{autotoc enabled=no}
Kaleidoskop 2013
Agustus | September | Oktober | November | Desember
Agustus 2013
Sejak ditemukannya kasus pertama AIDS di Bali pada tahun 1987 hingga September 2013 telah dilaporkan kasus AIDS sebanyak 45,650 dan HIV sebanyak 118,792 di 341 kabupaten/kota serta di 33 propinsi di Indonesia. Respon dari pemerintah terkait dengan epidemi HIV-AIDS tampak dalam berbagai penyusunan kebijakan terkait dengan pencegahan, perawatan dan mitigasi dampak AIDS, penguatan lembaga dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi penyelenggaraan program HIV dan AIDS. Tujuan utama dari kebijakan AIDS di Indonesia adalah tercapainya Universal Access terkait dengan program-program layanan pencegahan, pengobatan serta perawatan dan dukungan.
Isu utama yang muncul dalam penanggulangan AIDS di Indonesia adalah seberapa jauh berbagai kebijakan yang dikembangkan secara vertikal selama ini terintegrasi dengan sistem kesehatan yang berlaku di Indonesia dimana sektor kesehatan merupakan kewajiban yang diserahkan kepada daerah. Pada sisi lain, seberapa jauh sistem kesehatan yang berlaku di Indonesia mampu memperkuat atau meningkatkan efektivitas kebijakan dan program AIDS yang telah dikembangkan selama ini. Untuk menjawab berbagai isu tentang kebijakan AIDS dan sistem kesehatan ini, PKMK FK UGM bekerja sama dengan DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) pada pertengahan bulan Agustus 2013, memulai Penelitian Kebijakan dan Program HIV-AIDS Dalam Sistem Kesehatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengakses bagaimana keberadaan program dan implementasi kebijakan HIV/AIDS yang ada saat ini di dalam sistem kesehatan Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat program penanganan HIV/AIDS di Indonesia. Selanjutnya baca:
{link}{title}{/link}
Upaya awal yang dilakukan oleh PKMK dalam melaksanakan agenda kajian kebijakan AIDS adalah bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) untuk menginisiasi terbangunnya jaringan pemerhati dan peneliti kebijakan AIDS. Inisiasi ini dilakukan melalui pertemuan dengan para pemangku kepentingan program AIDS di tingkat nasional pada akhir bulan Agustus 2013. Hasil dari pertemuan ini adalah disepakatinya pembentukan jaringan kebijakan AIDS ini sebagai bagian dari Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI). Disepakati pula bahwa pembentukan jaringan kebijakan AIDS ini akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Forum Nasional IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) yang diselenggarakan oleh JKKI bekerja sama dengan IAKMI di Kupang pada awal bulan September.
September 2013
Dalam Forum Nasional IV JKKI di Kupang pada bulan September 2013, PKMK FK UGM menyelenggarakan sesi-sesi khusus selama 3 hari untuk isu AIDS dengan mengambil tema Tantangan Pengembangan Kebijakan HIV-AIDS di Indonesia. Dalam tujuh (7) sesi di forum tersebut, telah didiskusikan kebijakan dan program HIV dan AIDS yang selama ini berjalan, termasuk berbagai capaian-capaian untuk memenuhi target MDG 6 serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung perumusan, pengembangan dan implementasi kebijakan HIV dan AIDS di era desentralisasi. Berbagai sesi ini memperoleh perhatian yang besar dari peserta forum dengan diikutinya setiap sesi yang dilaksanakan oleh sekitar 40-60 peserta yang terdiri dari peneliti universitas, perwakilan lembaga internasional, pejabat pemerintah dan perwakilan dari populasi kunci.
Kesepakatan yang dicapai dari seminar ini adalah pembentukan jaringan kebijakan HIV-AIDS untuk menginisiasi dan mengawal berbagai kebijakan AIDS yang didasarkan oleh bukti-bukti ilmiah. Selain itu, dalam forum tersebut muncul adanya kebutuhan bagi pengembangan kapasitas bagi para penggiat AIDS untuk melakukan analisis kebijakan. Jaringan ini diharapkan bisa mendukung upaya pengembangan kapasitas bagi anggotanya, menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman; membuat agenda bersama dalam melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan AIDS yang sudah dikembangkan dan menginisiasi kebijakan baru yang berbasis bukti. Jaringan ini beranggotakan peneliti, akademisi, LSM, dll di seluruh Indonesia. Interaksi antar anggota jaringan selanjutnya dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi mailing list Jejaring Kebijakan AIDS.
Pada kesempatan itu juga dilakukan konsolidasi antara peneliti universitas dari 8 propinsi (DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Bali, Papua, Papua Barat) dengan tim PKMK FK UGM untuk persiapan pelaksanaan penelitian dan untuk membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja implementasi kebijakan AIDS di Indonesia. Selanjutnya baca:
{link}{title}{/link}
Untuk mendukung proses pengembangan kebijakan AIDS yang berbasis bukti diperlukan adanya sebuah media yang mampu berperan sebagai sumber pengetahuan bagi pengambil kebijakan, masyarakat sipil maupun para peneliti, oleh karena itu PKMK pada akhir bulan September 2013 mulai mengembangkan website kebijakan HIV-AIDS (www.kebijakanaidsindonesia.net). Website ini diharapkan menjadi sumber dalam memperoleh pengetahuan kebijakan AIDS di Indonesia dalam upaya penanggulangan AIDS. Dalam website ini juga disediakan fasilitas kursus online dengan materi-materi kursus yang relevan dengan kebijakan HIV-AIDS. Pembelajaran dalam kursus online ini dilakukan dengan pendekatan Blended Learning, yang menggabungkan antara pembelajaran jarak jauh dengan tatap muka serta mentoring. Diharapkan kursus online ini sudah bisa dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2014.
Pada bulan September 2013, PKMK FK UGM menyelenggarakan pertemuan dengan DFAT untuk mengembangkan rancangan kajian kepustakaan (desk review) sebagai tahap pertama dari rangkaian penelitian yang akan dilaksanakan. Hasil dari pertemuan ini adalah disepakatinya kerangka pemikiran dan rencana implementasi Desk Reviewsecara bersama-sama. Kajian ini akan memberikan fokus pada penyusunan sejarah kebijakan HIV dan AIDS pada tingkat nasional dan sub nasional, mengidentifikasi pada kesenjangan kebijakan dan implementasinya serta mengidentifikasi aspek-aspek dalam kebijakan dan pelaksanaannya yang perlu diperdalam dalam pemetaan sistem kesehatan bagi pengembangan kebijkan HIV-AIDS di level nasional dan sub nasional. Selanjutnya baca:
{link}{title}{/link}
Oktober 2013
Pada bulan Oktober 2013, PKMK FK UGM bersama dengan Pokja Penelitian KPAN menyelenggarakan pertemuan untuk membentuk Dewan Penasehat Penelitian atau NAB (National Advisory Board) yang terdiri dari pembuat kebijakan di level nasional (KPAN, Kemenkes, donor), Mitra Pembangunan Internasional, peneliti, unsur masyarakat sipil dan populasi kunci bagi penelitian kebijakan AIDS yang akan dilaksanakan oleh 10 universitas di Indonesia. Dewan Penasehat Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif isu-isu yang strategis terkait dengan kebijakan dan program HIV-AIDS yang ada saat ini, memberikan panduan pada desain penelitian, mengawasi jalannya penelitian, dan memberikan feedback atas temuan-temuan penelitian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini menjadi sebuah penelitian yang kredibel dan mempunyai daya dukung atas temuan-temuan penelitian yang dihasilkan nantinya dalam proses pengembangan kebijakan. Selanjutnya baca: {link}{title}{/link} dan {link}{title}{/link} Bulan November, PKMK FK UGM memfokuskan diri untuk melaksanakan kajian kepustakaan khususnya mengidentifikasi isu-isu strategis terkait penanggulangan HIV-AIDS pada level nasional dan sub nasional secara seksama pada dokumen-dokumen kebijakan dan program HIV-AIDS di Indonesia, baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi dari lembaga-lembaga yang concernpada penanggulangan HIV-AIDS baik di level daerah, nasional maupun internasional. Penelaahan dokumen sekunder dimaksudkan untuk mendokumentasikan historical events terkait dengan kebijakan dan program HIV/AIDS di Indonesia; memetakan kebijakan dan program HIV/AIDS; mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi program dan untuk memetakan kebijakan atau peraturan yang mendukung atau yang tidak mendukung; mendokumentasikan rekomendasi yang komprehensif yang dapat diterapkan dalam protokol penelitian. Penulisan hasil kajian dokumen tersebut mempergunakan pendekatan analisa sejarah untuk melihat kronologis kasus HIV-AIDS dari sisi epidemiologinya, kebijakan dan program-program penanggulangan HIV-AIDS baik di level nasional maupun sub nasional. Saat ini laporan akhir Desk Review sedang dalam tahap finalisasi untuk direview peer reviewer. Diharapkan kajian ini akan didiseminasikan pada bulan Februari 2014 di tingkat nasional. Masih pada bulan yang sama, diskusi kultural selanjutnya diselenggarakan di Java Tea House – PKMK FK UGM dengan tema Kesenjangan dan Tantangan Implementasi Kebijakan & Program HIV-AIDS di Yogyakarta untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan program HIV dan AIDS di Yogyakarta. Pembicara dari Victory Plus dan LSM Vesta menyajikan berbagai tantangan dan hambatan dalam melaksanakan program-program yang selama ini dilaksanakan termasuk masalah kebijakan dan pendanaan. Diskusi memunculkan rekomendasi untuk membangun jaringan pemantau pembiayaan terkait dengan kesehatan di DIY termasuk penggunaan dana keiistimewaan Yogyakarta. Selanjutnya baca: {link}{title}{/link} Di akhir tahun 2013, proyek penelitian kebijakan dan program HIV-AIDS ditutup dengan kegiatan kunjungan lapangan ke 5 propinsi (Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Manokwari) untuk mendapatkan insights dari lapangan yang terkini, melakukan konfirmasi, dan juga untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan gap yang muncul selama desk review. Temuan dari lapangan ini akan melengkapi apa yang telah dikaji pada dokumen-dokumen sekunder di level nasional. Selanjutnya baca: November 2013
Forum yang mempertemukan antara para aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mengkaji berbagai masalah strategis dalam penanggulangan AIDS di Yogyakarta saat ini masih belum ada. PKMK FK UGM bersama dengan jaringan masyarakat sipil di Yogyakarta berinisiatif membangun forum seperti ini melalui serangkaian diskusi kultural yang melibatkan KPA DIY, KPAD, Dinkes, penyedia layanan dan LSM serta komunitas populasi kunci di DIY. Diharapkan diskusi kultural ini bisa menghasilkan berbagai agenda kebijakan AIDS yang perlu direspon oleh penggiat AIDS di DIY maupun di tingkat nasional. Diskusi kultural pertama kali dilakukan pada bulan November 2013 dengan mengangkat tema tentang dilema pendanaan program AIDS pasca Global Fund 2015 dan pengaruhnya terhadap gerakan sosial dalam penanggulangan AIDS di DIY. Diskusi menghadirkan pembicara dari PKMK FK UGM, PKBI Pusat dan IPPI Yogyakarta. Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi bagi penggiat AIDS di Yogyakarta untuk kembali pada filosofi gerakan sosial yang selama ini tergerus oleh pendekatan proyek AIDS dan perlunya untuk melakukan advokasi anggaran di tingkat SKPD.Desember 2013
Isu tentang dana keistimewaan telah menimbulkan berbagai harapan dan sekaligus tantangan, termasuk dalam permasalahan kesehatan di Yogyakarta. PKBI DIY bekerjasama dengan Dinas Pariwisata DIY menyelenggarakan diskusi kultural dengan tema Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual di Masa Keistimewaan Yogyakarta. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk melihat program kesehatan reproduksi seksual di SKPD terkait yang sudah dilakukan menggunakan dana keistimewaan serta untuk mendiskusikan dan merumuskan bersama program dan anggaran kesehatan reproduksi seksual kedepan setelah adanya dana keistimewaan.