Oleh: Sisilya Oktaviana Bolilanga

Kabupaten ManokwariPada akhir tahun 2013 terdapat 906 kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Manokwari. Berdasarkan rerata kumulatif kasus HIV dan AIDS menurut faktor risiko dilihat bahwa sebesar 848 kasus terjadi pada kelompok heteroseks, homoseksual dan biseksual sebesar 6 kasus, penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) sebesar 33 kasus, pengguna jarum suntik sebanyak 1 kasus, dan penularan yang tidak diketahui penyebabnya sebanyak 18 kasus. Dengan sumber dana yang semakin meningkat setiap tahunnya, KPA Kabupaten Manokwari juga dituntut untuk meningkatkan upaya dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui peningkatan fungsi koordinasi sesuai dengan Panduan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah Tahun 2011.

0
0
0
s2smodern
Oleh: Muhamad Suharni

Ilustrasi | ismakes-jabar.blogspot.comSetiap tanggal 21 April diperingati Hari Kartini di Indonesia untuk mengenang Raden Adjeng Kartini atau lebih tepatnya Raden Ayu Kartini yang lahir di Jepara pada tgl 21 April 1879. RA Kartini sudah membuka jalan para perempuan negeri ini untuk dapat berkiprah dalam kehidupan dan keberlangsungan bangsa ini. Kartini menunjukkan keberpihakan dan keprihatinannya pada nasib perempuan. Setelah lebih dari 68 tahun Indonesia merdeka, mari kita lihat fakta perempuan HIV dan AIDS di Indonesia. Berdasarkan data dari Menteri Kesehatan sejak tahun 1987 hingga Desember 2013, Jumlah kumulatif perempuan AIDS adalah 15.565 kasus. Jumlah AIDS tertinggi adalah pada ibu rumah tangga (6.230), diikuti wiraswasta (5.892), tenaga non-profesional/karyawan (5.287), petani/peternak/nelayan (2.261), buruh kasar (2.047), penjaja seks (2.021), pegawai negeri sipil (1.601), dan anak sekolah/mahasiswa (1.268). Kondisi ini tentu akan membuat RA Kartini pilu dan bersedih mengapa kaumnya banyak yang menjadi korban dari penyakit ini.

0
0
0
s2smodern
Oleh: Hersumpana Ignatius

Ilustrasi | antaranews.com (M Risyal Hidayat)Komitmen pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS cukup responsif. Pengarusutamaan Gender perlu diintegrasikan dalam pembangunan nasional sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi pembangunan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing seperti dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 (Pasal 1) yang harus dilakukan oleh seluruh pejabat eksekutif mulai menteri, Kepala lembaga non departemen, Pimpinan Kesekretariatan lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Kepolisian, Panglima TNI, Jaksa Agung, hingga Gubernur dan Walikota. Instruksi Presiden ini menginstruksikan para eksekutif tersebut supaya memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender (Pasal 2).

0
0
0
s2smodern
Sebuah Analisa Kasus kebijakan Anggaran Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah
Oleh: Hersumpana Ignatius

IlustrasiSebuah berita di Surat kabar Harian lokal (KR, 8/4/2014) tentang minimnya penganggaran untuk penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Purworejo cukup memprihatinkan dan mencerminkan potret tantangan serius praktik desentralisasi kebijakan kesehatan di Indonesia. Konteks permasalahannya seperti dilansir dalam liputan tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purworejo hanya mendapat anggaran Rp 1 juta untuk menangani penyakit HIV/AIDS sepanjang tahun 2014. Alokasi anggaran itu hanya cukup untuk melakukan sekali pertemuan surveilance HIV/AIDS dari 27 puskesmas dan beberapa kali kunjungan pasien yang dirawat di rumah sakit.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinkes Purworejo, Triyo Dermaji menyatakan anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2013 yang mencapai Rp. 3 juta. Sementara pengajuan oleh Dinkes untuk alokasi penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2014 adalah Rp. 9 juta, dan hanya disetujui Rp. 1 juta. Dana ini tidak sebanding dengan berkembangnya prevalensi pengidap HIV dan AIDS di Kabupaten Purworejo yang menunjukkan angka cukup tinggi antara tahun 2007 - 2010 tercatat sejumlah 28 kasus ODHA di Rumah Sakit Daerah Purworejo, dengan 3 orang sudah meninggal dunia. Angka ini merupakan hasil pemeriksaan ODHA yang sudah terinfeksi, belum menggambarkan kondisi sebenarnya, karena pemeriksaan sukarela VCT bagi masyarakat masih menjadi kendala.

0
0
0
s2smodern
Oleh: Sisilya Oktaviana Bolilanga

Antiretroviral | www.womenshealthency.comSebelum tahun 2009, sistem logistik ARV di Indonesia bersifat sentralistik. Unit pelayanan yang ada di daerah membuat pelaporan pemesanan ARV kepada Subdit AIDS & IMS setiap bulannya. Tim Logistik Subdit AIDS dan IMS bertanggung jawab atas pengumpulan, validasi, dan pemrosesan pemesanan dari semua rumah sakit dan unit perawatan, kemudian mengajukan pengiriman ke Kimia Farma dan Global Fund. Adanya penerimaan produk rusak, jumlah yang tidak sesuai dengan permintaan, masa kadaluarsa, dan item yang salah di unit layanan seringkali ditemui. Dengan sistem ini Dinas Kesehatan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak terlibat langsung dalam permintaan dan penerimaan logistik ARV sehingga tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengklarifikasi laporan unit layanan pun menjadi rendah.

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID