Diskusi kultural kembali diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2017 setelah sebelumnya absen pada bulan Juni 2017. Pada kesempatan ini, Tim dari Siklus Indonesia berkesempatan untuk membagikan pengalamannya terkait dengan pelaksanaan Program Unala yang merupakan satu model layanan kesehatan reproduksi pada remaja yang ada di Yogyakarta. Dalam paparannya, Siklus Indonesia menyampaikan sebuah inisiatif pemenuhan akses layanan kesehatan ramah remaja dengan pelibatan sektor swasta di Yogyakarta. Program Unala mempunyai peran yang cukup signifikan terkait dengan akses pengetahuan dan layanan kesehatan reproduksi untuk remaja (15-24 tahun). Sejak tahun 2013, Program Unala telah banyak dipromosikan melalui media sosial.

0
0
0
s2smodern

Pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS dari tahun ke tahun mengalami kemajuan seiring berkembangnya teknologi. Salah satunya dengan menggunakan PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis), yaitu penggunaan obat antiretroviral (ARV) pada orang yang berstatus HIV negative agar tidak terinfeksi HIV. Untuk mendiskusikan lebih lanjut apa dan bagaimana PrEP ini, PKBI DIY bersama FDKAY (Forum Diskusi Kultural AIDS Yogyakarta) mengadakan diskusi kultural yang membahas tentang Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)”. Diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2017 di Ruang Multimedia PKBI DIY dengan narasumber dr. I Putu Yuda Hananta yang merupakan mahasiswa yang sedang mengambil program doktoral di Amsterdam, Belanda.

0
0
0
s2smodern
Reportase Diskusi Kultural – Forum Diskusi Kultural AIDS Yogyakarta

Permasalahan tuberkulosis (TB) di Indonesia masih merupakan masalah utama dalam bidang kesehatan. Mudahnya penularan melalui percikan dahak, kondisi ekonomi yang buruk, akses pelayanan kesehatan yang sulit semakin memperbesar jumlah penderita TB. Dalam diskusi kultural yang diselenggarakan oleh SSR TB ‘Aisyiyah Kota Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Diskusi Kultural AIDS Yogyakarta (FKADY) mengangkat isu tentang “Jejaring dan rujukan kolaborasi TB HIV”. Upaya ini merupakan salah satu ‘jihad’ di bidang kesehatan. Demikian disampaikan oleh penyelenggara diskusi.

0
0
0
s2smodern

Digulirkankannya Perpres No. 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perpres No. 75 Tahun 2006, menimbulkan beberapa kegelisahan. Dalam diskusi kultural kali ini, dinyatakan oleh KPA DIY dalam paparannya bahwa pasal 17B Perpres No. 124 Tahun 2016 bisa menimbulkan multi-tafsir dan hal ini yang kemudian memicu pertanyaan: Bagaimana nasib KPA di daerah ke depannya? Lebih jauh lagi, seperti apa nantinya upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, baik pada tataran nasional maupun sub-nasional? Secara tegas dinyatakan dalam pasal 17B tersebut, bahwa “pada saat Perpres ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Perpres No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Fakta yang saat ini terjadi setelah pemberlakuan Perpres terbaru ini, Sekretariat KPAN sudah berpindah ke Kementerian Kesehatan RI dan sebagai Sekretarisnya adalah Dirjen P2P Kemenkes RI.

0
0
0
s2smodern

Diskusi kultural kali ini yang merupakan kegiatan rutin dari jaringan pegiat perubahan sosial di Yogyakarta mengambil tema Dampak Penutupan Lokalisasi. OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia) yang merupakan jaringan nasional pekerja seks di Indonesaia merasa perlu untuk menyampaikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi terkait dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dan hak-hak pekerja seks dalam mendapatkan layanan dasar yang ada. Sebagai pemantik diskusi, dipaparkan oleh OPSI mengenai hasil penelitian bersama yang dilakukan oleh KPAN, PPH Atma Jaya Jakarta dan IAC (Indonesia AIDS Coalition) di Jambi, Malang, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Papua. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penutupan lokalisasi justru mempunyai dampak yang kurang sejalan dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS serta semakin menempatkan pekerja seks pada situasi yang semakin rentan. Penutupan lokalisasi di satu sisi diasumsikan dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada, tetapi di sisi yang lain justru menimbulkan permasalahan yang tidak kalah peliknya. Dalam konteks Yogyakarta, wacana penutupan lokalisasi atau lokasi yang ditengarai merupakan tempat terjadinya transaksi seks semakin kencang terdengar. Lokasi yang dimaksud adalah daerah Giwangan dan di beberapa lokasi lainnya. Berdasar dari hasil penelitian tersebut, dimana penutupan lokalisasi ternyata bukan merupakan suatu solusi maka hal ini perlu untuk disikapi. Untuk itu, OPSI mengharapkan ada rencana aksi bersama dari forum diskusi kultural ini.

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID