istilah disabilitas diperkenalkan sebagai pengganti istilah kecacatan atau ketiadasempurnaan yang secara mengacu pada diskriminasi. Disabilitas adalah bentuk perbedaan kemampuan yang dimiliki seseorang atau different ability people. Menurut data dari Kementerian Sosial RI, pada tahun 2011, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 3,11%, atau sebesar 6,7 juta jiwa. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan RI, jumlah penyandang disabilitas lebih besar, yaitu: 6% dari total populasi penduduk Indonesia. Sementara itu WHO menyatakan diperkirakan 10% dari jumlah penduduk di dunia diantaranya mengalami disabilitas.

Meskipun sudah ada upaya untuk menghilangkan kemungkinan diskriminasi, namun diskriminasi pada disabilitas kerap kali terjadi. Semisal masih sulitnya disabilitas memperoleh layanan publik yang mereka butuhkan. Tidak banyak fasilitas layanan kesehatan yang ramah difabel, baik dari sisi fasilitas fisik maupun layanan. Begitu pula dalam hal akses terhadap informasi kesehatan, mereka dianggap tidak memerlukan informasi karena keterbatasan yang dimiliki atau sering dilupakan. Hal ini dipertegas dalam sebuah kajian yang menjelaskan bahwa kelompok difabel diabaikan dalam program kesehatan maupun pendidikan karena dianggap mereka tidak memerlukan informasi tersebut, atau tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi tersebut (Hanass-Hancock et al, 2009a; Hanass-Hancock, 2009b). Hal ini semakin dipertegas dalam serial diskusi kultural PKMK UGM, yang menyatakan bahwa secara spesifik persoalan keterbatasan informasi kesehatan menjadi satu pertanda pengabaian atas hak informasi bagi difabel .

Salah satu informasi kesehatan yang cukup mendasar dan penting adalah terkait dengan kesehatan reproduksi. Terbatasnya informasi dan jangkauan layanan kesehatan reproduksi bagi disabilitas bukan saja membuat mereka tidak tahu bagaimana seharusnya menjaga dan merawat organ reproduksinya tapi juga memperburuk kesehatan mereka secara keseluruhan. Pemerataan kesehatan menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana dinyatakan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities pasal 25 bahwa Negara Negara Pihak (yang menandatangani konvensi) mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang tersedia tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk rehabilitasi kesehatan. Pemerataan layanan kesehatan juga tercantum dalam UUD 45 pasal 28 H, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan.

Kajian isu disabilitas dalam perspektif kesehatan, gender maupun kemiskinan masih relatif sedikit. Sehingga persoalan yang dialami oleh kelompok difabel minim terdokumentasikan. Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang membuat orang miskin beresiko mengalami difabilitas karena mengalami kondisi kesehatan yang buruk, serta kurangnya akses pada layanan kesehatan dan rehabilitasi yang tepat(WHO, 2011).

Kerentanan difabel pada persoalan kesehatan, seperti minimnya akses layanan, diskriminasi, keterbatasan informasi, kekerasan seksual, menjadikan kelompok difabel rentan pula terhadap penularan HIV. Meskipun tidak tersedia data jumlah kasus HIV pada difabel, namun sebuah kajian di Afrika menunjukkan bahwa bahwa disabilitas adalah kelompok kunci pada peningkatan risiko terpapar infeksi HIV. Hampir semua faktor risiko yang diketahui memungkinkan untuk resiko penularan HIV dan AIDS meningkat bagi disabilitas, karena faktor kerentanannya. Intervensi HIV yang dirancang khusus bagi individu dengan disabiitas  dan cenderung kurang memiliki terhadap upaya pencegahan, seperti kondom atau metode pencegahan lainnya. (Hanass-Hancock, 2009). Metode pencegahan yang diberikan kepada individu dengan disabilitas lebih pada upaya pencegahan kehamilan, dan itupun dengan metode kontrasepsi permanen seperti IUD, (Sri Haryono et al, 2013) sementara upaya pencegahan terhadap resiko infeksi menular seksual dan HIV belum banyak dilakukan

Pengarusutamaan isu difabilitas menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan untuk memenuhi hak agar masalah kesehatan seksual reproduksi kelompok difabel sekaligus  upaya pencegahan resiko mereka terinfeksi penyakit  menular seksual dan HIV. Karena tanpa mengedepankan isu disabilitas akan sulit untuk memastikan terjadinya pemerataan dan kemudahan akses layanan kesehatan bagi mereka.

Beberapa hal yang perlu dan dapat dilakukan diantaranya adalah pengembangan bahan ajar dengan memasukan isu kesehatan reproduksi di lembaga pendidikan untuk para disabilitas. Mengembangkan berbagai media KIE kesehatan reproduksi disabilitas untuk orang tua dan masyarakat, yang disesuaikan dengan jenis disabilitasnya. Begitu pula dalam hal untuk kemudahan akses layanan, maka perlu infrastruktur dan SDM kesehatan yang mendukung agar disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan dengan aman, mudah dan nyaman. (S)

Referensi :

Hanass-Hancock, Jill. "Disability and HIV/AIDS-a systematic review of literature on Africa." Journal of the International AIDS Society 12.1 (2009): 34.

Hanass-Hancock, Jill, and Stephanie A. Nixon. "The fields of HIV and disability: past, present and future." Journal of the International AIDS Society 12.1 (2009): 1.

Haryono, Tri Joko Sri, Sri Endah Kinasih, and Siti Mas’udah. "Akses dan informasi bagi perempuan penyandang disabilitas dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas Access and information for disable women in reproduction and sexuality well-being services."

WHO, WB. "World report on disability." Geneva: WHO (2011).

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID