Oleh: Hersumpana IG

Otonomi Daerah | Ilustrasi | kompas.comSemangat dasar dari kebijakan desentralisasi kesehatan dalam penanggulangan HIV dan AIDS adalah distribusi wewenang, kemandirian, dan penigkatan sumberdaya kesehatan di daerah dalam menggulangi meningkatnya epidemi HIV dan AIDS sedini mungkin di tingkat daerah. Perbaikan dan peningkatan tata kelola sumberdaya kesehatan bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas dan berkesinambungan merupakan mandat dari kebijakan desentralisasi. Dalam konteks Desentralisasi Kebijakan kesehatan sebagaimana catatan oleh Gotawa dan Pardede (2007) dapat di analisis lebih lanjut dalam konteks pemda dan desentralisasi. Ada tiga hal penting dalam analisis ini: (1) hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam jaminan sosial; (2) peran dinas kesehatan dalam pengawasan; dan (3) pemerataan fasilitas pelayanan. Praktiknya sering terjadi tumpang tindih dan salah persepsi dalam pembagian kewenangan. Akibatnya, sistem kesehatan menjadi sulit dikelola dan justru muncul berbagai kesulitan baru. Apalagi, jika mentalitas proyek dan kepentingan lebih didahulukan, daripada peningkatan kualitas layanan kesehatan.

0
0
0
s2smodern

Sistem Kesehatan di Indonesia dalam kebijakan desentralisasi diformulasikan dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012. SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

0
0
0
s2smodern
Oleh Yuli Rahmawati
Editor: Eviana Hapsari Dewi

Ilustrasi | Doc. www.davidmixner.comKabar santer yang sering terdengar beberapa bulan terakhir ini adalah bahwa sebagian donor yang concern pada isu penanggulangan HIV dan AIDS sudah mulai mengurangi dan bahkan akan menghentikan pendanaannya. Global Fund yang menjadi salah satu donor terbesar , tahun depan juga akan usai. Situasi ini, memunculkan pertanyaan mendasar, sudah siapkah kita dengan instrumen pembiayaan guna mendukung kerja-kerja penanggulangan HIV-AIDS di masa mendatang? Apakah pendanaan yang selama ini berasal dari donor bisa ditanggung oleh pemerintah pusat ataupun daerah?

0
0
0
s2smodern
Editor: Eviana Hapsari Dewi

Ilustrasi | Doc. www.calvinayre.comMerujuk pada Perpres No. 75/2006, salah satu ketentuan yang ditetapkan di dalamnya adalah pemerintah propinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di wilayahnya. Hal tersebut dipertegas lagi dengan Permendagri No. 20/2007 tentang pedoman pembentukan KPA di tingkat propinsi dan kabupaten / kota, meskipun di dalamnya tidak dinyatakan sebagai suatu kewajiban. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pemerintah propinsi dan kabupaten/kota tidak perlu membentuk KPA bila hal tersebut tidak dianggap penting.

0
0
0
s2smodern
Oleh: Yuli Rahma

Treatment as Prevention Doc. Kebijakan AIDS IndonesiaSejak ARV ditemukan sampai dengan saat ini, ARV memang memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pencegahan dan pengobatan HIV-AIDS walaupun belum bisa menyembuhkan secara total namun mampu untuk mencegah penularan HIV dari orang yang sudah terinfeksi ke orang yang belum terinfeksi. Berangkat dari temuan tersebut, pada tahun 2013, WHO mengeluarkan "Consolidated Guidelines on ARV for Treatment and Prevention of HIV" yang lebih dikenal dengan sebutan SUFA. SUFA memiliki dua pendekatan yaitu Treatment as Prevention (TASP) yang asusmsinya adahal bahwa ODHA yang mendapat ART akan sangat kecil kemungkinannya untuk menularkan jika viral load bisa ditekan dan tidak mempunyai IMS, sehingga ODHA yang mendapatkan ART hampir tidak bisa menularkan HIV. Pendekatan yang kedua adalah Test and Treat yaitu pemakaian ARV secara langsung begitu diketahui HIV (+), tanpa melihat angka CD4.

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID