projectbutton

Kebijakan Penanggulangan IMS, HIV dan AIDS

Disadur dari "Modul A-1 Kebijakan dalam Penanggulangan IMS, HIV dan AIDS"

A. Kebijakan-Kebijakan, terkait dengan Penanggu- langan IMS, HIV dan AIDS

Epidemi HIV yang mengancam kesehatan dan kehidupan generasi penerus bangsa, yang secara langsung membahayakan perkembangan sosial dan ekonomi, serta keamanan negara. Oleh karena itu, upaya pengendaliannya harus dilakukan sebagai upaya penting dan merupakan program yang dilaksanakan dalam jangka panjang yang dilaksanakan secara terkoordinir dengan melibatkan berbagai pihak, serta dengan memobilisasi sumber daya yang intensif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mempercepat dan memperluas jangkauan program.

Pemerintah menjamin bahwa dengan mobilisasi semua sumber daya yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan keadaan negara, pengendalian AIDS akan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan pembangunan suatu negara. Pemerintah juga telah mendorong meningkatkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat terhadap Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA). Sebaliknya, upaya untuk meningkatkan tanggung jawab ODHA untuk menjaga keluarga dan masyarakat agar tidak tertular juga perlu di tingkatkan. Mengingat epidemi HIV sudah menjadi masalah global, pemerintah Indonesia berkomitmen menjalankan kesepakatan internasional untuk pengendalian AIDS, mempromosikan kerja sama multilateral dan bilateral, serta memperluas kerja sama dengan negara tetangga dalam Program Pengendalian AIDS.

Dasar hukum pengendalian tertuang antara lain dalam: Keputusan Presiden Nomor 36, tahun 1994 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan KPA Daerah sebagai lembaga pemerintah yang mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian AIDS, dimana Pemerintah telah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di tingkat Pusat disusul dengan terbentuknya KPA di beberapa provinsi di Indonesia.

Strategi Nasional Pengendalian HIV dan AIDS (1994) merupakan respon yang sangat penting pada periode tersebut, dimana KPA telah mengkoordinasikan upaya pengendalian baik yang dilaksanakan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta sektor lainnya. Sementara itu bantuan dari luar negeri baik bantuan bilateral maupun multilateral mulai berperan meningkatkan upaya pengendalian di berbagai level. Bantuan-bantuan tersebut semakin meningkat, baik jenis maupun besarannya pada masa-masa berikutnya.

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 mengamanatkan perlunya peningkatan upaya pengendalian HIV dan AIDS di seluruh Indonesia. Respon harus ditujukan untuk mengurangi semaksimal mungkin peningkatan kasus baru dan kematian. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah memperkuat Komisi Penanggulangan AIDS di semua tingkat. Anggaran dari sektor pemerintah diharapkan juga akan meningkat sejalan dengan kompleksitas masalah yang dihadapi. Sektor- sektor akan meningkatkan sumber daya dan cakupan program masingmasing. Masyarakat umum termasuk LSM akan meningkatkan perannya sebagai mitra pemerintah sampai ke tingkat desa. Sementara itu mitra internasional diharapkan akan tetap memberikan bantuan teknis dan dana.

Tujuan Program Pengendalian HIV dan AIDS Sektor Kesehatan

Tujuan Umum:

Mencegah dan mengurangi penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHA serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat.

Tujuan Khusus:

  1. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif untuk mendukung upaya pengendalian HIV dan AIDS, dengan menitik beratkan pencegahan pada sub-populasi berperilaku risiko tinggi dan lingkungannya dengan tetap memperhatikan sub-populasi lainnya.
  2. Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, LSM, sektor swasta dan dunia usaha, organisasi profesi, dan mitra internasional di pusat dan di daerah untuk meningkatkan respon nasional terhadap HIV dan AIDS.
  3. Meningkatkan koordinasi kebijakan nasional dan daerah serta inisiatif dalam pengendalian HIV dan AIDS.

Kebijakan Program Nasional

Sebagian besar kasus HIV dan AIDS terjadi pada kelompok perilaku risiko tinggi yang merupakan kelompok yang dimarjinalkan, maka program-program pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS memerlukan pertimbangan keagamaan, adat-istiadat dan norma-norma masyarakat yang berlaku di samping pertimbangan kesehatan. Penularan dan penyebaran HIV dan AIDS sangat berhubungan dengan perilaku berisiko, oleh karena itu pengendalian harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tersebut.

Kebijakan Umum Pengendalian HIV dan AIDS Sektor Kesehatan

  1. Upaya pencegahan yang efektif termasuk penggunaan kondom 100% pada setiap hubungan seks berisiko, semata-mata hanya untuk memutus rantai penularan HIV.
  2. Upaya pengendalian HIV dan AIDS merupakan upaya-upaya terpadu dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan dan perawatan berdasarkan data dan fakta ilmiah serta dukungan terhadap ODHA.
  3. Upaya pengendalian HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah, dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan. Masyarakat dan LSM menjadi pelaku utama sedangkan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung terselenggaranya upaya pengendalian HIV dan AIDS.
  4. Upaya pengendalian HIV dan AIDS diutamakan pada kelompok masyarakat berperilaku risiko tinggi tetapi harus pula memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaannya dan kelompok marjinal terhadap penularan HIV and AIDS.

Kebijakan Operasional Pengendalian HIV dan AIDS Sektor Kesehatan

  • Pemerintah pusat bertugas melakukan regulasi dan standarisasi secara nasional kegiatan program AIDS dan pelayanan bagi ODHA.
  • Penyelenggaran dan pelaksanaan program dilakukan sesuai azas desentralisasi dengan Kabupaten/kota sebagai titik berat manajemen program.
  • Pengembangan layanan bagi ODHA dilakukan melalui pengkajian menyeluruh dari berbagai aspek yang meliputi: situasi epidemi daerah, beban masalah dan kemampuan, komitmen, strategi dan perencanaan, kesinambungan, fasilitas, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembiayaan. Sesuai dengan kewenangannya, pengembangan layanan ditentukan oleh Dinas Kesehatan.
  • Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV dan AIDS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan (informed consent). Konseling yang memadai harus diberikan sebelum dan sesudah pemeriksaan dan hasil pemeriksaan diberitahukan kepada yang bersangkutan tetapi wajib dirahasiakan kepada pihak lain.
  • Setiap pemberi pelayanan berkewajiban memberikan layanan tanpa diskriminasi kepada ODHA dan menerapkan prinsip:
    • Keberpihakan kepada ODHA dan masyarakat (patient and community centered).
    • Upaya mengurangi infeksi HIV pada pengguna Narkotika Alkohol Psikotropika Zat Adiktif (NAPZA) suntik melalui kegiatan pengurangan dampak buruk (harm reduction) dilaksanakan secara komprehensif dengan juga mengupayakan penyembuhan dari ketergantungan pada NAPZA.
    • Penguatan dan pengembangan program diprioritaskan bagi peningkatan mutu pelayanan, dan kemudahan akses terhadap pencegahan, pelayanan dan pengobatan bagi ODHA.
    • Layanan bagi ODHA dilakukan secara holistik, komprehensif dan integratif sesuai dengan konsep layanan perawatan yang berkesinambungan.

Strategi

Untuk mencapai tujuan program, ditetapkan strategi sebagai berikut:

  1. Meningkatkan dan memperkuat kebijakan dan kepemilikan program melalui regulasi, standarisasi layanan program, mobilisasi dan harmonisasi sumber daya dan alokasi pembiayaan.
  2. Meningkatkan dan memperkuat sistem kesehatan dan manajemen program, melalui peningkatan kapasitas program, pengembangan SDM program yang profesional, manajemen logistik, kegiatan Monitoring dan Evaluasi (ME) program dan promosi program.
  3. Meningkatkan dan menguatkan sistem informasi strategis melalui pengembangan kegiatan surveilans generasi kedua, penelitian operasional untuk memperoleh data dan informasi bagi pengembangan program pengendalian HIV dan AIDS.
  4. Memberdayakan ODHA dan masyarakat dalam upaya pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan dan upaya kegiatan program lainnya.

B. Kebijakan yang Mendukung Pelaksanaan Program Intervensi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan IMS dan HIV Melalui Hubungan Seksual.

Kegiatan Program Pengendalian HIV dan AIDS Sektor Kesehatan

Kegiatan Teknis Program

  1. Intervensi Perubahan Perilaku.
  2. Konseling dan Tes HIV.
  3. Perawatan, Dukungan dan Pengobatan.
  4. Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak.
  5. Pengendalian IMS.
  6. Pengurangan Dampak Buruk NAPZA Suntik.
  7. Kolaborasi TB-HIV.
  8. Kewaspadaan Universal.
  9. Pengamanan Darah.

Jelas bahwa intervensi perubahan perilaku merupakan salah satu program teknis dalam Kegiatan Program Pengendalian HIV dan AIDS Sektor Kesehatan.

Diantara kebijakan umum yang mendukung Pelaksanaan Program Intervensi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan IMS dan HIV Melalui Hubungan Seksual adalah:

  1. Upaya pengendalian HIV dan AIDS diutamakan pada kelompok masyarakat berperilaku risiko tinggi tetapi harus memperhatikan kelompok masyarakat yang rawan, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaannya dan kelompok marjinal terhadap penularan HIV dan AIDS.
  2. Upaya pencegahan yang efektif termasuk pengendalian IMS pada sub populasi berisiko tertentu dan promosi alat/jarum suntik steril serta terapi rumatan metadon bertujuan untuk memutus rantai penularan HIV.
  3. Pelaksanaan kegiatan program pengendalian IMS, HIV dan AIDS menggunakan standar, pedoman dan petunjuk teknis yang diberlakukan Departemen Kesehatan.
  4. Layanan kesehatan terkait IMS, HIV dan AIDS tanpa diskriminasi dan menerapkan prinsip keberpihakan kepada pasien dan masyarakat (patient and community centered).
  5. Upaya pengendalian HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan jender.
  6. Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada anak sekolah, remaja dan masyarakat umum diselenggarakan melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi guna mendorong kehidupan yang lebih sehat.
  7. Upaya pencegahan yang efektif termasuk penggunaan kondom 100% pada setiap hubungan seks berisiko, semata-mata hanya untuk memutus rantai penularan HIV.
  8. Upaya pengendalian HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah, dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan. Masyarakat dan LSM menjadi pelaku utama sedangkan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung terselenggaranya upaya pengendalian HIV dan AIDS.
  9. Upaya pengendalian HIV dan AIDS diutamakan pada kelompok masyarakat berperilaku risiko tinggi tetapi harus pula memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaannya dan kelompok marjinal terhadap penularan HIV and AIDS.
sejarahaids sistemkesehatan
kebijakankesehatan kebijakanaids
alert1

Peroleh informasi terbaru dari website ini, silahkan daftar ke alert system di bawah ini.

kaleidoskop outlook

kursus

Didukung oleh

AusAID