Jaminan Kesehatan NasionalROL, 3 Januari 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Said Iqbal mengatakan pihaknya membuka posko pengaduan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di seluruh provinsi.

"Kami menghimbau kepada masyarakat yang mengeluhkan masalah JKN bisa mengadu ke posko kami," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/1). Said Iqbal menilai, sejak dimulainya JKN pada 1 Januari terjadi kesemerawutan terutama pada jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

0
0
0
s2smodern

Jaminan Kesehatan NasionalROL, 3 Januari 2014

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Warga Yogyakarta menilai akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mulai diterapkan tahun ini lebih rumit dari akses Askes.

Pasalnya, sejumlah warga harus bolak balik rumah sakit melengkapi persyaratan untuk akses JKN ini. Salah satu pasien Rumah Sakit Jogja Rahmawati (58) yang terkena imbasnya.

0
0
0
s2smodern

Jaminan Kesehatan NasionalROL, 2 Januari 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) resmi diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Lalu bagaimana dengan peserta pemegang kartu Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)?

0
0
0
s2smodern

Jaminan Kesehatan NasionalROL, 2 Januari 2014

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 1,8 juta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) harus diprioritaskan mendapat pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Mereka harus diprioritaskan dalam proses validasi selama enam bulan ke depan. Karena mereka selama ini tinggal di panti/rumah singgah atau terlantar seperti anak jalanan, lanjut usia, penyandang disabilitas dan gelandangan," kata Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Kehumasan dan Tatakelola Pemerintahan Sapto Waluyo di Jakarta, Kamis (2/1).

0
0
0
s2smodern

Presiden RI, Susilo Bambang YudhoyonoROL, 31 Desember 2013

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan tidak ingin ada lagi laporan tentang adanya para pekerja yang tidak terlindungi hingga penolakan rumah sakit terhadap masyarakat miskin.

Sebab, pemerintah sudah menjamin masyarakat miskin, sangat miskin, dan rentan miskin untuk bisa berobat karena adanya BPJS Kesehatan.

"Saya tidak mau mendengar adanya laporan bahwa rakyat kurang mampu ditolak oleh rumah sakit dan tidak bisa berobat karena alasan biaya," katanya saat meresmikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta Peluncuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Istana Bogor, Selasa (31/12).

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID