Oleh: Hersumpana Ig.

Peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan (anak) yang dilakukan secara kolektif oleh laki-laki usia remaja  atas perempuan sebaya atau usia dibawah umur yang menyeruak ke publik kurun waktu terakhir memicu kemarahan dan keprihatinan banyak pihak[1]. Ditengah perdebatan pro dan kontra untuk memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual dengan sanksi yang berat, ada  usulan menghilangkan kemampuan pro-kreasinya dengan melakukan pengebirian diajukan sebagai bentuk hukuman dalam rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual.  Satu sisi kebijakan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari serangan seksual secara kolektif tentu semua sepakat sebagai bentuk  upaya penertiban sosial dengan pemberian hukuman (punishment). Akan tetapi, sisi lain wacana sanksi pengebirian  tentu perlu pemikiran yang matang, karena menyangkut hak paling asasi dari pelaku untuk pro-kreasi. Sementara tujuan dari pemberian sanksi atau hukuman semestinya adalah untuk membangun kesadaran pelaku. Permasalahan yang patut dikritisi lebih lanjut adalah apakah dengan kebijakan penghukuman yang keras merupakan solusi yang tepat dalam kasus ini? Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual, karena perilaku ini berakar dari faktor kegagalan negara dan masyarakat sendiri dalam pendidikan moral dan kultural.  Disamping itu, perlu mengembangkan strategi dan perspektif baru untuk pencegahan kekerasan melalui pendidikan kesetaraan dan sensitifitas gender kepada kaum laki-laki yang tumbuh dalam kultur patriarki untuk memutus lingkaran kekerasan seksual terhadap perempuan.

Sejarah kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Indonesia sebenarnya bukan fenomena baru. Setidaknya peritiwa ini  seperti mengingatkan kembali  pada kasus kekerasan seksual yang melegenda pada tahun 1970 yang menimpa Sum Kuning seorang gadis desa penjual telur yang juga diperkosa secara kolektif oleh sekelompok anak-anak pejabat, sehingga kasus hukum Sum Kuning sebagai korban  kemudian ditangkap dan dijadikan tersangka dan mendapatkan penganiayaan dari polisi[2]. Meskipun berbeda zaman, akan tetapi sesungguhnya subtansi pemerkosaan terhadap perempuan (anak) menunjukkan perilaku dan imajinasi yang mirip sebagai sebuah aksi yang lahir dari dari situasi masyarakat yang sedang mengalami perubahan nilai-nilai. Sum Kuning menjadi korban dari perilaku anak-anak pejabat yang memiliki kekuasaan sehingga bisa memperdaya hukum, yang sampai sekarang masih menyimpan misteri. Sementara kekerasan seksual atas YY secara kolektif oleh anak-anak usia remaja dan kekerasan seksual terhadap gadis di Manado dan Surabaya mencerminkan tindakan kekerasan fisik yang langsung sebagai bentuk dominasi (kekuasaan) laki-laki atas perempuan.  Kekerasan yang menimpa YY dan beberapa gadis tersebut ditempat yang berbeda  mencerminkan sebuah aksi dari sekelompok remaja (dewasa) yang dibentuk oleh tata nilai lingkungan yang secara sosial dipengaruhi oleh imajinasi dominasi laki-laki yang dipicu oleh  tontonan pornografi yang dengan mudah diakses oleh siapa saja dan minuman keras. Pertanyaannya kemudian sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengontrol tontonan kekerasan dan peredaran miras untuk remaja dan anak-anak tersebut? Bukankah para pelaku yang masih remaja dan anak tersebut merupakan ‘korban' juga dari sebuah tata nilai yang dikuasai oleh kebijakan yang memperbolehkan tersedianya tontonan tidak sehat dan tidak terkontrolnya kebijakan peredaran minuman beralkohol yang mudah diakses bahkan oleh anak-anak?

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan secara kolektif yang menimpa beberapa gadis di tempat yang berbeda ini sesungguhnya juga mencerminkan karakter masyarakat dan kebijakan pemerintah sendiri. Sejak reformasi, Aksi-aksi kekerasan massal dan penghakiman secara kolektif sering tidak tersentuh oleh hukum, apalagi yang berbalut ideologi dan motif kekuasaan tertentu[3]. Aksi-aksi pemerkosaan kolektif ini mereplikasi semangat kolektifitas dalam kejahatan (collective crime) yang sering tidak tersentuh oleh hukum. Disamping itu, faktor pendidikan juga berpengaruh karena sebagian pelaku kekerasan seksual terhadap  YY dan beberapa gadis tersebut adalah anak-anak usia remaja. Jika ditelisik lebih faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual kolektif tersebut, bukankah para pelaku ini sebenarnya juga merupakan korban dari sistem yang lebih besar? Dengan logika tersebut jika kemudian ada rencana memberikan sanksi hukum yang berat kepada anak-anak, meski konteks hukum memang harus mendapatkan sanksi, akan tetapi bukankah pemberian hukum (apalagi pengebirian) itu sesungguhnya juga merupakan bentuk  ‘tindakan kurang bertanggung jawabnya negara‘ yang menimpakan kesalahan pada pelaku yang sebenarnya juga adalah 'korban'. Bukankah semestinya sanksi hukum itu harus bersifat mendidik sehinga selain hukuman sebagai bentuk penebusan, juga rehabilitasi.

Pertanyaannya kemudian, apa yang perlu dilakukan secara lebih mendasar untuk dapat mencegah perilaku dan tindakan kekerasan seksual secara kolektif? Dengan memperlajari anatomi kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikologis, baik yang dilakukan oleh individu, kolektif, dan institusi tampak bahwa sejarah kekerasan seksual tidak bisa dilepaskan dari soal relasi kuasa dan kepentingan kapital atau kultural. Kekerasan seksual yang dilakukan secara kolektif telah menjadi bentuk dari kekerasan yang menurut Gerda Lerner berakar dari kultur dominasi patriarki. Patriarki sebagai proses subordinasi perempuan dibentuk melalui proses panjang pemisahan kerja pada masa mulai berkembangnya pembagian kerja pertanian dan menguat ketika berkembang konsep kepemilikan privat dan perbudakan. Kultur dominasi kekuasaan dibawah laki-laki ini atau patriarki ini oleh Lerner didefinisikan sebagai “manifestasi dan institusionalisasi dan dominasi laki-laki terhadap perempuan dan anak dalam keluarga dan perluasan dominasi atas perempuan di masyarakat secara umum. Lelaki yang memegang kekuasaan dalam semua institusi penting masyarakat dan perempuan mengalami pelemahan akses terhadap kekuasaan tersebut[4].

Oleh karena itu, perlu upaya pendidikan perspektif untuk merubah pola hubungan laki-laki dan perempuan secara mendasar sebagai salah satu upaya pencegahan melalui dekonstruksi kultur patriarki.  Pengembangan pendidikan berbasis nilai-nilai kesetaraan gender dalam masyarakat menjadi urgent sehingga nilai-nilai penghormatan dan penghargaan terhadap kemanusiaan yang setara secara sistematis dapat dilakukan melalui proses pengarusutamaan gender pada laki-laki. Konstruksi sosial dan kultural pada kaum laki-laki terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan kesetaraan mulai dari hal-hal sederhana dalam keseharian terkait dengan pola pengasuhan anak, pembagian kerja keseharian dan pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi menjadi agenda dalam pendidikan di tingkat keluarga, dan masyarakat.  Faktor pendidikan keluarga secara kultural menentukan dalam pembentukan karakter anak seperti yang ditengarai dalam studi sosialisasi kekerasan dalam mendidik anak oleh Imron Rasyid (2001) bahwa pola pengasuhan di tingkat keluarga sangat intensif terutama yang dilakukan oleh ibu dan bersifat preventif sedangkan ayah lebih bersifat represif[5]. Ada kecenderungan pola pengasuhan yang diwariskan di keluarga secara kultural lebih dominan pada pola pengasuhan bersifat represif  ini sehingga perlu dikembangkan pendekatan kesetaraan melalui pengarusutamaan gender dan pendidikan seksualitas secara komprehensif. Kurangnya perhatian terhadap kajian ilmiah tentang seksualitas manusia ini dipandang juga sebagai faktor luasnya penyebaran HIV dan AIDS di banyak negara (Abramson, 1990). Oleh karena sedikitnya kajian serius tentang seksualitas mengakitbatkan sedikitnya dasar bagi peneliti AIDS untuk mengembangkan yang relevan terkait seksualitas dan penyebaran AIDS yang dapat berkontribusi untuk pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif (Parker and Aggleton, 2003).

Kasus kekerasan yang dilakukan secara kolektif  di beberapa daerah belakangan terkait erat dengan pola pendidikan dan pengasuhan yang dilakukan oleh negara dan masyarakat.  Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan gender dapat menjadi alternatif upaya pencegahan apabila secara sistematis menjadi agenda pendidikan mulai dari tingkat keluarga hingga ke institusi pendidikan untuk  membangun tradisi baru meretas dominasi ideologi patriarki yang mengakar dalam tradisi pengasuhan anak-anak di Indonesia.  Pendekatan hukum pada satu sisi bisa menjadi satu kontrol sebagai alat untuk memberikan efek jera, akan tetapi pola penghukuman untuk pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak remaja perlu juga memperhatikan akar kekerasan yang menjadi penyebab sehingga hukuman yang diberikan bersifat  pembelajaran nilai dan memanusiakan. Artinya, kebijakan pemerintah dalam pencegahan terhadap kekerasan seksual yang dapat berdampak pada kesehatan jiwa dan penyebaran penularan penyakit IMS dan HIV yang mempengaruhi kesehatan masyarakat secara luas dapat komprehensif, tidak saja bertujuan membuat efek jera, akan tetapi juga pendidikan nilai kesetaraan dan penghargaan terhadap keadilan gender.  Pendidikan seksualitas dan kesetaraan gender pada laki-laki secara konsisten akan memberikan ketecukupan informasi bagi pilihan-pilihan aktifitas seksual yang lebih terkontrol dan sehat sebagai bagian dari pendidikan komprehensif untuk mengatasi informasi berlimpah (gerald, 1970) dari media yang menjadi sumber informasi utama bagi informasi seksual pada anak lelaki usia remaja.

Pustaka:

Abramso, P.R.  and Herdt G. (1990) The assesment of sexual practices relevant to the transmission of AIDS: a global perspective, journal of sex research, 27, pp. 215-32

Gerald, S. (1970). Sexuality and Violence. New York: Sex Education and Information Council of United Stated.

Parker, R. and Aggleton, P. eds (2003) Culture, Society, and Sexuality. London: Routledge.

Tong, R.P., (1998). Feminist Thought. A More Comprehensive introduction.  Australia: Allen & Unwin


[2] Kompas, 18 Desember 1970. 
[3] Kasus kekerasan seksual berbau sektarian yang menimpa keturunan Tionghoa pada peritiwa Mei 1988 sebagai ‘memoria passionis’ sebagai bagian dari sejarah reformasi. 
[4] Gerda lerner, The Urban Revolution: Origini of Patriarchy. Accessed 16-05-2016 from: http://www.everettsd.org/cms/lib07/WA01920133/Centricity/Domain/940/Agricultural%20revolution%20patriarchy.pdf Bdk Tong, Rosemarie Putnam (1998). Feminist though  a More comprehensive introduction. Australia: Allen & Unwin. 
[5] Imron Rasyid, (2001). Hadian dan Hukuman Sosialisasi Kekerasan Dalam Mendidik Anak.  Yogyakarta: KesAnt.  Bdk. Hildred Geertz (1983). Keluarga Jawa. Jakarta:  PT.Gramedia
0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID