Oleh : Hersumpana Ig.
Penelitian merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya penanggulangan sebuah epidemi, khususnya HIV dan AIDS. Meskipun demikian, penelitian sejauh ini dinilai masih berjalan sendiri-sendiri yang lebih mencerminkan satu bentuk egoisme intelektual untuk memenuhi hasrat pencapaian akademis dan acapkali tidak berkorelasi langsung dengan praktek pengambilan kebijakan di tingkat praxis. Kesenjangan ini merupakan tantangan besar dalam mendukung Strategi Rencana Aksi Nasional KPAN 2015-2019 sebagai satu perhatian dalam pertemuan dua hari (24-25 Maret 2015) untuk merumuskan usulan agenda penelitian HIV dan AIDS 2015-2019[1].
Kritik terhadap SRAN baru 2015-2019 yang disusun oleh KPAN ini secara umum beberapa ahli mencermati masih adanya bias dalam estimasi konteks epidemi dalam dokumen SRAN yang didasarkan hanya pada data tunggal (single base data) yakni IBBS, padahal jika mencermati pola perkembangan (tren) infeksi baru HIV ini bersifat unik yang bervariasi dari satu tempat dan tempat lain. Perbedaan sampel dan lokasi yang tidak konsisten ini juga bisa menimbulkan bias pada hasil estimasi dan proyeksi prevalensi AIDS ke depan, karena adanya simplifikasi dan generalisasi yang kurang tepat. Seperti trend peningkatan infeksi baru pada kelompok heteroseksual, kelompok pria risti (pelanggan), LSL dan Ibu Rumah Tangga (perbandingan IBBS 2007 dan 2011, dan IBBS 2009, dan 2013 dengan lokasi yang berbeda). Proyeksi tren epidemi yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan UNAIDS (The Gap Report 2014) menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Proyeksi Kemenkes melihat bahwa terjadi penurunan angka prevalensi jumlah infeksi baru, sementara dari UNAIDS justru sebaliknya peningkatannya mencapai 162 % di Asia Tenggara, sehingga Indonesia mendapatkan raport merah dalam pencapaian target Goal 6 dari MGDs pada 2015.
Selain itu, persoalan kesenjangan antara produktifitas kebijakan HIV dan AIDS di tingkat nasional dan daerah yang pada 2014 mencapai 245 produk kebijakan dengan implementasinya di level lokal menjadi persoalan yang perlu pengkajian lebih mendalam. Analisis lebih jauh terhadap faktor yang mendukung (enabler) dengan faktor yang menjadi kendala (barriers) dalam dinamika konteks interaksi antar stakeholder pada tingkat nasional dan daerah perlu dilakukan sehingga ada pemahaman bagaimana dan mengapa terjadi kompleksitas dalam implementasi program-program yang telah diinisiasi baik dari program pencegahan seperti PMTCT (PPIA), PMTS (IMS), PITC, Layanan Komprehensif dan Berkesinambungan IMS – HIV dan AIDS serta SUFA. Oleh karena itu, Agenda penelitian HIV dan AIDS ke depan perlu melakukan Riset Operational (RO) untuk mengkaji sejauhmana implementasi program-program yang sudah dikembangkan, apakah berjalan atau tidak, sejauhmana program-program tersebut terintegrasi dalam sistem kesehatan umum di tingkat lokal, program apa saja yang berhasil dan di daerah mana saja misalkan LKB yang menyasar 75 lokasi di seluruh Indonesia dan akan ditingkatkan menjadi 141 lokasi/ geografis yang menjadi prioritas.
Pengkajian dan penelitian lebih jauh terhadap implementasi program dan kebijakan yang sudah ada menjadi kunci dalam membantu KPAN mencapai Strategei Rencana Aksi Nasional KPAN 2015-2019 yakni untuk memperbaiki akses dan kualitas pencegahan HIV secara komprehensive melalui pendekatan continuum of care (PTMS -LKB) pada populasi terdampak utama di prioritas geogratis (distrik) yang ditetapkan. Strategi ini untuk mencapai visi mengakhiri epidemi AIDS pada 2030 dengan tujuan mempercepat pencapaian three zero (zero new infection, zero AIDS related Death, zero discrimination). Sebagaimana tertuang dalam dokumen SRAN baru.
Upaya penanggulangan AIDS ke depan dalam oleh KPAN adalah melakukan upaya kombinasi pencegahan dan pengobatan, peningkatan kualitas CST, PMTCT, mitigasi dampak sosial ekonomi, membangun lingkungan kondusif dan program berkelanjutan. Agenda-agenda ini sudah masuk prioritas konsep note yang diajukan untuk pendanaan dari NFM yang berkomitmen memberikan dana sejumlah 60 juta USD yang sedang dalam proses finalisasi penyusunan concept note dan proposalnya. Oleh karena itu, Pembahasan agenda penelitian operational HIV dan AIDS 2015-2019 dimaksudkan untuk merumuskan masalah-masalah terkait Implementasi program Pencegahan, Pengobatan dan Mitigasi dampak yang dapat membantu KPAN mencapai perbaikan target pencapaian tujuan pengurangan transmisi baru epidemi HIV dan AIDS. Merespon situasi ke depan, ada beberapa permasalahan pokok terkait dengan signifikansi penelitian dalam upaya penanggulangan AIDS ke depan.
Pertama, Penelitian merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya penanggulangan AIDS. Penyusunan kebijakan penanggulangan AIDS membutuhkan penelitian yang serius dan komprehensif untuk mewujudkan evidence based policy yang selama ini masih ada kesenjangan di antara keduanya. Oleh kerena itu, perlu singkronisasi dan koordinasi yang kuat antar departemen yang terkait dengan penanggulangan AIDS, Lembaga peneliti (Universitas)/ privat, masyarakat sipil (NGO), dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monev hasil-hasil penelitian.
Kedua, Perubahan sistem pemerintahan di bawah Jokowi ini mendorong pentingnya adanya kontrol atas informasi terkait semua bentuk penelitian, termasuk HIV dan AIDS. Balitbangkes RI berkomitmen untuk mengembangkan koordinasi ini bersama dengan KPAN dan Stakeholder lain dalam pengembangan penelitian yang strategis ke depan. Untuk mewujudkan ini perlu sebuah peta yang komprehensif apa yang sudah diteliti di Indonesia dan sumber-sumber dari penelitian Asing (global), sehingga pijakan ke depannya menjadi lebih jelas. Balitbangkes membuka kesempatan untuk mengembangkan semacam konsorsium peneltian terkait dengan AIDS yang dapat dikoordinasikan bersama dan pendanaannya kemudian bisa dialokasikan dari dana Balitbangkes.
Ketiga, Konsorsium penelitian kesehatan termasuk AIDS perlu dikembangkan dengan koordinasi balitbangkes, baik untuk tema riset klinis, berbasis penelitian laboratorium seperti varian gen HIV di Indonesia yang berbeda antara gen HIV di Indonesia bagian barat dan timur yang berdampak pada efektifitas pilihan obat yang digunakan. Penelitian AIDS dari aspek kebudayaan (kultur) terkait dengan perilaku, nilai-nilai, sosial budaya menjadi bagian yang penting dalam penanganan epidemi HIV dan AIDS.
Keempat, Agenda penelitian operasional HIV dan AIDS perlu memiliki kerangka konseptual yang komprehensif sehingga menjadi basis untuk pengembangan tema-tema pada pencegahan, pengobatan dan mitigasi dampak. Disamping pengembangan masalah penelitian HIV dan AIDS yang dapat memberikan value added yang membantu untuk keberlanjutan program.
Berdasarkan paparan tersebut diatas menegaskan pentingnya keterpaduan antara penelitian yang berkualitas dengan pengambilan kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS yang didukung oleh singkronisasi dan koordinasi lintas sektor yang solid. Integrasi kerja-kerja penelitian dalam bentuk konsorsium dan pembiayaan isu penelitian yang strategis oleh APBN dan APBD menjadi terobosan baru yang penting ke depan untuk mengatasi egoisme sektoral maupun egoisme intelektual yang masih kuat menjadi persoalan dalam penelitian HIV dan AIDS selama ini, sekaligus meningkatkan kemandirian secara finansial dari ketergantungan terhadap donor.