Dasar Pertimbangan;

1. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
3. HIV/AIDS sebagai penyakit yang berbahaya, penyebarannya di masyarakat menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama terhadap kaum perempuan dan anak yang rentan terhadap penularan penyakit ini;
4. Untuk mengatasi pencegahan dan penyebaran HIV/AIDS terutama terhadap kaum perempuan dan anak diperlukan suatu perencanaan dan penganggaran dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang responsif gender;
5. Untuk memberikan acuan bagi Kementerian Kesehatan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang responsif gender terutama diperlukan suatu pedoman perencanaan dan penganggaran pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang responsif gender;

Batang Tubuh:

• Pedoman Perencanaan dan Penganggaran dalam Pencegahan dan Penganggaran yang Responsif Gender sebagai acuan bagi perencana program di setiap unit kerja pada sub Direktorat HIV/AIDS dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang responsif gender.
• Pedoman Perencanaan dan Penganggaran dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang Responsif Gender memuat tentang tahapan penyusunan perencanaan dan penganggaran serta metode yang digunakan.
• Tahapan penyusunan perencanaan dan penganggaran meliputi:
  1. analisis gender;
  2. pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement); dan
  3. kerangka acuan kegiatan.