Pengantar Minggu ke-7 Tahun 2014

Erupsi Gunung Kelud yang terletak di Jawa Timur berdampak luas di lebih dari setengah Pulau Jawa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menentapkan kondisi tanggap darurat bencana. Begitu pula dengan Pemda Propinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dampak erupsi tersebut berdampak pula pada beberapa layanan kesehatan yang berda di daerah tersebut.

Pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan UU No 24 Tahun 2007 menetapkan tiga situasi yaitu tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Semuanya bertujuan untuk membuat situasi darurat bencana menjadi normal kembali termasuk pelayanan publik. Walaupun demikian terdapat beberapa prioritas dalam setiap tahapannya. BNPB sebagai badan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan semua kegiatan bekerja sama dengan seluruh unsur.

Pada erupsi Gunung Kelud kali ini walaupun berdampak luas namun terlihat pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dapat berjalan dengan baik. Sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap ODHA (orang dengan HIV-AIDS). Namun, beda halnya dengan ketika pada tahun 2006 terjadi gempa di Yogyakarta yang melumpuhkan infrastruktur pelayanan kesehatan. Pada masa tersebut dibutuhkan beberapa kegiatan tanggap darurat yang terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi dan khususnya AIDS.

Prioritas intervensi HIV dalam respon bencana adalah pencegahan penularan HIV yang termasuk di dalam Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM), yaitu:

• Memfasilitasi dan menekankan penerapan pencegahan standar
• Menyediakan pencegahan pasca paparan (post exposure prophylaxis) untuk mencegah penularan HIV (sebagai bagian dari perawatan klinis untuk korban perkosaan dan paparan kerja).
• Memastikan praktek transfusi darah yang aman.
• Menjaga ketersediaankondom gratis.
• Memastikan ketersediaan antiretroviral (ARV) untuk melanjutkan pengobatan pada orang-orang yang sudah menjalani ARV sebelum bencana, termasuk pencegahan penularan dari ibu ke anak (PMTCT).