PURBALINGGA, SATELITPOST – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Purbalingga akui bahwa persebaran HIV/AIDS tidak lepas dari keberadaan pekerja seks komersil (PSK). Meskipun sudah sering dilakukan razia pada sejumlah titik yang dinilai kerap menjadi tempat transaksi atau mangkal PSK, namun kehidupan tersebut masih tetap ada. Sementara, instansi terkait belum bisa memberikan sanksi tegas yang bisa membuat jera para pelakunya.

Ketua Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Purbalingga, Heni Ruslanto menyampaikan, bahwa pihaknya belum bisa optimal dalam melakukan penanganan masalah tersebut. Meskipun sudah dilakukan langkah-langkah pencegahan dan pengobatan, namun masih saja terjadi adanya kegiatan prostitusi.

“Instansi terkait juga belum bisa memberikan sanksi tegas kepada pelakunya. Karena belum ada payung hukum yang mengaturnya, kalau sudah mungkin bisa memberlakukan tipiring, atau yang lain yang bisa membuat jera pelakunya,” kata Heni kemarin.

Dia menambahkan, pemkab dan instansi terkait, baik Satpol PP maupun Polisi, sudah rutin melakukan razia dan penertiban pada kegiatan prostitusi. Namun, hasil yang didapat, hanya melakukan pendataan dan pembinaan. Selebihnya, para orang-orang yang bersangkutan dilepaskan lagi. Saksi tersebut dinilai masih terlalu lemah, menjadikan orang tidak merasakan jera.

“Jadi kalau sudah di data, dibina, kalau yang luar wilayah kita kembalikan ke kota asal, mungkin ini tidak membuat jera, jadi sampai saat ini masih saja ada,” katanya.

Beberapa tempat yang kerap dijadikan tempat mangkal diantaranya di pasar hewan, terminal, kawasan stadion Goentoer Sardjono. Sedangkan hasil data dari kegiatan razia, diketahui sebagian besar PSK justru warga luar Purbalingga. Baik Cilacap, Kebumen, sampai Kota Semarang. “Sejauh ini dari data yang ada mereka (PSK, red) justru dari luar kota, termasuk sampai Semarang,” ujarnya.

Diakuinya, kegiatan prostitusi itu memang menjadi pendukung persebaran virus HIV/AIDS. Kedepannya, sangat perlu dilakukan penanganan yang lebih efektif dan efisien. Hal itu bisa didukung dengan adanya peraturan daerah.

“Salain sanksi sosial, pembinaan, kita belum bisa ada sangsi yang membuat jera. Nah kalau memang sudah ada payung hukumnya, mungkin bisa memberikan sanksi tindak pidana ringan atau semacamnya yang membuat jera. Itu wewenang Satpol PP dan Polisi,” katanya. (Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.)

Sumber

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID