Policy Brief

Pesan Pokok

Policy BriefLayanan HIV dan AIDS yang Komprehensif dan Berkesinambungan (LKB) merupakan fondasi dari pencegahan dan perawatan, dukungan dan pengobatan HIV dan AIDS. Strategi implementasi LKB menuntut keterlibatan yang bermakna dari para pemangku kepentingan daerah terkait seperti misalnya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan badan-badan kesehatan. Sayangnya keterlibatan OMS masih terbatas yakni hanya pada tahap pelaksanaan proyek. Hal ini berdampak pada tingkat keterlibatan dan kepemilikan pemerintah daerah dan kemudian pada hasil serta keberlanjutan program. Padahal terdapat kesempatan untuk melibatkan dan memperkuat pemerintah daerah dan OMS yang relevan dalam setiap tahap pelaksanaan proyek.

0
0
0
s2smodern

Pesan Pokok

Policy BriefAkselerasi Strategic Use of Antiretroviral (SUFA) selama ini telah menjadi prioritas dalam upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS serta meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia. Namun demikian, akselerasi ini akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya karena adanya keterbatasan dukungan bantuan internasional. Upaya-upaya untuk meningkatkan ketersediaan pendanaan dalam negeri juga bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, hal ini akan mengancam keberlanjutan program pencegahan dan mitigasi dampak penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Untuk itu, selain mengupayakan tambahan dana pada pemerintah tingkat pusat maupun daerah, pemerintah perlu memperhatikan aspek alokasi dan teknis yang efisien dari program ini agar tidak terjadi pembalikan dari semboyan “pencegahan lebih baik daripada pengobatan”.

0
0
0
s2smodern

Pesan Pokok

Policy BriefPeningkatan pendanaan daerah untuk penanggulangan HIV dan AIDS menjadi sangat penting dengan berkurangnya ketersediaan dukungan pendanaan luar negeri. Dengan upaya pemerintah saat ini yang menggalakkan pengarusutamaan nilai-nilai kedaulatan dan kebangsaan dalam pembangunan melalui Nawacita atau sembilan harapan dan keinginan, upaya untuk meningkatkan kontribusi pendanaan daerah menjadi sangat relevan. Namun semua ini memerlukan komitmen yang kuat dalam berbagi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan ini diharapkan dapat memicu ketersediaan pendanaan daerah dan integrasi penyusunan program, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS. Integrasi tersebut dapat menjadi indikator kinerja kunci dari masing-masing pemerintahan, sementara policy brief ini menyediakan input bagi aktor-aktor dalam penanggulangan HIV dan AIDS serta sistem kesehatan dalam mempertajam rencana pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) tahun 2015-2019.

0
0
0
s2smodern

Kertas KebijakanKumpulan Kertas Kebijakan adalah salah satu bagian dari penelitian  “Integrasi Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS dalam Kerangka Sistem Kesehatan Nasional” yang dilakukan oleh Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australia bekerjasama denganPusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM (FK UGM) . Tujuan penelitian ini  adalah mengkaji  bagaimana kebijakan program penanggulangan HIV dan AIDS serta implementasinya dapat diintegrasikan ke dalam kerangka sistem kesehatan yang ada di Indonesia saat ini. Peneltian ini juga dilaksanakan untuk mengembangkan permodelan integrasi penanggulangan HIV dan AIDS.

Isu strategis yang menjadi menjadi topik dalam kertas kebijakan ini merupakan analisis dari Strategi dan Rencana Aksi Nasional (SRAN) Penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2015 – 2019 serta hasil penelitian lapangan mengenai integrasi kebijakan dan program HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan yang dilakukan di Sembilan provinsi di Indonesia.

0
0
0
s2smodern

Policy BriefSebuah kebijakan seringkali mendapat tantangan dari stakeholder karena perbedaan pandangan terhadap kebijakan tersebut.  Para ahli kesehatan masyarakat seringkali mengkampanyekan pencegahan penularan HIV dan AIDS dalam perspektif kesehatan masyarakat, sedangkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat memandang dari perspektif moral budaya dan agama.   Untuk menjembatani ini maka pelibatan langsung para tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi penting dan mendesak mulai dari perencanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemantauannya.  

0
0
0
s2smodern
Penelitian

Knowledge Hub

Alert System

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

knowledgehub

knowledgehub

knowledgehub

Informasi

sejarahaids sistemkesehatan kebijakankesehatan kebijakanaids

Didukung oleh

AusAID