Suasana DiskusiPKMK-FK UGM melalui projek kerja sama dengan DFAT melakukan diskusi serial terkait dengan penanggulangan AIDS. Diskusi ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut mulai tanggal 4 sampai 6 Juni 2014 bertempat di Java Tea House. Kegiatan ini mempunyai arti penting untuk mempertajam dan memberikan masukan terhadap kebijakan terkait penanggulangan AIDS yang akan terbit. Kebijakan tersebut adalah: (1) Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, (2) Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2015 – 2019, dan (3) Revisi Permendagri tentang Pedoman Umum Pembentukan KPA dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di daerah.

Diskusi perbaikan Pedoman Pelaksanaan (Manlak) Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 dihadiri oleh perwakilan dari berbagai stakeholder meliputi KPA Provinsi DIY, RSUD Kota Yogyakarta, BPJS Cabang Yogyakarta, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Komunitas ODHA, dan Subdit P2PL Kemenkes yang diwakili Pak Trijoko (teleconference). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai potensi yang besar untuk berkontribusi terhadap penanggulangan AIDS di Indonesia.

0
0
0
s2smodern

Merevisi atau Membuat Permendagri Baru?

Suasana Diskusi Hari 3Merespon munculnya draft revisi Permendagri No20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan KPA dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di daerah, pada hari Kamis, 5  Juni 2014, PKMK FK UGM menyelenggarakan forum diskusi dengan mengundang para stakeholder terkait, yaitu KPADaerahYogyakarta, LSM yang concern dengan isu HIV & AIDS, perwakilan dari populasi kunci serta Biro Hukum Pemda DIY. Forum diskusi ini bertujuan untuk memberikan masukan dan gagasanatas draft revisi Permendagri yang sedang dipersiapkan oleh KPAN untuk semakin mengefektifkan peran KPAD ke depan.

0
0
0
s2smodern

Suasana Diskusi Hari 2Di hari kedua dari serangkaian diskusi serial yang diselenggarakan PKMK FK UGM pada hari Rabu, 4 Juni 2014, adalah Draft SRAN 2015 – 2019. Dengan mengundang para stakeholder yang terlibat dan pegiat HIV & AIDS di Yogyakarta, diskusi dilakukan untuk mengkritisi dan menyumbangkan gagasan atas draft dokumen tersebut. Dokumen tersebut dipersiapkan oleh KPAN untuk program kerja selama lima tahun mendatang. Urgensi untuk memberikan tanggapan atas draft tersebut, karena dokumen SRAN berisi program-program kegiatan yang akan dilakukan oleh stakeholder dan pegiat-pegiat HIV & AIDS di lapangan. Adanya rasa kepemilikan terhadap SRAN akan semakin mendekatkan persoalan dan kebutuhan dengan pelaku-pelaku struktural di daerah dan komunitas penerima manfaat.

0
0
0
s2smodern

Suasana Diskusi Hari 1Diskusi  penjaringan ‘gagasan’ untuk perbaikan Pedoman Pelaksanaan (Manlak) Jaminan Kesehatan Nasional  Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh PKMK FK UGM pada hari Selasa, 3 Juni 2014,  dihadiri oleh perwakilan dari berbagai stakeholder meliputi KPA Provinsi DIY, RSUD Kota Yogyakarta, BPJS Cabang Yogyakarta, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia,  Komunitas  ODHA,  dan Subdit P2PL Kemenkes yang diwakili Pak Trijoko (teleconference).  Beberapa isu pokok yang menjadi perhatian peserta diskusi terkait dengan Manlak Jaminan Kesatan Nasional ini meliputi berbagai isu berikut:

0
0
0
s2smodern
Oleh: Hersumpana Ignatius

Suasana Diskusi

Ketersediaan Dana Keistimewaan yang melimpah membuah banyak pihak mencari-cari keterkaitan dengan aspek kebudayaan supaya dapat mengakses dana rutin setelah UU Keistimewaan no. 13 Tahun 2012 diberlakukan. Kenapa harus menyambungkan dengan aspek kebudayan, karena 90% Danais dikelola oleh Dinas Kebudayaan. Permasalahannya bagaimana perspektif kebudayaan ini dipahami oleh birokrat di Dinas Kebudayaan. Faktanya dari pengalaman yang sudah berjalan, pemahaman kebudayaan dimengerti secara sempit dalam tataran produk budaya, sehingga implementasi pendanaan keistimewaan lebih digunakan untuk mendanai kelompok-kelompok kesenian secara sempit. Slamet Riyadi Sabrawi seorang budayawan sekaligus aktifis AIDS Yogyakarta memandang penting mengadvokasi Dinas Kebudayaan tentang perspektif yang luas dari kebudayaan khususnya bebadan kebudayaan yang dibentuk sebagai lembaga indepen yang bertindak menskrining berbagai usulan ke dinas kebudayaan. Poin ini yang masih mungkin diavokasi karena semua kebijakan mulai dari perda dan pergub tentang Implementasi danais sudah diputuskan.

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID