Oleh: Ita Perwira

Ilustrasi | FreedigitalphotosBeberapa minggu terakhir Indonesia kembali dikagetkan dengan kejadian pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku SMP yang dilakukan oleh 14 orang pemuda yang juga masih berusia muda yaitu sekitar usia belasan tahun sampai dengan awal 20an. Berbagai pertanyaan dan asumsi muncul bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Terutama dilakukan oleh laki-laki pada usia yang dianggap masih sangat belia terhadap perempuan juga pada usia yang sangat muda.

Sesungguhnya bila kita kaji kembali permasalahan kekerasan yang terjadi pada perempuan, kejadian diatas hanyalah contoh dari sekian banyak kasus yang tidak terungkan di media. Mungkin tidak banyak yang menyadari atau mungkin enggan untuk tahu bahwa banyak kasus kekerasan pada perempuan lainnya yang terjadi disekitar kita atau pada orang-orang terdekat kita. Catatan tahunan Komnas Perempuan[1] ada sekitar 321,752 kasus kekerasan terhadap perempuan dimana 305,535 bersumber dari data kasus yang ditangani oleh Pengadilan agama dan 16,217 dicatat dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi bervariasi mulai dari usia muda (anak-anak) sampai dengan usia dewasa dan bentuk kekerasan juga bervariasi mulai dari kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kekerasan terhadap perempuan ini dibagi menjadi tiga ranah berdasarkan pelakunya yaitu ranah personal (pelaku kekerasan adalah orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan maupun hubungan intim dengan korban); ranah komunitas (pelaku kekerasan tidak memiliki hubungan kekerabatan, perkawinan maupun hubungan intim dengan korban); ranah negara (dimana kekerasan dilakukan oleh aparatur negara, atau terjadi pembiaran oleh aparatur negara saat mereka ada di tempat). 

Dari sedikit gambaran diatas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia, bahkan juga di dunia. Masalah ini juga memiliki persamaan seperti HIV dan AIDS yang digambarkan sebagai fenomena gunung es, dimana permasalahan yang tampak hanya di bagian ujungnya saja sementara sebagian besar masih berada di permukaan air. Hal ini disebabkan karena masih banyak perempuan yang memilih untuk diam atas kekerasan yang diterimanya bahkan sebagian masih berpikir bahwa itu adalah hal yang normal dan dapat diterima, seperti yang banyak terjadi pada kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga oleh pasangannya. Dari catatan tahunan 2016 Komnas Perempuan kekerasan yang terjadi di ranah personal menduduki yang paling tinggi yaitu dari catatan lembaga layanan mitra Komnas Perempuan mencapai 69%. Sementara dari hasil penelitian oleh lembaga - lembaga PBB, di Indonesia ada 5% laki-laki di daerah perkotaan yang percaya bahwa ada saat perempuan pantas untuk dipukul (Fulu et al., 2013). Sementara di penelitian lain di beberapa negara juga menyebutkan bahwa ada sekitar 20% perempuan yang berpendapat bahwa pemukulan terhadap perempuan dapat dimaklumi bila perempuan atau istri tidak patuh kepada suaminya atau gagal memenuhi kewajibannya dalam pekerjaan rumah tangga (WHO, 2005). Hal ini sejalan dengan penelitian lain di Indonesia pada tahun 2011 menyebutkan lebih dari 20% perempuan di Indonesia melaporkan kekerasan dari pasangannya (Hayati, Högberg, Hakimi, Ellsberg, & Emmelin, 2011).

Kekerasan pada ranah personal ini sebagian besar disebabkan karena faktor ketidaksetaraan gender, pengalaman masa kecil dan juga sebagai bentuk ekspresi maskulinitas yang berbahaya. Sudah ada regulasi untuk kekerasan di ranah personal ini yaitu Undang-undang RI no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga namun perkosaan dalam lingkup perkawinan belum dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal dalam regulasi di Indonesia. Meskipun pada UU ini disebutkan pada pasal 8 bahwa pemaksaan seksual pada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga masuk dalam kekerasan seksual, namun konteks perkawinan tidak disebutkan secara jelas dalam poin ini.

Kekerasan laki-laki terhadap perempuan diluar ranah personal juga cukup tinggi, yaitu sekitar 31% dimana dari jumlah tersebut, jenis kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan seksual (61%) dan yang tertinggi adalah perkosaan (1,657 kasus), pencabulan (1,064 kasus), pelecehan seksual (268 kasus). Salah satu pendorong kekerasan laki-laki terhadap perempuan adalah masih rendahnya pendidikan tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Pendidikan ini terbatas salah satunya karena faktor budaya yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman untuk membicarakan masalah seksual hal ini berdampak khususnya terhadap anak-anak yang lebih muda, dimana mereka tidak memperoleh informasi yang baik, bahkan lebih buruk lagi mendapatkan informasi yang salah. Hasil penelitian di beberapa negara salah satunya di wilayah Papua, Indonesia menunjukkan proporsi yang cukup besar pada laki-laki yang pertama kali melakukan perkosaan pada usia dibawah 15 tahun. Selain itu hal yang mendorong terjadinya perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan lainnya adalah, laki-laki juga memiliki anggapan bahwa mereka memiliki hak lebih termasuk hak untuk melakukan tindakan seksual terlepas dari adanya persetujuan atau tidak dari pasangan. Sebagian lagi melakukan hal tersebut karena mencari hiburan, kesenangan atau karena bosa yang kemudian berujung pada kemarahan, hukuman dan kekerasan terhadap perempuan.

Dari gambaran kekerasan yang terjadi diatas, sebagian besar pelakunya bisa bebas dari sanksi ataupun hukuman. Penelitian yang dilakukan Fulu et al menyebutkan bahwa di sebagian besar lokasi penelitian sekitar 72-97% pelaku tidak mendapatkan konsekuensi hukum. Hal ini disebabkan karena di Indonesia belum ada hukum yang melindungi perempuan dari kejadian kekerasan tersebut. Hukum yang ada sementara ini masih sangat terbatas pada KDRT atau KUHP yang masuk pada perbuatan asusila, sementara bila dilihat dari gambaran diatas bentuk kekerasan sangatlah beragam dan luas. Selain itu akses terhadap layanan dan juga informasi khususnya terkait kesehatan seksual dan reproduksi banyak belum tersedia atau kalaupun tersedia masih sangat terbatas baik dari segi layanan maupun kualitasnya serta jarang diakses. 

Definisi terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi (WHO, 2010)

Sex (Seks atau Jenis kelamin) merujuk pada karakteristik biologis yang mendefinisikan manusia sebagai laki-laki atau perempuan. Meskipun karakteristik biologis ini tidak bersifat mutually exclusive, karena ada beberapa individu yang memiliki keduanya, namun ada kcenderungan untuk mengelompokkan manusia sebagai laki-laki atau perempuan. Pada penggunaan kata secara umum, kata sex (seks) sering digunakan untuk menjelaskan 'hubungan seksual' sehingga perlu hati-hati untuk melihat kembali kontek dalam penggunaan kata.

Sexuality (Seksualitas) merupakan aspek utama dalam kehidupan menjadi manusia meliputi seks, identitas gender dan perannya, orientasi seks, erotisme, kenikmatan, keintiman dan reproduksi. Seksualitas dialami dan diekspresikan melalui pemikiran, fantasi, keinginan, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, tindakan, peran dan hubungan. Seksualitas dapat meliputi semua dimensi tersebut, tapi tidak selalu semuanya bisa dialami atau diekspresikan. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, legalitas, sejarah, keagamaan dan spiritual.

Sexual Health (Kesehatan Seksual) diartikan sebagai keadaan secara fisik, emosi, mental, dan sosial yang baik yang berhubungan dengan seksualitas, tidak hanya absennya penyakit, disfungsi (ketidakmampuan untuk melakukan fungsinya)  atau kelemahan. Kesehatan seksual membutuhkan pendekatan yang positif dan sikap menghormati terhadap seksualitas dan hubungan seksual, serta kemungkinan untuk memperoleh pengalaman seksual yang aman dan menyenangkan, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Agar kesehatan seksual dapat dicapai dan dipelihara, maka hak-hak seksual setiap orang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

Reproductive Health (Kesehatan Reproduksi) diartikan sebagai keadaan fisik, mental, dan sosial yang baik secara lengkap, tidak hanya absennya penyakit atau kelemahan, dalam keadaan apapun yang berhubungan dengan sistem reproduksi termasuk fungsi dan proses reproduksi. Kesehatan reproduksi menyiratkan bahwa setiap individu bisa memperoleh kehidupan seks yang aman dan memuaskan dan mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk memutuskan kapan dan seberapa sering untuk melakukannya.

Sexual Rights (Hak-hak seksual) meliputi juga hak-hak asasi manusia yang sudah diakui baik secara regional maupun internasional sebagai dokumen Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga dalam berbagai dokumen hasil konsensus maupun dalam bentuk hukumnasional dan internasional. Bentuk-bentuk hak-hak tersebut antara lain: hak terhadap kesetaraan dan non diskriminasi; hak untuk bebas dari siksaan atau perlakuan dan hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan; hak akan keleluasaan pribadi; hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memenuhi standar (termasuk kesehatan seksual) dan jaminan sosial; hak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga dan melakukan pernikahan dengan kebebasan dan persetujuan penuh dari kedua pasangan, dan kesetaraan baik dalam maupun membebaskan diri dari pernikahan; hak untuk memutuskan jumlah ataun jarak antara satu anak dengan lainnya; hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan; hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi; serta hak untuk pemulihan segera atas pelanggaran terhadap hak-hak dasar.

Dengan minimnya informasi perempuan yang mengalami cenderung memilih untuk diam, ditambah lagi ketakutan akan respon dari publik yang masih cenderung menyalahkan perempuan seperti yang terjadi saat kasus kekerasan seksual sempat mencuat pada tahun 2012 dimana salah satu pejabat Indonesia justru mengeluarkan komentar yang menyalahkan perempuan karena menggunakan pakaian yang tidak pantas (rok mini) sehingga terjadi tindakan asusila. Kejadian yang serupa terulang lagi pada kasus Bengkulu kemarin saat salah seorang pejabat juga melontarkan pernyataan yang terkesan menyalahkan korban karena berjalan sendirian di pinggir kebun.

Terlepas dari segala asumsi dan juga perdebatan yang berujung saling menyalahkan, paparan pendek diatas menunjukkan bahwa situasi kekerasan terhadap perempuan saat ini sudah sangat buruk dan membutuhkan tindakan segera. Kekerasan terhadap perempuan berkontribusi pada kesehatan perempuan khususnya kesehatan seksual dan reproduksi yang menempatkan mereka pada resiko kehamilan yang tidak diinginkan atau berisiko, IMS, termasuk HIV. Hal ini pada akhirnya juga memberikan dampak yang lebih luas kepada laki-laki, anak dan masyarakat secara umum. Untuk itu, masalah ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya perempuan. Peran laki-laki juga menjadi penting dalam melakukan perubahan di masyarakat. Kesetaraan gender di masyarakat harus dilihat dan dipahami bersama baik dan negara sebagai institusi yang memiliki kewajiban memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya harus segera mengambil tindakan salah satunya melalui penyusunan regulasi yang lebih baik yang mampu memberikan perlindungan hukum, misalnya melalui Undang-undang perlindungan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu itu juga memberikan akses dan mendukung kegiatan layanan kesehatan dan juga informasi dan edukasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi kepada masyarakat umum sejak dini baik melalui jalur formal atau pun non formal (IP).

Daftar Pustaka

Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T., & Lang, J. (2013). Why do some men use violence against women and how can we prevent it? Quantitative Findings from the United Nations Multi-Country Study on Men and Violence in Asia and the Pacific. Bangkok: UNDP, UNFPA, UN Women, and UNV.

Hayati, E. N., Högberg, U., Hakimi, M., Ellsberg, M. C., & Emmelin, M. (2011). Behind the silence of harmony: risk factors for physical and sexual violence among women in rural Indonesia. BMC Women’s Health, 11(1), 52. http://doi.org/10.1186/1472-6874-11-52

WHO. (2005). Summary Report: WHO Multi-country Study on Women“ s Health and Domestic Initial results on prevalence, health outcomes and women”s responses, 151(1), 277–83. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69523-8

WHO. (2010). Action framework Developing sexual health programmes A framework for action.


[1] Lembar fakta catatan tahunan 2016 Komnas perempuan, diakses dari: http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016/ 
0
0
0
s2smodern