HIV dan AIDS

Model PMTS yang terintegrasi pada Layanan Primer

Kebijakan AIDS IndonesiaKebijakan AIDS IndonesiaKeberlanjutan program pencegahan melalui transmisi seksual adalah kunci keberhasilan memerangi epidemi HIV di Indonesia. Untuk itu diperlukan pengembangan model layanan dan kebijakan program pencegahan melalui transmisi seksual (PMTS) yang terintegrasi ke dalam sistem kesehatan nasional. Terdapat 10 kegiatan pelayanan yang dapat diselenggarakan oleh puskesmas dan jejaringnya terkait program PMTS. Kesepuluh kegiatan pelayanan tersebut diusulkan untuk memiliki variasi tingkat integrasi ke layanan mainstream pada tingkat terintegrasi sebagian hingga tingkat terintegrasi penuh.

Selengkapnya...

Dimana Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penanggulangan AIDS

Kebijakan AIDS IndonesiaKebijakan AIDS IndonesiaOrganisasi masyarakat sipil memiliki peran kunci dalam penanggulangan AIDS dalam penyediaan layanan, pendidikan masyarakat dan advokasi kebijakan yang kondusif bagi populasi kunci untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan. Tetapi karena adanya pertimbangan-pertimbangan pragmatis seringkali peran kunci tersebut tidak bisa berkelanjutan. Untuk itu diperlukan strategi untuk mendorong peran kunci tersebut melalui reorientasi kerja pada permasalahan ketidakadilan sosial, kegiatan yang berbasis pada konsituen, kemandirian dalam pengembangan kapasitas organisasional, kemitraan yang setara dengan penyedia dana dan pemerintah dan pengembangan regulasi yang memungkinkan keberlangsungan organisasi masyarakat sipil.

Selengkapnya...

Agenda Prioritas Penelitian dalam Mendukung Program Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia

Pesan Pokok

Policy BriefPolicy BriefKontribusi penelitian mengenai penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia dipilih melalui analisis atas proram-program yang tengah berjalan sehingga penelitian yang dilakukan dapat mendukung pelaksanaan program-program tersebut. Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan manfaat atau keuntungan dari program penelitian guna menghentikan penularan, mencegah kematian dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi sinergis antar tim peneliti, pembuat kebijakan, pengelola dan penerima manfaat dari program HIV dan AIDS.

Selengkapnya...

Mengoptimalkan Perencanaan dan Penganggaran Daerah untuk Penanggulangan HIV dan AIDS

Pesan Pokok

Policy BriefPolicy BriefKeberlanjutan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat daerah bergantung pada kecukupan dukungan pendanaan guna mendorong dan memperkuat proses perencanaan dan penganggaran rutin pemerintah daerah. Suatu pengamatan atas penggunaan anggaran daerah menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas penyaluran pendanaan pada badan-badan pelaksana proyek. Penambahan alokasi anggaran hanya akan menambah beban atas situasi yang sudah cukup sulit ini. Upaya integrasi atas proses-proses administratif perencanaan dan penganggaran antar pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi suatu solusi kunci dalam mengatasi berkurangnya dukungan pendanaan internasional dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

Selengkapnya...

Memperkuat Penyedia Layanan HIV dan AIDS Lini Terdepan (Frontline Service) melalui Perencanaan Terpadu

Pesan Pokok

Policy BriefPolicy BriefTujuan utama dari penanggulangan HIV dan AIDS adalah pemanfaatan secara optimal layanan pencegahan, perawatan dan mitigasi dampak oleh Puskesmas, rumah sakit dan OMS sebagai penyedia layanan lini terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat (frontline service). Untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan ini diperlukan integrasi dari berbagai penyedia layanan terkait. Namun demikian, integrasi yang dituntut dalam hal ini tidak hanya terbatas pada integrasi teknis yang berupa koordinasi dan rujukan semata, akan tetapi yang lebih mendasar hingga ke proses-proses administratif yang mencakup perencanaan bersama, pembiayaan terpadu, kegiatan berbagi informasi, penyediaan logistik, dan pengembangan sumber daya manusia. Integrasi ini hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi sinergis dan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta dukungan internasional terkait pengambilan keputusan pada lini terdepan di mana penyediaan layanan dilaksanakan.

Selengkapnya...