Editor: Eviana Hapsari Dewi

Tercatat bahwa pertama kali peraturan daerah tentang HIV & AIDS terbit pada tahun 2003. Daerah yang pertama kali menerbitkannya adalah Kabupaten Merauke (Perda No 5 Tahun 2003). Masih dalam tahun yang sama, muncul Perda Kabupaten Nabire No 18 Tahun 2003 dan Perda Kabupaten Jayapura No 20 Tahun 2003. Selisih satu tahun, terbit Perda Propinsi Jawa timur No 5 Tahun 2004. Perda ini merupakan peraturan daerah pertama di tingkat propinsi.

0
0
0
s2smodern
Hotel Santika Yogyakartal pada tanggal 6-7 Junuari 2014 
Oleh: Yuli Rahmawati

Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam IX berkenan membuka Raker KPA Rapat kerja penyusunan Strategi Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang diadakan di Hotel Saktika Yogyakarta pada 6 dan 7 Januari 2014 dibuka oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam IX dan dihadiri oleh segenap unsur SKPD di wilayah provinsi DIY beserta LSM serta lembaga yang bergerak untuk kepedulian terhadap isu HIV dan AIDS di Yogyakarta. Sambutan juga diberikan oleh Direktur Nasional HIV AIDS Cooperation Program in Indonesia (HCPI) Catherine Barker selaku donor dari KPA DIY terkait dengan program penguatan kelembagaan KPA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

0
0
0
s2smodern
Senin-Selasa, 6-7 Januari 2014, Santika Hotel, Yogyakarta
Oleh: Yuli Rahmawati

Latar Belakang

Epidemi HIV dan AIDS di Daerah Istimewa Yogyakarta masih berlanjut. Situasi Epidemi HIV dan AIDS hingga September 2013 tercatat bahwa kasus HIV sebesar 1.323 dan AIDS 965 kasus. Lebih dari 80% diantaranya merupakan usia produktif. Tidak hanya itu, kasus HIV dan AIDS di DIY kini tidak hanya terjadi pada kelompok resiko tinggi, namun telah merambah pada populasi umum termasuk ibu rumah tangga. Bertambahnya angka kasus ini berdampak pada semakin besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk upaya penangannya.

0
0
0
s2smodern

Spanduk

Kelompok kerja AIDS merupakan kelompok baru yang dibentuk dalam Forum Nasional. Mengapa kelompok kerja ini perlu ada? HIV/AIDS bukan masalah kecil, sebaliknya merupakan masalah besar yang perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa meskipun isu HIV/AIDS sudah menuju pada isu epidemi, tetapi penanganannya masih belum maksimal. Sehingga hasil yang diperoleh tidak signifikan dengan anggaran yang telah dibayarkan. Berbagai kebijakan sudah disahkan, namun seringkali hanya sebatas dokumen yang sah dan ditandatangani pejabat negara, namun aplikasi di lapangan sangat sedikit atau bahkan daerah tidak terpapar dengan kebijakan tersebut. Mengapa demikian?

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID