Oleh: Hersumpana Ig.

Ilustrasi | liputan6.com Photo:AntaraKeselamatan dan Kesehatan Kerja bagi  tenaga kerja kesehatan dalam menjalankan fungsi pelayanan (service delivery)  kepada ODHA menjadi tantangan etis kemanusiaan dan profesionalisme.  Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara hukum sudah sejak lama menjadi  kebijakan pemerintah bagi semua tenaga kerja, khususnya bagi tenaga kerja yang rentan terdampak atau tertular penyakit dari jenis pekerjaan yang melekat pada ketugasan pokoknya, seperti tenaga kesehatan.  Pokok persoalan ini menjadi perdebatan menarik di kalangan pekerja medis karena menyangkut beberapa aspek tidak saja soal tanggungjawab pekerjaan untuk memberikan perawatan, dan menyelamatkan nyawa  pasien sebagai bagian dari tugas profesional sekaligus berdimensi etis kemanusiaan.  Secara khusus isu ini menjadi diskusi pada 1 April 2015 di  Akademi Kesehatan Karya Husada Yogyakarta mengambil tema “Layanan HIV dan AIDS : We Care, We Share dan Safe Care” sebagai bagian dari pembekalan kepada calon Mahasiswa Kesehatan yang akan melakukan praktik lapangan di komunitas dan Rumah Sakit maupun Puskesmas.  Diskusi dalam format Talkshow ini sebagai tindak lanjut dari advokasi PKMK FK UGM kepada sekolah-sekolah Tinggi dan Akademi Kesehatan untuk mengembangkan wawaca HIV dan AIDS melalui berbagai kegiatan, baik secara formal maupun informal.

0
0
0
s2smodern
Oleh :  Hersumpana Ig.

Ilustrasi | freepic.comPenelitian merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya penanggulangan sebuah epidemi, khususnya HIV dan AIDS. Meskipun demikian, penelitian sejauh ini dinilai masih berjalan sendiri-sendiri yang lebih mencerminkan satu bentuk egoisme intelektual untuk memenuhi hasrat pencapaian akademis dan acapkali tidak berkorelasi langsung dengan praktek pengambilan kebijakan di tingkat praxis. Kesenjangan ini merupakan tantangan besar dalam mendukung  Strategi Rencana Aksi Nasional KPAN 2015-2019 sebagai satu perhatian dalam pertemuan dua hari (24-25 Maret 2015) untuk merumuskan usulan agenda penelitian HIV dan AIDS 2015-2019[1]

0
0
0
s2smodern
oleh: Muhammad Suharni

Ilustrasi | freepic.comHasil kajian dokumen PKMK UGM tahun 2014[1]tentang respon pemerintah dalam penanggulangah HIV dan AIDS sejak  kasus HIV pertama di Indonesia tahun 1987 sampai tahun 2014 menunjukan bahwa ada banyak hal yang berpengaruh dalam penyusunan  kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.  Dua hal yang secara substantif mempengaruhi perkembangan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia adalah berubahnya relasi pemerintah pusat dan daerah (desentralisasi) dan perkembangan epidemi itu sendiri. Sebelum 1999, ketika sistem pemerintahan masih sentralistis, pendekatan vertikal sangat dominan dilakukan oleh pemerintah pusat maupun mitra pembangunan internasional yang mendukung pendanaan penanggulangan AIDS di Indonesia. Kemudian ketika desentralisasi bergulir di Indonesia (UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota), urusan kesehatan, termasuk penanggulangan AIDS didalamnya berubah karenanya.

0
0
0
s2smodern
Oleh : Hersumpana, Ig.

HIV&AIDS | reutersSecara teoritis pendekatan horisontal dalam bidang kesehatan (seperti Penanggulangan HIV dan AIDS) dengan pengandaian adanya integrasi lintas sektor dan lintas program untuk merespon problem epidemi secara komprehensif akan dapat menjadi visi pembangunan kesehatan ke depan yang berkesinambungan akan memberikan layanan yang lebih effektif dan efisien.  Apakah asumsi  tersebut dalam praktik benar dan terbukti?  Tulisan ini mengkaji sebagian temuan dari riset operasional LKB yang dilakukan oleh PKMK FK UGM bekerja sama dengan Kemenkes di dua kota, Semarang dan Yogyakarta (2014).

0
0
0
s2smodern
Oleh: Chrysant Lily

HIV/AIDS IlustrasiDi awal tahun 2015, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional bekerjasama dengan HIV Cooperation Program for Indonesia (HCPI) merilis modul pelatihan berjudul “Materi Riset Operasional Bagi Peneliti dan Pengelola Program HIV dan Kesehatan Reproduksi.” Modul pelatihan yang awalnya disusun oleh Population Council ini bertujuan untuk membantu peneliti serta pengelola program untuk memahami prinsip dasar Riset Operasional (RO), serta menggunakan RO demi pengembangan dan perbaikan program. Pemahaman tentang RO ini penting sebab ditemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam penggunaan hasil riset untuk pengembangan dan perbaikan program adalah kurangnya pemahaman riset pada pengelola program. Akibatnya potensi penggunaan hasil RO untuk perbaikan dalam peningkatan cakupan, kualitas dan efektivitas program HIV masih belum optimal.

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID