Peran Pemerintah (Dinas Kesehatan Kota Surabaya) dalam menyikapi fenomena LSL Semakin Banyak

Narasi Diskusi Kultural II

Diskusi Kultural 2 - UNAIR Diskusi kultural dengan tema :“Peran Pemerintah (Dinas Kesehatan Kota Surabaya) dalam menyikapi fenomena LSL Semakin Banyak, Penemuan Kasus HIV Tinggi namun Capaian Program Masih Rendah”, diadakan pada tangal 4 Desember 2015. Diskusi diselenggrakan di ruang Departemen Epidemiologi FKM UNAIR. Peserta diskusi sebanyak 6 orang yang terdiri dari : 3 orang tim peneliti, 1 orang (Direktur Gaya Nusantara), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Kepala Sie Pengendalian Penyakit Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Diskusi berlangsung selama 2 jam dimulai dari jam 12.30 hingga jam 14.30. Berikut adalah proses pelaksanaan diskusi :

Pembukaan disampaikan oleh Ibu Dewi Rokhmah terkait rangkuman hasil diskusi kultural pada sesi I, sehingga dapat menggali bagaiamanakah respon Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang selama ini menjadi teamleader dalam program HIV dan AIDS terutama pada komunitas LSL.

Berdasarkan pada diskusi kultural sesi I, teman-teman LSL dan waria mengatakan bahwa Puskesmas di Kota Surabaya sudah sangat membantu pada teman-teman komunitas GWL (Gay, Waria, LSL) yang mengakses ke pelayanan. Bahkan yang tidak punya KTP dibantu menguruskan KTP untk daftar BPJS. Sedangkan bagi yang bukan penduduk Surabaya diupayakan untuk mendapatkan bantuan dari Dinas sosial Kota Surabaya. Terdapat 4 puskesmas di Kota Surabaya yang aktif membantu pelayanan HIV dan AIDS juga IMS pada LSL dan Waria, yaitu Puskesmas Perak Timur, Puskesmas Sememi, Puskesmas Putat Jaya dan Pusksmas Kedung Doro. Bahkan di Puskesmas Perak Timur dan Kedung Doro mereka tidak harus melewati loket, dan bisa langsung ke ruang VCT di lantai 2. Selama di lapangan diperoleh fakta dari teman-teman LSL dan Waria bahwa Puskesmas menerapkan sistem kekeluargaan pada teman-teman komunitas. Selain itu, birokrasi dipermudah dan langsung tanpa hambatan. Menurut mereka, jiwa sosial pegawai Puskesmas sangat besar. Bentuk carenya yaitu dengan memberi perawatan, pengobatan, dan layanan yang disamakan dengan pasien lain.

Selain keempat Puskesmas tersebut, di Kota Surabaya terdapat 5 rumah sakit yang juga memberikan pelayanan IMS dan HIV/AIDS terhadap teman-teman LSL dan Waria yaitu Rumah Sakit Bayangkara, RS Angkatan Laut Dr. Ramelan, RS Jiwa Menur, dan RSUD Suwandi serta RS Dr Sutomo Surabaya. Pelayanan di rumah sakit BDH, Suwandi dan Sutomo sudah bagus. Jika tidak punya uang bisa piutang terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang tidak memiliki biaya berobat bisa dimintakan dana ke dinas sosial namun harus meminta surat keterangan penerima sumbangan dari kelurahan atau kecamatan.

Dalam diskusi kali ini tim Unair mewakili temanteman komunitas menyampaikan harapan ke depan pada sektor pemerintah terkait program HIV/AIDS bagi komunitas LSL. Yang pertama terkait keberlangsungan LSL dalam program HIV dan AIDS apabila funding dari luar berakhir. Menurut teman-teman Perwakos dan GN, jika dana dari APBD/APBN tidak mensupport LSM sementara dana dari fungding berakhir maka program HIV dan AIDS pada LSM tetap berjalan namun cakupannya rendah dan menurun.Dengan kata lain, Pemerintah belum bisa membuat survive LSM-LSM yang ditinggalkan oleh foundingMendapat pernyataan ini dari Ibu Mira selaku Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kota mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota tidak bisa memberikan dana hibah ke LSM karena dalam aturan tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Namun LSM bisa melakukan kerjasama dengan KPA untuk dapat memperoleh akses dana dari pihak swasta misalkan melakui dana CSR.

Namun di sisi lain, menurut Jeng Vera dari GN, power KPA sebagai institusi koordinator antar SKPD masih sangat lemah. Terbukti dengan setiap undangan koordinasi yang diadakan oleh KPA, para undangan yang hadir dari SKPD hanya staf biasa yang tidak berpengaruh pada pengambilan kebijakan. Sehingga program HIV di SKPD selama ini hanya bersifat rutinitas berupa sosialisasi HIV tetapi tidak melibatkan sektor atau pihak lain seperti LSM yang bertujuan untuk menciptakan inovasi program HIV. Dengan kata lain hal ini tidak memberi dampak yang cukup signifikan pada keberadaan dan peran LSM.

Hal ini ditanggapi oleh Bapak Arief Hargono sebagaimana temuan pada penelitian Tahap I, dimana peran KPA Surabaya seharusnya sebagai jembatan dalam pemanfaatan dana dari swasta dengan LSM. Selain itu KPA seharusnya menganalisis data-data yang telah dikumpulkan untuk kemudian menjadi pijakan pembuatan kebijakan selanjutnya. Kendala yang ditemui di lapangan diungkapkan pula oleh Jeng Vera adanyapembentukan nama-nama kelompok masyarakat peduli HIV seperti LKB, WPA, KDS dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan adanya kebingungan pada masyarakat, komunitas LSL maupun pada ODHA. Padahal apabila dilihat tugasnya adalah hampir samauntuk kelompok-kelompok tersebut. Jadi sebaiknya dibuat satu saja tetapi mencakup seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam program penanggulamngan HIV dan AIDS.

Adapun harapan lain yang disampaikan oleh teman LSM yang diwakili oleh GN adalah ada dana dari pemerintah daerah untuk sumber daya manusia. untuk fee Pendamping Lapangan agar mereka juga bersemangat dalam membuat pelaporan yang selama ini rutin diminta oleh pihak Dinas Kesehatan dan KPA Kota Surabaya. Selain itu, selama ini pendanaan dari pemerintah daerah jangan hanya untuk pelatihan-pelatihan saja tapi untuk transport PL yang banyak menjangkau ke populasi kunci.Menanggapi hal ini Ibu mengatakan yang diperkuat oleh Ibu Danik bahwa Dinas Kesehatan Koyta menyiapkan dana untuk tenaga PL / Kader yang membantu tugas Puskesmas dalam menjangkau populasi kunci untuk mengakses layanan. Untuk pendanaan tahun 2016 disiapkan dana sekitar 800 juta.

Harapan lain yang diungkapkan oleh GN untuk pemerintah adalah secepatnya Puskesmas dijadikan sebagai tempat layanan mengakses ARV, sehingga ODHA tidak kesulitas harus menuju Rumah sakit yang jaraknya jauh dengan waktu antri yang panjang serta birokrasi yang berbelit-belit. Menanggapai hal ini Ibu Mira mengatakan bahawa tahun 2016 sudah disiapkan beberapa Puskesmas satelit penyedia ARV. Saat ini persiapannya dalam bentuk pelatihan kepada petugas Puskesmas untuk dapat melayanai pemberian ARV. Sebagai penutup diungkapkan oleh Bapak Arief seperti dikatakan oleh Bapak Oedojo dalam Diskusi Kultural sesi I Bahwa saat ini dibutuhkan peran akademisi berupa upaya untuk melakukan advokasi ditingkat struktural atau para pengambil kebijakan serta untuk di lapangan atau pada tataran pelaksanaan program, Perguruan Tinggi berperan pada sisi pemberdayaan masyarakat dan populasi kunci termasuk ODHA untuk terlibat dalam program penanggulangan HIV di komunitas LSL secara lebih optimal, termasuk didalamnya pada sisi teknis membantu menyelesaikan permasalahan ketika terdapat kendala-kendala dan hambatan di lapangan .