Kelompok kerja kebijakan HIV & AIDS pada acara Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Nasional di Bandung mengangkat tema Mengintegrasikan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan. Pokja kebijakan AIDS ini terbentuk untuk merespon kebijakan dan program penanggulangan HIV & AIDS yang telah atau sedang dilakukan, tantangannya dalam pengembangan dan implementasi kebijakan selama ini, dan kontribusi setiap lembaga baik nasional maupun internasional dalam penanganannya. Melalui pokja ini, berbagai isu hasil penelitian dari para peneliti universitas, aktifis AIDS, pemerintah, dan komunitas didiskusikan secara kritis terkait upaya pengintegrasian penanggulangan HIV dan AIDS dalam kerangka Sistem Kesehatan Indonesia. Pokja ini dihadiri sebanyak 62 orang dari berbagai latar belakang, termasuk dari masyarakat sipil (Contact Bandung, LSM Grapik, Cemara plus, PKBI, Srikandi Pasundan dan Masyarakat Indonesia Sehat). Pemangku kepentingan HIV dan AIDS lain yang terlibat adalah KPA Jakarta, Mitra Pembangunan Internasional (CHAI, Kinerja (USAID)) dan Akademisi dari Universitas Padjajaran, Universitas Gadjahmada, Atmajaya Jakarta dan UPI Bandung. Sesi Pokja Kebijakan HIV & AIDS dalam Fornas V Bandung diawali dengan Launching Hasil Kajian Kebijakan HIV & AIDS oleh PKMK UGM. Isu-isu pokok yang muncul dalam diskusi, antara lain:
- Integrasi upaya penanggulangan HIV & AIDS ke dalam sistem kesehatan adalah jawaban sekaligus tantangan dalam momentum perubahan politik pemerintah baru Indonesia dan fokus perubahan prioritas pembangunan global pasca MDGs. Komitmen dari pemangku kepentingan dan strategi pembiayaan penanggulangan AIDS yang berkelanjutan merupakan persoalan kunci pengintegrasian kebijakan AIDS dalam sistem kesehatan.
- Kebijakan desentralisasi menjadi proses pengembangan kewenangan daerah dalam semangat subsidiaritas dalam penanggulangan AIDS di daerah. Penting adanya kejelasan peran KPA sebagai fungsi koordinasi penanggulangan AIDS antar SKPD dan 2 lembaga yang terkait, sehingga dapat memutus rantai ketimpangan peran yang justru memicu terjadinya kelambatan respon dari para pemangku kepentingan.
- Pengembangan program daerah perlu akses data yang memadai yang sejauh ini justru program bersifat vertikal sebagai dampak dari dominiasi pusat baik dari segi program, pembiayaan, dan data. Kualitas program didaerah sangat ditentukan oleh ketersediaan data yang valid dan kontekstual.
- Semua anggota SKPD dan lembaga yang menjadi anggota KPA bertanggungjawab mengalokasikan dana untuk program penanggulangan AIDS yang dikoordinasikan oleh KPA. Dalam pelayanan kesehatan (service delivery), Dinkes dalam mengambil kepemimpinan termasuk dalam pengalokasian dana kepada anggota-anggota SKPD yang lain dan bertanggungjawab dalam penggunaan dana tersebut secara akuntabel dan transparan.
- Pada tingkat layanan, kebijakan komprehensif untuk mengurangi stigma dan diskriminasi dan mendorong partisipasi masyarakat menjadi penting sebagai pendukung untuk strategi layanan medis. Penguatan sistem komunitas, penguatan SDM layanan, dan jejaring penanggulangan AIDS menjadi signfikan untuk efektifas penanggulangan AIDS.
- Penanggulangan AIDS menjadi bagian tidak terpisahkan dari jaminan kesehatan nasional. Pembiayaan AIDS perlu masuk dalam skema JKN yang perlu terus dimonitor dan diadvokasi lebih lanjut untuk memastikan adanya implementasi cakupan layanan AIDS.
-
Laporan Kegiatan Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) Kelompok Kebijakan HIV/AIDS
Created: Rabu, 03 Desember 2014 15:29 | Size: 1.28 MB | Downloads: 1,403