Oleh: Muhammad Suharni

Trend prevalensi HIV dikalangan LSL terus miningkat, data Survei Terpadu Biologi dan Prilaku (STBP) tahun 2007 (5, 3 %), 2009 (7,0%), 2009 (12,4%) dan 2013 (12,8 %)[1]. Selain LSL, kelompok yang prepavensinya meningkat adalah Pengguna Napza Suntik. Sedangkan kelompok resiko tinggi lainnya menunjukkan prevalensi HIV menurun. Jika dilihat prevalensi HIV pada LSL berdasarkan kota maka peningkatan tertinggi terjadi pada LSL Yogyakarta dari 7 % tahun 2009 meningkat menjadi 20,3 %. Dari empat kota yang dijadikan wilayah STBP maka penurunan hanya terjadi pada kota Makassar dari 3,O % menurun menjadi 1,6 %. Dilihat dari pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS di kelompok LSL menunjukkan peningkatan, hasil STBP 2013 (41 %) jika dibanding hasil STBP 2009 (24%). Hal yang menarik lainnya adalah perilaku pencegahan dan risiko pada LSL. Pemakian kondom dikalangan LSL meningkat pada saat melakukan hubungan seks komersial terakhir dari 54 % tahun 2009 menjadi 74 % tahun 2013, sedang peningkatan tertinggi ada pada Waria. Konsistensi penggunaan kondom dikalangan LSL menunjukan persentase tertinggi pada LSL (46 %) tahun 2013 dan 31 % tahun 2009.

0
0
0
s2smodern
Oleh: Hersumpana Ignatius

Kebijakan Kemenkes memberlakukan SIHA pada 19 Desember 2012 adalah satu langkah penting dalam pengendalian penyebaran HIV dan penyakit AIDS di Indonesia. SIHA menjadi sistem pencatatan dan pelaporan HIV-AIDS dan IMS yang resmi meliputi level Kabupaten, Propinsi dan Nasional dalam satu bank data nasional yang kredibel, legal dan satu pintu.

Kebijakan dan intervensi akan semakin optimal jika dibarengi dengan ketersediaan data yang akurat dan kredibel. Semua data tentang HIV /AIDS dan IMS harus tercatat dan terlaporkan secara akurat. SIHA dapat meminimalisir ketidakakuratan data. Dengan demikian, persoalan fragmentasi data mulai dari layanan kesehatan primer, sekunder maupun tersier dapat diatasi. Aplikasi SIHA memungkinkan Indonesia menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan HIV dan AIDS secara terpadu. Semua data pencatatan dan pelaporan kasus HIV/AIDS dan IMS yang dilakukan oleh petugas atau fasilitas kesehatan pemerintah/swasta, dan NGO di seluruh Indonesia akan masuk dalam Bank Data Nasional SIHA. Semua data yang diinput dalam SIHA akan terhubung secara langsung dengan "SIKDA Generik". Sistem Informasi Kesehatan yang dirancang memungkinkan SIHA memiliki keunggulan dari sistem yang lain karena menggunakan Tehnologi Informasi Kesehatan yang bersifat: individual (disagregat), komprehensif, nasional dan dapat dipercaya.

0
0
0
s2smodern
Oleh: Hersumpana Ignatius

Pola kebijakan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS selama ini bersifat vertikal yang menggantungkan dari bantuan hibah dari donor internasional daripada menggali sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri. Kekawatiran keberlanjutan program penanggulangan HIV dan AIDS membayang di depan mata dengan rencana penghentian pembiayaan dari Global Fund pada 2016. Pertanyaannya sejauhmana kesiapan dari pemerintah Indonesia menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif dari lokal yang dapat menjamin keberlangsungan intervensi program yang sudah dikembangkan selama ini ? sejauhmana integrasi kebijakan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS dalam JKN?

0
0
0
s2smodern
Oleh: Hersumpana Ignatius

Kebijakan pemberian Obat ARV dan ART gratis terbukti cukup berdampak dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian dan peningkatan kualitas hidup ODHA. Pertanyaannya sampai kapan kebijakan ini bisa bertahan? Sejauhmana BPJS mengkover ARV dan ART? Kebijakan ARV gratis merupakan upaya panjang dari pemerintah untuk menjamin ODHA mendapatkan akses layanan kesehatan pengobatan karena mahalnya harga obat ARV dan ART.

0
0
0
s2smodern
Oleh: Muhammad Suharni

Antiretroviral | uol.com.brKebijakan Pemerintah menyangkut peningkatan akses obat antar lain;  Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Indonesia Sehat 2010, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Kebijakan Obat Nasional (KONAS).  Salah satu tujuan KONAS yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 adalah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat terutama obat esensial dengan ruang lingkup yang mencakup pembiayaan, ketersediaan serta pemerataan obat bagi masyarakat. Di dalam KONAS dijelaskan bahwa akses masyarakat terhadap obat esensial dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu penggunaan obat rasional, harga yang terjangkau, pembiayaan yang berkelanjutan dan sistem pelayanan kesehatan serta suplai obat yang dapat menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan.

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID