JPNN, 13 Januari 2014

SERANG - Pemerintah pusat tampaknya tidak punya perencanaan jangka panjang saat mengeluarkan kebijakan.

Ambil contoh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini membutuhkan tenaga medis yang cukup banyak. Sejumlah daerah pun mengeluhkan masalah ini.

Selain memang faktanya banyak daerah sudah lama kekurangan tenaga medis, penyebab lain dari problem akut ini adalah kebijakan pusat mengenai moratorium penerimaan CPNS yang sempat diberlakukan. Akibatnya, di masa moratorium itu banyak tenaga medis yang pensiun, tapi tidak ada tenaga baru hasil rekrutmen.

Selengkapnya...

JPNN, 12 Januari 2014

KUPANG - Di Kota Kupang, pemerintah setempat mendata bahwa ada 38 buah tempat pijat tradisional (pitrad) yang tidak semuanya murni menawarkan pijat, melainkan ada yang menawarkan jasa pijat khusus di bagian tertentu.

Indikasi ini semakin kuat ketika ada peningkatan kasus penularan HIV di Kota Kupang yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Pemkot Kupang melalui Dinas Pariwisata terus melakukan pembinaan terhadap keberadaan pitrad yang menampung tenaga kerja berprofesi ganda.

Selengkapnya...

Oke Zone, 12 Januari 2014

BEBERAPA pemerintah daerah dinilai kurang sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Alhasil, di lapangan masyarakat belum mengerti mengenai seluk beluk JKN. Lantas, sebenarnya apa yang menyebabkan kondisi itu?

Menurut Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan UI, penyebab kondisi kurangnya sosialisasi ada dua hal yakni memang kurang upaya sosialisasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) dan juga da kekeliruan dalam informasi-informasi yang disosialisasi. Sehingga, pada tataran teknis banyak masyarakat yang kurang mengetahui JKN.

Selengkapnya...

Oke Zone, 12 Januari 2014

INSTRUKSI pemberian insentif pada dokter di era BPJS oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menuai banyak pendapat. Salah satunya ialah Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan UI, yang berpendapat bahwa kapitasi untuk dokter memang perlu dinaikan agar para dokter bisa melayani masyarakat dengan baik.

Selengkapnya...

Pos Kota, 10 Januari 2014

TANGERANG (Pos Kota) –Pelayanan kesehatan di Kota Tangerang terganggu karena APBD 2014 belum bisa ditandatangani Gubernur Banten karena menjadi tersangka dan ditahan KPK. RSUD Kota Tangerang pun tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis.

Menurut Walikota Tangerang Arief RW, Gedung RSUD Tangerang yang sebenarnya juga sudah selesai dibangun juga terhambat meski secara umum sudah siap. "Masalahnya untuk obat-obatannya belum bisa diadakan karena pembiayaannya menunggu APBD 2014 yang sekarang belum ditandatangani gubernur," katanya Jumat (10/1)

Selengkapnya...