Oleh: Ita Perwira

Ilustrasi | Kebijakan AIDS IndonesiaFeminisasi pada HIV/AIDS dianggap sebagai konsep yang lebih baru dibanding konsep feminisasi pada kemiskinan[1]. Tulisan Kang’ethe mencoba melihat permasalahan gender dalam penanggulangan HIV/AIDS dan hubungannya dengan pencapaian MDGs khususnya di Botswana dan South Africa, dan disini kita juga akan mencoba melihatnya dari kondisi di Indonesia yang mungkin akan sedikit berbeda.

Data global menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terinfeksi HIV dan AIDS lebih tinggi dibanding jumlah laki-laki yang terinfeksi[2]. Data yang sama juga ditunjukkan di Botswana dan Afrika selatan, sementara untuk data di Indonesia menurut laporan Kemenkes, jumlah kasus terinfeksi HIV/AIDS selalu lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan, namun bila dilihat jumlah proporsinya setiap tahun proporsi perempuan yang terinfeksi semakin meningkat dibanding laki-laki [3].

0
0
0
s2smodern

Oleh : Chrysant Lily

Dalam jurnal AIDS Care pada edisi yang berfokus pada tema mobilisasi komunitas, Campbell dan Cornish (2010)[1] memetakan tiga pendekatan utama yang telah berjalan dalam penanggulangan HIV dan AIDS khususnya yang menyasar pada perubahan perilaku. Pendekatan pertama adalah peningkatan kesadaran tentang HIV yang menekankan pada individu sebagai agen perubahan. Pendekatan ini menggunakan asumsi tradisional bahwa orang melakukan perilaku beresiko karena ketidaktahuan dan sebaliknya akan membuat pilihan yang rasional (yaitu merubah perilaku beresikonya) apabila memiliki informasi yang benar. Akan tetapi berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis individu ini seringkali membawa hasil yang mengecewakan, sebab akses terhadap informasi hanyalah sebagian penentu dari perubahan perilaku.

0
0
0
s2smodern
Oleh : Ign. Hersumpana

IlustrasiKemampuan mengembangkan respon AIDS di tingkat daerah tergantung dengan kapasitas daerah membangun sistem informasi AIDS yang berkualitas. Permasalahannya, bagaimana standarisasi dan indikator database HIV dan AIDS dikembangkan sebagai basis untuk mengembangkan respon AIDS dan penyusunan kebijakan strategis berbasis bukti?  Berbicara data AIDS, sejauh  ini Indonesia sudah memiliki data-data yang relatif cukup banyak yang menggambarkan situasi AIDS pada tingkat nasional yang dihasilkan oleh berbagai survei-survei  yang dilakukan secara rutin dan sistematis sejak tahun 2002 yang dilakukan per 2 tahun seperti Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP/IBBS) yang didukung oleh Mitra Pembangunan Internasional.  Permasalahannya adalah sejauhmana data-data tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perencanaan strategis AIDS? apakah data-data tersebut sesuai dan memenuhi kebutuhan AIDS di daerah?  Bagaimana dengan kemampuan daerah mengembangkan survei untuk memotret situasi epidemi daerah, apakah metode dan mekanisme survei yang digunakan memenuhi standar?

0
0
0
s2smodern
Oleh: M. Suharni

Ilustrasi | fajar.co.idIsu tentang Hak Azazi Manusia  dalam penanggulangan HIV dan AIDS adalah isu penting yang sudah lama menjadi perhatian global[1], agar ODHA terpenuhi hak dan tidak didiskriminasi  dan terstigma. Berbagai kebijakan global sampai dengan dikeluarkannya pedoman, seperti UN Guide Line HIV and AIDS and Human Rights (United Nations, 2002).  Di tingkat Nasional pun isu tentang HAM di cantumkan  dalam UUD 45 dalam  Bab XA dan untuk merealisasikannya  pemerintah membuat Rencana Aksi HAM (RAN HAM) ditetapkan dengan Peraturan Presiden No 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia  2015-2015.   Rencana Aksi Nasional HAM 2015 -2019  mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan inklusivitas kelompok rentan ke dalam satu rencana aksi nasional yang inklusif.  Permasalahan yang dihadapi  oleh  kelompok rentan ini adalah  hak hidup terkait dengan rendahnya kualitas kesehatan dan terbatasnya akses terhadap pemanfaatan layanan dan lingkungan. Inklusivitas kelompok rentan ini terkait langsung dengan  upaya penanggulangan HIV dan AIDS dan HAM dan isu ini telah dicantumkan draft  Strategi Rencana Aksi AIDS Nasional  (SRAN)  Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2015-2019. 

0
0
0
s2smodern
Oleh: Ign. Praptoraharjo

Contracting Out | Kebijakan AIDS IndonesiaIsu tentang  contracting out pelayanan dan manajemen kesehatan bagi LSM merupakan sesuatu yang selama ini menjadi ‘mimpi’ dari LSM agar program HIV bisa berkelanjutan, meningkatkan equity dan dari sisi lain bisa menjadi jalan bagi LSM untuk mengakses pendanaan dari pemerintah. Memang LSM bisa memperoleh dana dari pemerintah melalui mekanisme bantuan sosial untuk melaksanakan event-event tertentu tetapi tidak untuk program. Pengalaman penanggulangan AIDS di Indonesia sebenarnya memperlihatkan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan semua pelayanan yang diperlukan, apalagi untuk promosi dan pencegahan (bdk DFID, 2004; Barnett et al, 2001; USAID, 2014). Barangkali ini menjadi kasus yang spesifik karena target dari penanggulangan AIDS adalah marginalized populations yang tidak bisa mengakses layanan regular (karena stigma atas perilakunya) sehingga perlu pihak lain (LSM) untuk mendekatkan layanan itu ke populasi. Hingga saat ini, hasil kerja LSM secara langsung berkontribusi terhadap cakupan program promosi dan pencegahan HIV secara nasional, yang saat ini bisa mendekati 60%. Akibatnya cakupan puskesmas dalam memberikan layanan infeksi menular seksual dan Tes HIV meningkat tajam dan rumah sakit bisa meningkatkan cakupan pengobatan ARV. Kontribusi besar LSM tersebut diafirmasi di tingkat lapangan oleh penelitian yang sedang dilakukan oleh tim AIDS PKMK tentang peran sektor komunitas dalam penanggulangan AIDS di 12 provinsi.

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID