Oleh : Chrysant Lily

Ilustrasi | REUTERS.Soe Zeya TunAntara tanggal 25 November sampai 10 Desember, warga dunia memperingati beberapa hari internasional yang penting seperti Hari Internasional Melawan Kekerasan terhadap Perempuan pada 25 November, Hari AIDS Sedunia pada 1 Desember, dan Hari Internasional Hak Asasi Manusia pada 10 Desember. Sejak tahun 1991, hari-hari ini diperingati dengan sebuah kampanye internasional yang dikenal dengan Kampanye 16 Hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan[1]. Kampanye 16 Hari menegaskan bahwa ada berbagai hubungan antara hari-hari internasional yang ditetapkan oleh PBB ini, antara lain bahwa Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)[2]  merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, KTP mempertinggi resiko penularan HIV, dan sebaliknya status HIV positif juga membuat perempuan semakin rentan mengalami kekerasan. Artikel ini akan secara ringkas menyoroti peran sektor kesehatan dalam meresponi tidak saja masalah HIV tetapi juga isu KTP.

0
0
0
s2smodern
Oleh : M. Suharni

Refleksi HAS 2015Satu  Desember di peringati sebagai hari AIDS sedunia. Tema peringatan HAS 2015 di Indonesia adalah Perilaku Sehat. Momen hari AIDS ini menarik untuk membahas  upaya penanggulangan HIV dan AIDS dalam rangka ending AIDS 2030 dan berefleksi apa yang sudah dilakukan untuk mencapainya.  Sudah banyak upaya penanggulangan yang dilakukan oleh banyak pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah dengan berbagai kebijakan dan  program,  masyarakat sipil,  sektor swasta dan berbagai upaya yang dilakukan oleh mitra pembangunan internasional.

0
0
0
s2smodern
Oleh : Hersumpana, Ig.

Ilustrasi | Kebijakan AIDS IndonesiaUpaya meningkatkan penjangkauan pada populasi dan kelompok yang tersembunyi dan sulit didekati membutuhkan strategi pendekatan yang tepat dan kebijakan yang memihak. Kunci keberhasilan dalam pencegahan penularan HIV yang diyakini adalah kemampuan mengembangkan strategi dan kebijakan untuk melakukan penjangkauan kepada populasi kunci (Most At Risk Population). Kebijakan layanan pencegahan dan layanan HIV  yang memberikan prioritas kepada populasi kunci selama ini dipandang sebagai strategi dan langkah yang tepat dalam penurunan angka penularan HIV yang lebih luas. Penanganan sumber penularan secara proporsional dapat membantu lebih efektif upaya penanggulangan AIDS di berbagai negara. Setiap negara memiliki dinamika perkembangan dan karakteristik penularan epidemi HIV dan AIDS yang berbeda. Sebagian besar Asia dan Asia Tenggara, penularan HIV dan AIDS disebabkan oleh perilaku resiko yang kompleks, meliputi penularan melalui transmisi seksual oleh pekerja seks (WPS),  lelaki yang seks dengan  lelaki,  kelompok transgender dan penasun[1]. Tulisan ini mencoba mencermati strategi dan kebijakan untuk layanan HIV bagi kelompok tersembunyi dan rentan.

0
0
0
s2smodern
Oleh: Eviana Hapsari Dewi

Keterlibatan Bermakna ODHA dalam Penanggulangan AIDSDalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) karena HIV merupakan penyakit menular kronis yang memiliki dimensi sosial, politik dan ideologi. Satu prinsip mengenai keterlibatan ini adalah GIPA (Greater Involvement of People Living with or Affected by HIV/AIDS), yang kemudian berevolusi menjadi MIPA (Meaningful Involvement of People Living with or Affected by HIV/AIDS). GIPA merupakan suatu prinsip yang bertujuan untuk mendorong pemenuhan hak ODHA, termasuk hak mereka untuk menyatakan diri dan berpartisipasi dalam proses-proses pembuatan keputusan yang akan berdampak pada kehidupannya. Selain itu, GIPA juga bertujuan untuk memastikan kualitas dan efektifitas respons AIDS[i]. GIPA dideklarasikan pertama kali dalam Konferensi AIDS Tingkat Tinggi di Paris pada tahun 1994. Hal ini menunjukkan komitmen dan posisi dari 42 negara yang hadir dalam konferensi tersebut atas respons mereka terhadap epidemi HIV dan AIDS[ii].

0
0
0
s2smodern
Oleh : Ign. Praptoraharjo

Pengantar

Ilustrasi | suaramerdeka.comDalam lima tahun terakhir ini penularan HIV melalui hubungan seksual yang tidak aman kembali menjadi faktor risiko yang utama baik secara heteroseksual maupun homoseksual. Kebijakan penanggulangan AIDS di Indonesia pun dititikberatkan untuk mengendalikan penularan HIV melalui program pencegahan penularan HIV melalui transmisi seksual (PMTS). Pilar PMTS dikembangkan baik secara struktural dengan mendorong terbangunnya lingkungan yang kondusif maupun pada tingkat individual melalui komunikasi perubahan perilaku. Dua fokus program tersebut dilengkapi dengan adanya akses yang lebih besar utuk pemeriksaan infeksi menular seksual dan terjaminnya pasokan kondom. Meskipun demikian ada satu tingkat yang belum disikapi dengan jelas dalam kebijakan itu yaitu pada tingkat dyad (pasangan) dimana hubungan seksual ini pada dasarnya merupakan interaksi antar dua orang yang dengan motif-motif tertentu menentukan bagaimana bentuk hubungan seksual yang dijalaninya.

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID