Hak Kewarganegaraan, Solusi Pembuatan KTP untuk Waria

Suasana DIskusi Kultural: Hak Kewarganegaraan, Solusi Pembuatan KTP untuk WariaSuasana DIskusi Kultural: Hak Kewarganegaraan, Solusi Pembuatan KTP untuk WariaDiskusi kultural pada kesempatan ini mengambil tema mengenai salah satu problematika yang dihadapi oleh kelompok waria terkait dengan persyaratan administrasi kependudukan. Sebagai laiknya warga negara lainnya, waria juga berhak untuk mendapatkan kartu identitas yang sesuai dengan keadaannya. Selain sebagai identitas diri, kartu ini berguna untuk mengakses berbagai layanan dasar yang disediakan pemerintah kepada warganya, seperti misalnya akses ke layanan kesehatan, pendidikan, serta untuk mendapatkan jaminan sosial. Agar dapat mengakses layanan-layanan tersebut, salah satu persyaratan administratif yang dibutuhkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk mendiskusikan lebih jauh perihal ini, pada hari Kamis, 13 Oktober 2016 jaringan pegiat perubahan sosial yang ada di Yogyakarta menyelenggarakan diskusi bersama narasumber dari Yayasan Kebaya.

Diskusi dilakukan di kantor Yayasan Vesta Indonesia dan sebagai pemantik diskusinya adalah Mbak Rully Mallay dari Yayasan Kebaya. Mbak Rully Mallay menjadi representatif dari kelompok waria yang akhir-akhir ini aktif untuk melakukan pendekatan dan advokasi kepada pihak-pihak yang berkompeten agar waria bisa mendapatkan kartu identitas yang berlaku dan diakui. Upaya ini dilakukan oleh karena pada kenyataannya masih ada hambatan-hambatan yang ditemui oleh para waria untuk mendapatkan hak-hak dasar tersebut. Satu fakta yang diungkapkan oleh Mbak Rully adalah para waria yang ada di Kota Yogya sebenarnya pernah mendapatkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) guna keperluan Pemilu. Para waria ini mempunyai hak pilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara) di mana dia tinggal. Namun, sayangnya data NIK ini justru dimiliki oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), karena tidak dicatat oleh masing-masing waria.

Meski masih ada persoalan tersendiri terkait dengan kesesuaian data yang tercantum di dalam NIK tersebut, minimal nomor induk tersebut dapat dipergunakan untuk beberapa keperluan sehingga tidak menjadi penghalang bagi waria untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang peserta diskusi dari Seruni (Nita) bahwa dia pernah mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan oleh karena tidak memiliki KTP atau KTP nya tidak sesuai dengan keadaannya sekarang. Selain itu, yang menjadi persoalan dalam mengakses layanan adalah kesesuaian antara daerah asalnya dengan tempat dia tinggal saat ini. Hal ini disampaikan oleh Jenni yang menyatakan bahwa para waria yang berdomisili di kota menemui kesulitan untuk mendapatkan jaminan sosial yang ada.

Diskusi makin menarik ketika salah satu peserta dari komunitas anak jalanan (Gepeng) membagi pengalaman dan pengetahuannya bahwa sebenarnya sudah ada aturan mengenai pembuatan kartu identitas dalam situasi dan kondisi tertentu, misalnya bagi kelompok yang terkena musibah bencana alam. Mereka bisa langsung minta untuk dibuatkan kartu identitas. Hal ini juga berlaku bagi komunitas yang terpinggirkan serta orang-orang yang terlantar. Ternyata, aturan tersebut sudah mengatur bahwa setiap orang bisa membuat identitas. Misalnya di Kota Sleman, pada tahun 2015 sudah ada jalur untuk pembuatan identitas dengan situasi dan kondisi seperti tersebut di atas. Tetapi entah karena ada permasalahan apa, akses tersebut sekarang sudah ditutup. Bagi anak-anak jalanan, persyaratan untuk mendapatkan KTP cukup sulit untuk mereka penuhi. Menurut mereka, syarat-syaratnya sangat banyak dan bagi komunitas anak jalanan hal tersebut sangat tidak mungkin karena mereka tidak memiliki tempat tinggal/rumah yang tetap, dll. Dengan kondisi ini, yang mereka lakukan selama ini adalah melapor ke Disdukcapil atau Ombudsman. Anak tersebut minimal harus sudah 1 tahun berdomisili dan ada yang menjamin (RT/RW). Proses-proses mediasi dilakukan terlebih dahulu dengan cara berkoordinasi dengan Disdukcapil sebelum menempuh upaya hukum melalui Ombudsman. Nantinya, Disdukcapil akan memberikan penjelasannya seperti apa prosesnya untuk mendapatkan identitas tersebut.

Zuber dari Yayasan Vesta Indonesia menambahkan mengenai upayanya selama ini terkait dengan permasalahan ini. Secara administratif memang akan terbentur pada beberapa kendala terkait dengan alur peraturan yang ada di Disdukcapil. Untuk itu diperlukan beberapa pendekatan kepada pihak-pihak terkait dengan memanfaatkan jaringan KPA Kota Yogyakarta agar permasalahan ini bisa mendapatkan alternatif solusi. Harus bisa memanfaakan peluang yang ada. Hal ini bukan hanya untuk komunitas waria saja, tetapi bisa juga bagi komunitas anak jalanan, wanita pekerja seks dan komunitas-komunitas lainnya yang juga memiliki hambatan tidak memiliki KTP.

Ditegaskan oleh Feri bahwa langkah-langkah dalam memanfaatkan peluang ini perlu untuk menjadi langkah-langkah yang sistemik/resmi agar kelak akan mempermudah. Hal ini perlu inisiatif dan partisipasi aktif dari anggota komunitas untuk mendukung upaya-upaya ini. Teman-teman dari komunitas IWAYO, Kebaya dan Ponpes berharap banyak dari hasil diskusi pada kesempatan ini. Dan juga dari diskusi ini diharapkan ada tindak lanjut secara konkrit untuk mengatasi permasalahan ini.

Di akhir diskusi, Mbak Rully menyatakan bahwa hak asasi manusia sudah memberikan pengakuan kepada warga negaranya, namun warga negara ini belum menjamin pada populasi kunci. Pendekatan ke arah itu perlu lebih cepat untuk dilakukan. Diskusi kali ini belum dapat disimpulkan oleh Mbak Rully karena masih kurangnya informasi terkait KTP serta masih memerlukan koordinasi lagi dengan komunitas, akedemisi, dll. ()

Penelitian

Knowledge Hub

alert1
Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan
kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID