Oleh: Chrysant Lily

IlustrasiSecara historis, layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (SRH)[1]dan layanan HIV dan AIDS merupakan dua layanan yang terpisah dan tidak dikoordinasikan. Padahal, alasan untuk integrasi antara kedua layanan ini sudah sangat jelas, antara lain banyaknya penyakit yang berhubungan dengan HIV maupun seksual reproduksi yang memiliki akar masalah yang sama, serta tingginya kasus HIV yang terjadi lewat transmisi seksual. Selain itu, peningkatan jumlah kasus HIV baru juga banyak terjadi di antara ibu maupun perempuan muda yang merupakan target utama dari layanan SRH[2]. Kesadaran tentang interelasi-interelasi seperti ini sebenarnya bukan merupakan konsep baru dan sudah dinyatakan sejak ICPD 1994[3]tetapi komitmen yang lebih kuat untuk mengintegrasikan kedua layananan ini baru muncul sejak kurang lebih satu dekade yang lalu[4].

0
0
0
s2smodern
Oleh: Hersumpana, Ig.  

Kebijakan AIDS IndonesiaPandangan AIDS merupakan persoalan kesehatan masyarakat dan belum menjadi tantangan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan di sebagian negara berkembang seperti Indonesia,  berkonsekwensi pada lemahnya perhatian terhadap upaya penanggulangan AIDS  (UNDP, 2006).  Dengan demikian,  komitmen pemerintah dalam penanggulangan AIDS perlu semakin didorong untuk menjadikan program AIDS sebagai salah satu prioritas dari tantangan pembangunan. Menilik dari sejarah pengendalian HIV dan AIDS sejak diketemukannya kasus AIDS pada 1987 di Bali,  dari aspek struktural khususnya pengembangan  kebijakan  hukum dan peraturan sudah cukup besar. Dalam hitungan KPAN, sampai 2013 terdapat tidak kurang dari 245 peraturan mulai dari Tingkat Nasional hingga tingkat Daerah.  Permasalahannya sejauhmana kebijakan AIDS yang sedemikian banyak tersebut berdampak pada efektifitas  dalam penurunan angka infeksi baru di Indonesia?

0
0
0
s2smodern
Oleh: Hersumpana,Ig. dan Ari Budianto

Ilustrasi | iStockTransformasi pengetahuan untuk perubahan sosial dalam revolusi tehnologi informasi merupakan sebuah keharusan sejarah. Demikian juga dalam produksi pengetahuan terkait Penanggulangan AIDS dan penggunaannya untuk kepentingan praktis bagi pengambilan keputusan maupun pemanfaatan oleh masyarakat umum semakin menjadi kebutuhan. Tim AIDS PKMK FK UGM telah menginisiasi berbagai media untuk proses produksi dan berbagi pengetahuan kebijakan AIDS Indonesia dan Integrasi program ke dalam sistem kesehatan umum sejak tahun 2013 melalui pertemuan tatap muka dalam bentuk diskusi kultural rutin dengan berbagai pihak, diseminasi dan pengembangan wacana AIDS berbasis web (www.kebijakanaidsindonesia.net), dan pembelajaran jarakjauh berupa kursus kebijakan AIDS  dengan webinar.  Berbagai pengalaman pembelajaran tersebut semakin menegaskan pentingnya membangun sebuah komunitas yang secara intensif saling berbagi pengetahuan untuk perbaikan kehidupan.  Pertanyaannya kemudian bagaimana proses berbagi dan penggunaan pengetahuan AIDS dari lembaga riset maupun perguruan tinggi dapat berkelanjutan dan memiliki dampak bagi penurunan dan pengurangan jumlah infeksi baru yang semakin efektif menjangkau kalangan yang lebih luas.

0
0
0
s2smodern
Oleh: M. Suharni

IlustrasiIntegrasi Sumber Daya Manusia (SDM) ke dalam sistem kesehatan dapat memperbaiki kesenjangan ketersediaan tenaga AIDS. SDM memainkan peran signifikan dalam sistem kesehatan  dan program penanggulangan HIV dan AIDS, sehingga integrasi SDM AIDS  ke dalam  sistem kesehatan menjadi alternatif. Meskipun demikian, untuk  merespon tren epidemi di suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan setempat. Dalam konteks  Desentralisasi, PP 38 tahun 2007[1] telah mengamanatkan bahwa peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pengelolaan, penempatan, pendayagunaan, peningkatan kapasitas, registrasi dan juga pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan.   Terkait konteks epidemi kebutuhan SDM AIDS di daerah yang tingkat epideminya tinggi akan berbeda kebutuhannya dengan daerah yang epidemi rendah.  Salah satu contoh untuk melihat integrasinya, kita dapat mengkaji dari pengadaan SDM AIDS sampai dengan pembinaan dan pengawasannya apakah sudah mengikuti sistem SDM kesehatan umumnya.

0
0
0
s2smodern
Oleh: Chrysant Lily

Ilustrasi | Kebijakan AIDS | freepic.comDalam konteks ekonomi global saat ini, banyak negara yang dituntut untuk mampu merasionalisasi pembiayaan layanan kesehatan mereka – termasuk layanan HIV dan AIDS. Efisiensi program menjadi isu penting, dan secara umum banyak sumber yang membuat klaim bahwa integrasi antara layanan HIV dengan layanan kesehatan umum lainnya adalah jalan untuk mencapai efisiensi tersebut (lihat UNGASS, 2011; World Bank, 2009; WHO, 2009). Tetapi apakah benar ada bukti hubungan antara efisiensi dengan integrasi? Seperti apa potensi efisiensi yang bisa didapatkan lewat integrasi? Kedua pertanyaan ini adalah pertanyaan kunci yang diajukan oleh Sweeney et al. (2011) dalam artikel mereka. Dalam studi yang dibiayai oleh UNAIDS, Sweeney et al. berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan ini lewat tinjauan sistematis terhadap literatur yang menunjukkan bukti dan pengalaman terkait efisiensi yang bisa dicapai lewat integrasi layanan HIV dengan layanan kesehatan umum.

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID