Diskusi kultural kali ini menelaah dan mendiskusikan isi dan implementasi dua produk kebijakan terkait dengan narkotika, yakni Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi. Berkolaborasi dengan Armeth (All Drugs User  Recovery  Addict  dan Methadoners) Jogja, Yayasan Vesta Indonesia dan Tim Kebijakan HIV dan AIDS PKMK FK UGM menyelenggarakan diskusi dengan tema “KEBIJAKAN NARKOTIKA : PECANDU DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA” pada hari  Jum’at, 5 November 2016 di Aula Puskesmas Gedong Tengen, Yogyakarta. Diskusi ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari unsur LSM, KPA, dan pusat studi di universitas. Sebagai pemantik diskusi adalah S. Dimas Aryo K., S.Psi atau akrab disapa Dimas selaku pengelola program di Armeth dan sebagai pendamping di Rumah Damping SiloamYogyakarta. Armeth merupakan suatu komunitas yang terdiri dari para pecandu, baik yang sudah bersih, sedang dalam pemulihan, sedang rehabilitasi maupun yang masih aktif sebagai pecandu. Mereka ini awalnya yang mengakses ke Terapi Rumatan Methadone di Puskesmas Gedong Tengen, kemudian mengorganisir diri dalam wadah Armeth. Kegiatan yang telah dilakukan selama ini oleh Armeth lebih kepada upaya-upaya advokatif, baik pendampingan dalam proses hukum langsung maupun mengkritisi kebijakan yang ada.

Dimas mengawali diskusi ini dengan pemaparannya mengenai hukum dan problematikanya di dalam undang-undang narkotika. Pertanyaan kunci yang dilontarkan : ”Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.” Terkait dengan konsekuensi hukum, Dimas menyatakan bahwa kebijakan yang ada sekarang ini cenderung ‘double track’. Di satu sisi bicara masalah pidana, di sisi yang lain ada upaya rehabilitasi. Beberapa problematika yang lain pada kebijakan narkotika adalah :

  1. Penggunaan istilah yang berbeda-beda bagi obyek dalam kebijakan tersebut, dalam ketentuan umum disebutkan pecandu, korban penyalah guna, pemakai, dll;
  2. Problematika Psikotropika sebagai Narkotika;
  3. Konsepsi rehabilitasi perlu diperjelas lagi;
  4. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa pecandu dan kpenyalahguna Narkotika wajib rehabilitasi. Tetapi pada kenyataannya masih ditemui bahwa penyalahguna masuk dalam kriteria perbuatan kriminal;
  5. Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memberikan vonis rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Hal ini mungkin bisa menjadi celah terjadinya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Vonis rehabilitasi tak jarang kemudian menjadi bahan ‘bargaining’ dari oknum aparat penegak hukum.
  6. Adanya mekanisme wajib lapor bagi para pecandu sebagai pengakuan atas kesalahan
  7. Terkait dengan salah satu pasal yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Belum diatur secara detail perihal kepemilikan Narkotika tersebut;
  8. Dalam rangka pencegahan danpemberantasanpenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotikadibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam perkembangannya, lembaga ini kemudian dirasakan menjadi satu lembaga superpower tanpa pengawas.

Dari poin-poin paparan yang disampaikan tersebut, memunculkan tanggapan dari para peserta yaitu : (1) Apakah ada data yang pasti mengenai jumlah pecandu yang telah melaporkan diri?; (2) Faktor-faktor apa saja yang membuat pecandu tidak antusias untuk wajib lapor?; (3) Sampai kapan wajib lapor ini dilakukan oleh pecandu?; (4) Apa upaya-upaya advokasi secara konkrit yang dilakukan oleh Armeth terkait dengan implementasi undang-undang Narkotika?

Angka nasional belum diketahui secara pasti, kalau di Jogja jumlahnya diperkirakan kurang dari 100.000 orang. Sementara data yang masuk lebih dari 400.000 orang. Hal ini mungkin karena telah terjadi dobel data. Dari jumlah pecandu tersebut, yang telah melakukan wajib lapor masih belum dapat diketahui secara tepat. Saat ini IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) belum memiliki basis data yang baik dan juga adanya kompetisi di antara IPWL untuk memenuhi target yang ditentukan. Sedangkan faktor–faktor yang membuat para pecandu tidak antusias untuk melakukan wajib lapor karena adanya rasa takut, merasa sudah tidak memakai lagi (sudah clean) dan menurut sebagian pecandu, wajib lapor ini sama saja dengan rehabilitasi. Sebenarnya tidak ada batasan atau kriteria tertentu untuk wajib lapor ini, namun menurut Dimas perlu ada batasannya kapan pecandu sudah tidak perlu melakukan wajib lapor lagi, mungkin bisa dilanjutkan dengan pemberian peningkatan kapasitas bagi mereka.

Upaya-upaya konkrit yang telah dilakukan oleh Armeth selama ini dalam mengawal pelaksanaan undang-undang Narkotika ini adalah terlibat dalam kelompok kerja di tingkat provinsi dan kota, serta di tingkat nasional tergabung dalam Persaudaraan Korban Napza Indonesia  (PKNI). Selain itu, dengan dibantu 2 orang petugas lapangan, Armeth berusaha untuk menjangkau para pecandu yang memerlukan rehabilitasi. Diakui oleh Armeth bahwa mereka belum memiliki konselor khusus adiksi. Harapannya ke depan, kalau kemudian mempunyai konselor adiksi, maka mungkin akan bisa menjangkau lebih banyak pecandu lagi. Pencapaian penjangkauan pecandu selama ini dirasakan cukup rendah, jika dibandingkan dengan jumlah pecandu yang ada di Yogya. Hal ini dinyatakan oleh Mbak Rully Malay dari Kebaya. Mungkin perlu ada upaya untuk pemberian informasi secara meluas tentang layanan mana saja yang bisa diakses untuk rehabilitasi bagi para pecandu. Namun, acapkali terjadi perpindahan pengampu di tingkat layanan. Misalnya dulu Kembang melayani program LASS, kemudian berpindah ke layanan puskesmas dan pernah juga ke KPA. Pecandu yang telah mengakses ke LSM Kembang, tidak mau kemudian mengakses ke puskesmas atau KPA.

Diskusi diakhiri dengan harapan dari Armeth untuk tetap bisa menyuarakan permasalahan-permasalahan para pecandu di Jogja. Ada kekhawatiran tersendiri atas kecenderungan fenomena perilaku para pecandu saat ini. Karena heroin sudah jarang ditemukan di pasaran, pecandu mempergunakan sabu-sabu dengan cara suntik. Jika program LASS tidak ada lagi, dikhawatirkan akan terjadi ledakan HIV dan AIDS dari kalangan pecandu. Terakhir yang ditegaskan oleh Armeth : “Wajib Lapor Pecandu Narkotika
BUKAN kartu bebas hukum, tetapi bagian dari proses pemulihan adiksi yang diselenggarakan oleh negara.”

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID