Oleh: Muhammad Suharni

Trend prevalensi HIV dikalangan LSL terus miningkat, data Survei Terpadu Biologi dan Prilaku (STBP) tahun 2007 (5, 3 %), 2009 (7,0%), 2009 (12,4%) dan 2013 (12,8 %)[1]. Selain LSL, kelompok yang prepavensinya meningkat adalah Pengguna Napza Suntik. Sedangkan kelompok resiko tinggi lainnya menunjukkan prevalensi HIV menurun. Jika dilihat prevalensi HIV pada LSL berdasarkan kota maka peningkatan tertinggi terjadi pada LSL Yogyakarta dari 7 % tahun 2009 meningkat menjadi 20,3 %. Dari empat kota yang dijadikan wilayah STBP maka penurunan hanya terjadi pada kota Makassar dari 3,O % menurun menjadi 1,6 %. Dilihat dari pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS di kelompok LSL menunjukkan peningkatan, hasil STBP 2013 (41 %) jika dibanding hasil STBP 2009 (24%). Hal yang menarik lainnya adalah perilaku pencegahan dan risiko pada LSL. Pemakian kondom dikalangan LSL meningkat pada saat melakukan hubungan seks komersial terakhir dari 54 % tahun 2009 menjadi 74 % tahun 2013, sedang peningkatan tertinggi ada pada Waria. Konsistensi penggunaan kondom dikalangan LSL menunjukan persentase tertinggi pada LSL (46 %) tahun 2013 dan 31 % tahun 2009.

Mengapa hal ini terjadi? Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, namun kita bisa kelompokkan menjadi 2 hal penting, yakni kebijakan, program dan implementasinya. Kebijakan global isu LSL mulai dicantumkan dalam deklarasi politik terkait penanggulangan HIV dan AIDS adalah pada Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB untuk HIV dan AIDS (HLM UNGASS on AIDS) yang diselenggarakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Juni 2011. Pasal 29 Deklarasi Politik 2011 adalah pertama kali pengakuan eksplisit dan penyebutan Lelaki seks dengan lelaki lainnya, pengguna narkotika suntik dan pekerja seks sebagai kelompok yang memiliki resiko tinggi terhadap infeksi HIV. Namun, menurut catatan APCASO[2] terkait dengan pasal ini, Pemerintah telah gagal dalam memasukkan komunitas transgender dalam Deklarasi. Mereka juga gagal dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia untuk kelompok yang disebut dalam pasal 29 tersebut. Tanpa jaminan perlindungan hak asasi manusia, pasal tersebut memberi ruang bagi kelompok rentan tersebut untuk mendapatkan stigma, diskriminasi dan pelanggaran hak yang berkelanjutan seperti menjadi sasaran tes wajib atau konseling.

Di sisi lain, Deklarasi ini juga membuka ruang bagi kelompok marginal lain yang dipinggirkan dengan basis orientasi seksual dan identitas gender – seperti kelompok lesbian, biseksual, transgender, intersex dan queer – untuk kedepannya menuntut inklusi sah dalam kebijakan tingkat tinggi dan pengambilan keputusan.

Bagaimana dengan Kebijakan di Indonesia? Beberapa kebijakan menyebutkan bahwa LSL dan pelanggannya adalah salah satu kelompok populasi kunci. SRAN 2010-2014 menyebutkan program untuk populasi kunci GWL mendapat perhatian khusus. Salah satu dari 7 strategi dalam SRAN 2010-2014 adalah: “Mengembangkan program yang komprehensif untuk menanggulangi HIV dan AIDS pada GWL / MSM”. Dalam kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Kemenkes, yakni Permenkes No 21 tahun 2013 disebutkan pada bagian II, Pasal 9 (7d) disebutkan bahwa gay, waria, dan laki-laki pelanggan/pasangan Seks dengan sesama Lelaki adalan sasaran promosi kesehatan.

Program penanggulangan HIV dan AIDS untuk LSL juga sudah dilakukan, terutama sejak dicantumkannya dalam SRAN 2010 – 2014. Sayangnya, hasil dari program ini belum menujukan hasil yang menggembirakan seperti yang ditunjukan dari hasil SBPT diatas. Tentu ada permasalahan serius dalam hal ini. Kelompok ini telah lama memperjuangkan keberadaannya, baik sebagai kelompok identitas maupun sebagai jaringan yang bergerak dalam penanganggulangan HIV dan AIDS.

Secara resmi jaringan Gay, dan LSL lainnya (GWL-INA) dibentuk pada tahun 2007 saat pertemuan AIDS Nasional di Surabaya. Perjalanan panjang sampai terbentuknya jaringan ini. GWL‐INA adalah jaringan berbasis organisasi yang beranggotakan 68 LSM dan organisasi berbasis komunitas (CBO) di 25 provinsi di Indonesia. Terbentuknya jaringan GWL-INA menjadi momen pergerakan nasional bagi Gay, LSL dan Waria di Indonesia. Sebelum jaringan ini dibentuk, sedikit sekali program yang tersedia untuk kelompok gay, LSL dan waria. Dana yang tersedia untuk kelompok populasi ini juga sangat minim. Dalam waktu lima tahun setelah dibentuk, GWL‐INA telah bekerja keras untuk mengubah situasi ini[3].GWL INA telah membuat Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS pada kelompok Polulasi Kunci GWL 2010-2014. Strateginya mengacu pada SRAN 2010-2014 yang dikeluarkan oleh KPAN. Secara legal formal ada kemajuan dalam organisasi dan keterlibatan GWL di Indonesia, tetapi untuk upaya penurunan HIV belum berhasil. Hal ini menuntut perhatian semua pihak dan perubahan strategi yang mendasar untuk menurunkan prevalensi HIV dikalangan LSL.


[1] Presentasi resmi Kemenkes, STBP pada Kelompok Berisiko tahun 2013. Slide #15 (2014).

[3] Kisah Jaringan GWL‐INA Sejarah dan Perkembangan Jaringan Gay, Waria dan LSL lain di 

Indonesia. 

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID