0
0
0
s2sdefault
Reportase Diskusi Kultural – Forum Diskusi Kultural AIDS Yogyakarta

Permasalahan tuberkulosis (TB) di Indonesia masih merupakan masalah utama dalam bidang kesehatan. Mudahnya penularan melalui percikan dahak, kondisi ekonomi yang buruk, akses pelayanan kesehatan yang sulit semakin memperbesar jumlah penderita TB. Dalam diskusi kultural yang diselenggarakan oleh SSR TB ‘Aisyiyah Kota Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Diskusi Kultural AIDS Yogyakarta (FKADY) mengangkat isu tentang “Jejaring dan rujukan kolaborasi TB HIV”. Upaya ini merupakan salah satu ‘jihad’ di bidang kesehatan. Demikian disampaikan oleh penyelenggara diskusi.

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Digulirkankannya Perpres No. 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perpres No. 75 Tahun 2006, menimbulkan beberapa kegelisahan. Dalam diskusi kultural kali ini, dinyatakan oleh KPA DIY dalam paparannya bahwa pasal 17B Perpres No. 124 Tahun 2016 bisa menimbulkan multi-tafsir dan hal ini yang kemudian memicu pertanyaan: Bagaimana nasib KPA di daerah ke depannya? Lebih jauh lagi, seperti apa nantinya upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, baik pada tataran nasional maupun sub-nasional? Secara tegas dinyatakan dalam pasal 17B tersebut, bahwa “pada saat Perpres ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Perpres No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Fakta yang saat ini terjadi setelah pemberlakuan Perpres terbaru ini, Sekretariat KPAN sudah berpindah ke Kementerian Kesehatan RI dan sebagai Sekretarisnya adalah Dirjen P2P Kemenkes RI.

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Diskusi kultural kali ini yang merupakan kegiatan rutin dari jaringan pegiat perubahan sosial di Yogyakarta mengambil tema Dampak Penutupan Lokalisasi. OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia) yang merupakan jaringan nasional pekerja seks di Indonesaia merasa perlu untuk menyampaikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi terkait dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dan hak-hak pekerja seks dalam mendapatkan layanan dasar yang ada. Sebagai pemantik diskusi, dipaparkan oleh OPSI mengenai hasil penelitian bersama yang dilakukan oleh KPAN, PPH Atma Jaya Jakarta dan IAC (Indonesia AIDS Coalition) di Jambi, Malang, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Papua. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penutupan lokalisasi justru mempunyai dampak yang kurang sejalan dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS serta semakin menempatkan pekerja seks pada situasi yang semakin rentan. Penutupan lokalisasi di satu sisi diasumsikan dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada, tetapi di sisi yang lain justru menimbulkan permasalahan yang tidak kalah peliknya. Dalam konteks Yogyakarta, wacana penutupan lokalisasi atau lokasi yang ditengarai merupakan tempat terjadinya transaksi seks semakin kencang terdengar. Lokasi yang dimaksud adalah daerah Giwangan dan di beberapa lokasi lainnya. Berdasar dari hasil penelitian tersebut, dimana penutupan lokalisasi ternyata bukan merupakan suatu solusi maka hal ini perlu untuk disikapi. Untuk itu, OPSI mengharapkan ada rencana aksi bersama dari forum diskusi kultural ini.

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Diskusi kultural kali ini menelaah dan mendiskusikan isi dan implementasi dua produk kebijakan terkait dengan narkotika, yakni Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi. Berkolaborasi dengan Armeth (All Drugs User  Recovery  Addict  dan Methadoners) Jogja, Yayasan Vesta Indonesia dan Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM menyelenggarakan diskusi dengan tema “KEBIJAKAN NARKOTIKA : PECANDU DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA” pada hari  Jum’at, 5 November 2016 di Aula Puskesmas Gedong Tengen, Yogyakarta. Diskusi ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari unsur LSM, KPA, dan pusat studi di universitas. Sebagai pemantik diskusi adalah S. Dimas Aryo K., S.Psi atau akrab disapa Dimas selaku pengelola program di Armeth dan sebagai pendamping di Rumah Damping SiloamYogyakarta. Armeth merupakan suatu komunitas yang terdiri dari para pecandu, baik yang sudah bersih, sedang dalam pemulihan, sedang rehabilitasi maupun yang masih aktif sebagai pecandu. Mereka ini awalnya yang mengakses ke Terapi Rumatan Methadone di Puskesmas Gedong Tengen, kemudian mengorganisir diri dalam wadah Armeth. Kegiatan yang telah dilakukan selama ini oleh Armeth lebih kepada upaya-upaya advokatif, baik pendampingan dalam proses hukum langsung maupun mengkritisi kebijakan yang ada.

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

Diskusi kultural pada kesempatan ini mengambil tema mengenai salah satu problematika yang dihadapi oleh kelompok waria terkait dengan persyaratan administrasi kependudukan. Sebagai laiknya warga negara lainnya, waria juga berhak untuk mendapatkan kartu identitas yang sesuai dengan keadaannya. Selain sebagai identitas diri, kartu ini berguna untuk mengakses berbagai layanan dasar yang disediakan pemerintah kepada warganya, seperti misalnya akses ke layanan kesehatan, pendidikan, serta untuk mendapatkan jaminan sosial. Agar dapat mengakses layanan-layanan tersebut, salah satu persyaratan administratif yang dibutuhkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk mendiskusikan lebih jauh perihal ini, pada hari Kamis, 13 Oktober 2016 jaringan pegiat perubahan sosial yang ada di Yogyakarta menyelenggarakan diskusi bersama narasumber dari Yayasan Kebaya.

0
0
0
s2sdefault
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID