Suara Pembaharuan, 26 Januari 2014

[JAKARTA] Sosialisasi penggunaan kondom kepada masyarakat terutama kelompok berisiko harus dilakukan terus-menerus untuk mencegah penularan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Berdasarkan data Komisi Penanggualangan AIDS Nasional (KPAN), sekitar 77 persen penularan HIV/AIDS terjadi melalui hubungan seks.

Sekretaris KPAN Kemal Siregar mengatakan di Jakarta, Minggu (26/1), kelompok berisiko menjadi populasi kunci yang memegang peran penting dalam penularan HIV/AIDS.

Yang termasuk kelompok berisiko itu yakni wanita tuna susila (WTS), laki-laki pembeli seks komersial, dan kaum homoseksual.

Menurut data terakhir KPAN, di tahun 2013 jumlah masyarakat yang terjangkit virus mematikan tersebut, yaitu WTS sebanyak 10 persen, LSL (lelaki suka sesama lelaki) 9-12 persen, dan waria 35 persen.

Adapun masyarakat umum hanya berkisar 0,2 - 0,3 persen, sekalipun angka resmi prevalensi HIV di masyarakat umum sedemikian, tetapi banyak pakar menganggap angka tersebut sebagai puncak gunung es, karena orang masih enggan untuk diperiksa HIV.

Hal senada juga disampaikan pakar kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Adi Sasongko.

"Sosialisasi kepada kelompok berisiko dan masyarakat luas perlu terus ditingkatkan, agar tidak menyinggung kelompok masyarakat yang sensitif terhadap isu kondom," ujar dia.

Adi menyarankan agar dilakukan teknik yang berbeda antara sosialisasi pada masyarakat luas dan kelompok berisiko.

Pada kelompok masyarakat umum, lanjutnya, sosialisasi sebaiknya dilakukan dengan menekankan kondom sebagai alat kontrasepsi.

"Dalam masyarakat umum ada sensitifitas jika kondom dipublikasikan secara terbuka. Jika kondom dipromosikan sebagai alat kontrasepsi lama-lama sensitifitas itu akan turun, dan penggunaannya di masyarakat akan meningkat. Ini akan menguntungkan semuanya, baik program KB maupun pencegahan HIV/AIDS," paparnya.

"Padahal kondom sudah diperkenalkan bahkan dibagi-bagikan oleh pemerintah sejak zaman orde baru, kenapa sekarang kontroversial? Apakah ini menjadi alat politik?" ujar Adi.

Kondom kontroversi di Indonesia, karena bukan merupakan alat kontrasepsi, seperti pil KB atau suntikan, tetapi lebih kepada alat untuk menghindari penyakit kelamin.

Adapun sosialisasi yang lebih terbuka dan berkaitan dengan hubungan seksual, lanjut Adi, bisa diterapkan pada kelompok berisiko. Langkah seperti pembagian kondom sebaiknya tersegmentasi untuk sasaran tertentu.

Misalnya dilakukan di daerah lokalisasi, panti pijat, dan klub-klub malam, tetapi perlu juga untuk edukasi lebih luas, mengingat jumlah masyarakat Indonesia kurang lebih 50 persen adalah dibawah usia 30 tahun.

Penggunaan kondom untuk mencegah HIV/AIDS termasuk salah satu poin yang ditargetkan dalam Millenium Development Goals (MDGs).

Ditargetkan, pada 2015 pemakaian kondom pada kelompok berisiko dan masyarakat luas mencakup 65 persen populasi.

Indonesia sedang menghadapi moment kritis dalam memerangi ancaman HIV, dan saat ini Indonesia merupakan anggota ASEAN dengan kasus HIV yang tertinggi, estimasi 610.000 orang yang menderita HIV dan sekitar 76.000 infeksi HIV ini pada tahun 2012.

Masyarakat Indonesia membutuhkan edukasi yang komprehensif tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. "Hal itu mendesak karena penularan penyakit berbahaya itu sangat cepat dan telah meluas hingga ke daerah terpencil, kata Adi.

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) Kemal Siregar mengungkapkan salah satu langkah yang ditempuh ialah mempromosikan penggunaan kondom kepada seluruh populasi kunci.

Hal itu sejalan dengan program Millenium Development Goals (MDGs) yang memasukkan penggunaan kondom sebagai salah satu cara mencegah penyebaran HIV/AIDS, ungkap Kemal. [Ant/L-8]

Sumber: Suara Pembaharuan