0
0
0
s2sdefault

Diskusi kultural kali ini yang merupakan kegiatan rutin dari jaringan pegiat perubahan sosial di Yogyakarta mengambil tema Dampak Penutupan Lokalisasi. OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia) yang merupakan jaringan nasional pekerja seks di Indonesaia merasa perlu untuk menyampaikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi terkait dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dan hak-hak pekerja seks dalam mendapatkan layanan dasar yang ada. Sebagai pemantik diskusi, dipaparkan oleh OPSI mengenai hasil penelitian bersama yang dilakukan oleh KPAN, PPH Atma Jaya Jakarta dan IAC (Indonesia AIDS Coalition) di Jambi, Malang, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Papua. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penutupan lokalisasi justru mempunyai dampak yang kurang sejalan dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS serta semakin menempatkan pekerja seks pada situasi yang semakin rentan. Penutupan lokalisasi di satu sisi diasumsikan dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada, tetapi di sisi yang lain justru menimbulkan permasalahan yang tidak kalah peliknya. Dalam konteks Yogyakarta, wacana penutupan lokalisasi atau lokasi yang ditengarai merupakan tempat terjadinya transaksi seks semakin kencang terdengar. Lokasi yang dimaksud adalah daerah Giwangan dan di beberapa lokasi lainnya. Berdasar dari hasil penelitian tersebut, dimana penutupan lokalisasi ternyata bukan merupakan suatu solusi maka hal ini perlu untuk disikapi. Untuk itu, OPSI mengharapkan ada rencana aksi bersama dari forum diskusi kultural ini.

Sekilas disampaikan mengenai OPSI, merupakan jaringan nasional pekerja seks di Indonesaia yang berbentuk perkumpulan pekerja seks perempuan, waria dan laki-laki yang terbentuk pada tanggal 28 Oktober 2009 dan hingga sekarang telah memiliki 15 cabang OPSI provinsi dengan status Musyawarah Daerah dan 3 provinsi sebagai focal point di Indonesia. Hal ini merupakan langkah maju bahwa pekerja seks mau mengorganisir diri bersama melalui sebuah jaringan. Visi yang diusung OPSI adalah “Mewujudkan negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dari pekerja seks Indonesia serta memberdayakan pekerja seks Indonesia.”

Dari hasil penelitian di keenam lokasi tersebut, penutupan lokalisasi ternyata justru menimbulkan permasalahan yang lain. Permasalahan-permasalahan tersebut menimpa baik pada pekerja seks, layanan kesehatan maupun masyarakat sekitar yang terpengaruh secara ekonomi karena sudah tidak bisa lagi menawarkan jasanya sebagai tukang cuci, ojek, warung makanan, dll. Dengan adanya penutupan lokalisasi ini, para pekerja seks kemudian mau tidak mau harus berpindah tempat yang masih memungkinkan bagi mereka untuk menjalani profesi sebagai pekerja seks. Mereka berpindah ke jalanan atau pindah ke lokasi yang benar-benar baru. Tidak sedikit pekerja seks yang kemudian kehilangan pendapatannya padahal tak jarang dari mereka menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Seringkali di tempat mangkalnya yang baru, pekerja seks tersebut mendapatkan kekerasan baik psikis maupun fisik. Problematika ini menjadi lebih susah untuk ditangani oleh karena mereka kemudian tersebar ke mana-mana, tidak terorganisir. OPSI sebagai lembaga yang concern pada pekerja seks juga merasakan kesulitan yang cukup berarti dalam memberikan pelayanan dan penjangkauan kepada para pekerja seks. Kondom dan pelicin menjadi lebih susah untuk diakses oleh para pekerja seks. Demikian pula pemeriksaan rutin yang biasa dilakukan, menghadapi permasalahan tersendiri ketika para pekerja seks harus mengakses secara langsung ke layanan kesehatan, mengingat status mereka sebagai pekerja seks. Biasanya mereka mengakses pemeriksaan rutin ini melalui mobile clinic. Dampak yang lain dari penutupan lokalisasi ini dirasakan juga oleh layanan kesehatan, mereka biasanya dimudahkan dalam memberikan layanan termasuk pengobatannya kepada para pekerja seks yang telah teroganisir, namun setelah mereka menyebar ke mana-mana menjadi lebih sulit untuk menjangkaunya. Hal ini seringkali terjadi loss to follow up.

Pada sesi diskusi, KPA Bantul membagikan pengalamannya terkait dengan isu ini. Pertama-tama disampaikan bahwa istilah lokalisasi perlu untuk ditinjau kembali, karena di Bantul, Yogyakarta tidak ada lokalisasi tetapi lokasi yang ditengarai terjadinya transaksi seks. Pada tahun 2010-2011 razia menjadi hal yang mengganggu dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS serta IMS di kalangan pekerja seks. Hampir setiap dilakukan kegiatan puskesmas keliling di komunitas pekerja seks, bersamaan dengan jadwal razia oleh Satpol PP. Untuk mengatasi situasi ini, KPA Bantul kemudian membuat kesepakatan bersama dengan Dinas Tata Tertib dan Kepentingan Umum agar hal ini tidak terjadi. KPA Bantul memberikan jadwal kegiatan pemeriksaan rutin kepada dinas tersebut agar pada saat itu tidak bersamaan dengan jadwal mereka melakukan razia. Di tingkat layanan kesehatan di wilayah Bantul, tidak ada laporan perihal kasus diskriminasi kepada pekerja seks. Penyedia layanan kesehatan selalu siap dan dan bersahabat. Justru masalah lain yang dihadapi terkait dengan layanan kesehatan adalah layanan susah menjangkau para pekerja seks yang masih muda-muda dan aktif. Pemeriksaan rutin justru banyak diakses oleh para pekerja seks yang sudah berumur (tua). Pada poin ini, KPA Bantul meminta bantuan OPSI untuk bisa mengajak para pekerja seks yang masih muda-muda dan masih aktif untuk melakukan pemeriksaan rutin. Hal senada diungkapkan oleh KPA Kota Yogyakarta bahwa layanan kesehatan apalagi puskesmas yang LKB sudah ramah terhadap populasi kunci. Kalaupun terjadi stigma, mungkin itu hanya oknum personal saja. Justru masalah yang dihadapi sekarang adalah yang datang sedikit dan hanya itu-itu saja. Padahal sudah melibatkan keamanan lokal. Adanya hasil penelitian ini sebenarnya mempunyai manfaat yang baik sekali. Sebenarnya SKPD-SKPD anggota KPA sudah tahu adanya praktek-praktek prostitusi, misalnya di Giwangan. Kalau kemudian dikatakan sudah ditutup, apakah benar-benar sudah tidak terjadi praktek transaksi seks? Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan akan memicu penelitian atau pemetaan yang lain tentang situasi dan kondisi ini. Sehingga diharapkan dapat benar-benar membuka mata bahwa penutupan lokalisasi bukan merupakan satu-satunya solusi. Ditambahkan oleh Yayasan Kebaya bahwa untuk efektifitas upaya-upaya penjangkauan kepada para pekerja seks perlu untuk mengetahui ke mana arah mereka akan eksis. Misalnya, pekerja seks laki-laki cenderung lebih aktif di media sosial secara online. Model penjangkauannya tentu berbeda dengan penjangkauan yang biasa dilakukan. Yayasan Vesta menamakan upaya penjangkauan di media sosial ini dengan sebutan cyber outreach. Intinya adalah perlu menentukan strategi-strategi yang lebih tepat agar lebih efektif. Selain itu, lembaga-lembaga ataupun individu yang bergerak di isu ini perlu terus menerus membangun kesadaran kritis, konsisten dan berkomitmen penuh, bukan sekedar membantu.

Di akhir diskusi, sebagai rencana aksi konkrit untuk menyasar permasalahan ini, PKMK mengusulkan untuk dilakukan kajian dulu di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya dengan melibatkan para peserta diskusi secara suka rela. Asistensi teknis dan pendampingan akan dilakukan oleh PKMK (Gambit). Berbekal dari instrumen penelitian yang sudah ada, dengan beberapa penyesuaian tentunya maka akan bisa didapatkan gambaran situasi terkini. Peserta sepakat dengan rencana aksi ini, selanjutnya akan dilakukan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk merealisasikan gagasan ini. Sebagai penutup disepakati bahwa untuk diskusi selanjutnya di bulan Februari akan diselenggarakan oleh KPA DIY, di bulan Maret oleh Aisyah dan di bulan April akan diselenggarakan oleh PKBI DIY.

0
0
0
s2sdefault
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID