Kelompok kerja HIV/AIDS pada acara Forum Nasional IV: Jaringan Kebijakan Nasional di Kota Kupang, NTT mengangkat tema Tantangan Pengembangan Kebijakan HIV/AIDS di Indonesia. Pokja ini terbentuk untuk merespon isu-isu HIV/AIDS, antara lain program-program yang telah atau sedang dilakukan, tantangan dalam pengembangan dan implementasi kebijakan selama ini, dan kontribusi setiap lembaga baik nasional maupun internasional dalam penanganannya. Pokja ini, juga memungkinkan terjadinya kolaborasi upaya penyelesaian masalah-masalah HIV/AIDS melalui kebijakan dalam sistem kesehatan Indonesia dalam konteks desentralisasi serta memahami perspektif internasional penanganan HIV/AIDS dari lembaga-lembaga internasional.

Jumlah peserta sebanyak 65 orang dengan latar belakang yang cukup bervariasi. Delapan belas orang adalah perwakilan dari 9 universitas yang akan terlibat dalam proyek penelitian kebijakan dan penyusunan program HIV/AIDS di Indonesia kerjasama antara AusAID dan PKMK UGM. Pembicara dalam Pokja HIV/AIDS berasal dari KPAN, Kemenkes, lembaga internasional (HCPI, AusAID, CHAI, ILO), Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, KPA Kota Medan dan jaringan populasi kunci (PKNI, IPPI, GWL Ina, OPSI dan IAC). Isu-isu pokok yang muncul dalam diskusi, antara lain :

• HIV/AIDS sebagai penyakit infeksi dan kronis mempunyai dimensi sosial/politik/ideologi yang kuat dilihat dalam konteks bahwa kesehatan itu adalah hak asasi manusia, maka seberapa jauh kebijakan selama ini merefleksikan nature of the disease? Dan bagaimana mengintegrasikan AIDS ke dalam sistem kesehatan yang ada?
• Dalam konteks desentralisasi, bagaimana kepimpinan sebuah lembaga dan kejelasan pembagian peran lembaga dalam pengembangan dan implementasi kebijakan, serta program selama ini?
• Seberapa jauh pemanfaatan evidence untuk pengembangan sebuah kebijakan? Dalam konteks sinkronisasi, bagaimana sebuah kebijakan dapat ditinjau kembali kesesuaian/ketidaksesuaiannya dengan masalah yang ada?
• Siapa yang bertanggungjawab terhadap penganggaran dan perencanaan masalah HIV/AIDS? Hal ini berkaitan erat dengan isu partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi.
• Pada tingkat layanan, bagaimana mengatasi masalah masih adanya stigma dan diskriminasi, rendahnya efektivitas strategi program, miss opportunity: diagnosis, perawatan/terapi dini, akses dukungan psikososial, terbatasnya akses dan utilisasi terhadap layanan, logistik dan SDM yang kurang memadai, jejaring dan rujukan antar layanan (Permenkes No.1 Th. 2012), kualitas layanan dan kebijakannya? Apakah kebijakan yang ada mengakomodir penyelesaian masalah-masalah tersebut?
• Bagaimana program Perlindungan Sosial dapat turut berperan dalam respon nasional penanggulangan dan mitigasi dampak HIV/AIDS?

Di akhir sesi, seluruh peserta forum sepakat membentuk jaringan kebijakan AIDS Indonesia. Dengan melibatkan seluruh peserta diskusi menjadi anggota dalam milis jaringan kebijakan AIDS Indonesia (http://groups.yahoo.com/neo/groups/jejaringkebijakanaids/info), diharapkan interaksi dan diskusi tetap berlanjut.