Narasumber: Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, M.Kes

Proses
Pesiapan sesi dimulai pukul 16.00 WIB. Administrator mengirim email reminder ke para peserta pukul 16.00 WIB dan moderator mengingatkan narasumber via SMS untuk memastikan persiapan, termasuk koneksi internet. Pukul 16.30 moderator dan narasumber uji coba jaringan dan beberapa peserta sudah mulai online. Sebelum sesi dimulai moderator minta up date persiapan penelitian lapangan pada beberapa peserta yang sudah online. Kabar dari Yane di Papua, peneliti sudah menghubungi para calon key informal dan menunggu surat resmi dari PKMK. Simplexius memberikan update bahwa dia sudah koordinasi dengan Pak Yohanes. Mereka sudah mulai mengumpulkan dokumen data skunder. Selain itu moderator mengingatkan pada Pak Simplexius agar mengagendakan juga kegiatan diskusi Kultural di daerah. Kabar dari bu Lita, mereka sudah mengirim panduan dan RAB. Posisi sekarang sedang menunggu surat formal.
Pukul 17.00 WIB kegiatan sesi belajar dimulai. Pak Dwi memaparkan slide tentang Analisis Kebijakan. Selanjutnya para peserta merespon dengan mengirimkan pertanyaan baik via chating room maupun dengan menanyakan langsung oral. Pertanyaan dari Pak Simplexius dapat ditangkap jelas, kualitas suara cukup baik. Pertanyaan dari Pak Arief kurang jelas suaranya.

Paparan

1. Pengantar beberapa sumber teoritik. Metode Analisa kebijakan ada siklus mulai dari Perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan dan evaluasi kebijakan.  Analisis kebijakan bisa dilakukan sepanjang ada masalah dalam siklus tersebut. Masalah bisa ada pada perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasinya.    Kurang lebih Teori dasarnya seperti ini, nanti bisa dikembangkan.
2. Setiap pakar memiliki pengertian masing-masing. Analisis kebijakan adalah bentuk penelitian terapan. Analisis kebijakan dilakukan melalui semacam penelitian multidisiplin terkait dengan kaidah ilmiah dengan metodologi yang dapat dipertangungjawabkan.
3. Suatu kebijakan ini proses tarik ulur. Contoh seperti public choise Theory. Pengertiannya Kebijakan itu diambil bukan semata-mata untuk kepentingan public tetapi untuk kepentingan pengambil kebijakan pribadi/kepentingan masing2. Ini menarik dicermati seperti contohnya koalisi. Terkait dengan bagi-bagi kursi atau kekuasaan. Artinya kebijakan diambil untuk kepentingan kelompok mereka sendiri.
4. Misalnya terkait kebijakan alternative kebijakan AIDS.  Kenapa kebijakan kapitasi hanya untuk puskesmas Sementara Rumah sakit dengan Klaim. Ini menarik dianalisis seringkali kebijakan diambil oleh elit saja tidak melibatkan partisipasi  kelompok bawah. Pada praktek banyak kebijakan bagus diatas kertas tetapi implementasinya berbeda.
5. Analisis evaluasi kebijakan. Yang menarik sekarang terkait JKN. Kebetulan saya di Papua, misalnya pembagian uang BPJS.  Misalnya dinas kesehatan ada yang minta 60 persen dari 100 persen yang menjadi jatah Puskesmas. Ada yang 20 % untuk operasional bagi dinas yang lain. Saya baru dari Puskesmas di Jayapura. Puskesmas yang punya rawat inap dan tidak disamakan. Petugas IGD dan perawatnya tidak dihitung.   Hal ini bisa menimbulkan demotivasi, membuat malas-malasan dan tidak bergairah untuk bekerja. Ini menarik untuk dikaji lebih jauh.
6. Teori dari Gunn (1985) ada analisis off policy (analisis dari kebijakan yang sudahada),  juga ada analisi kebijakan monitoring dan evaluasi dan analisa  untuk kebijakan yang mendatang.
7. Sebuah Analisis kebijakan secara teoritik harus mengacu pada langkah-langkah, tetapi harus dicatat juga bahwa ini berkaitan dengan proses-proses politik yang terjadi. 

Pertanyaan Peserta

1. Simplexius Asa: kebijakan akan baik jika didasarkan pada scientific base, tetapi di negara kita ini lebih didasarkan pada proses politik, nah bagaimana ini bisa meski  proses politik tersebut dikemas dalam segi scientific base.
2. Yuliandi : mohon dijelaskan kembali tentang public choise policy di bidang kesehatan?
3. Siradj Okta: bagaimana melihat singkronisasi kebijakan, regulasi dan anggaran kadang ditemui implementasi kebijakan sangat bagus, tetapi tidak memberi insentif pada kebijakan?
4. Wulan: Bolehkan dokumen policy brief tentang kesehatan public bisa dishare ke bali.
5. Sisil : Bagaimana mengintegrasikan scientific base dengan political base untuk membuat kebijakan?
6. Kebijakan seringkali otoriter bagaimana mengkounternya?
7. Dalam pembuatan kebijakan public bagaimana ini dilakukan?
8. Bagaimana kebijakannya tidak ada tetapi programnya ada, bagaimana ini?
9. Simplexius Asa:  Menarik membicarakan kebijakan ada atau tidak ada,  kita perlu mencermati konteks dankontennya atau pembuatannya. Sharing mungkin ada masalah pada konten tidak jelas tetapi jika orangnya kuat (man behind the gun-nya baik), bagaimana menurut Pak Dwi?
10. Bali: dalam rentang berapa lama setelah kebijakan dibuat, bisa dianalisis, apa ada rentang waktunya untuk bisa menganalisis dampak?

Respon Narasumber

1. Dalam Scientific base, pengambilan kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Contohnya pengalaman saya dari UGM. Pengalaman PKMK dalam mendorong kebijakan  seharusnya kebijakan diambil secara ilmiah dalam kenyataannya lebih pada pertimbangan politis (seperti public choise).
2. Public choise theory adalah pengambilan kebijakan bukan untuk kepentingan public tetapi lebih untuk kepentingan individu atau golongannya.
3. Ini terjadi antara yang membuat dengan pelaksananya berlainan.  Terkait dengan penganggaran dilakukan oleh level- level operasional  dibawahnya sehingga tidak singkron.
4. Policy brief ini sudah dishare di web kebijakan kesehatan Indonesia().  Policy brief sudah dikirim ke dinas kesehatan, KPA, dst.  Policy brief tersebut bersifat terbuka.
5. Ada pengkubuan dalam pembuatan kebijakan, mereka seringkali tidak membaca jurnal atau tidak pernah melakukan penelitian. Mereka lebih fokus pada tataran praktis. Sehingga perlu sinkronisasi. Ini tugas dari para akademisi, karena para pengambil kebijakan tidak banyak tahu. Maka peran intelektual adalah membuat banyak kebijakan untuk membantu para
6. Caranya bisa di belakang layar untuk lobi-lobi, tetapi bisa juga memanfaatkan media seperti kasus di JIS, kita bisa terperangah  TK yang sudah 21 tahun tidak memiliki ijin. Kita bisa menggunakan media untuk memberikan tekanan sehingga kebijakan-kebijakan yang otoriter bisa berubah setelah di-blowup oleh media. Media ini bisa dimanfaatkan untuk advokasi kebijakan.
7. Prinsipnya Policy brief, mencoba menyampaikan ke pengambil kebijakan masukan-masukan dengan singkat berbasis bukti-bukti (evidence base).  Kita bisa menggunakan teori-teori yang ada dan pengalaman Negara-negara yang sudah berhasil. Jadi dengan berdasarkan dasar-dasar ilmiah ini proses policy brief dibuat. Kita, di UGM kita membuat tidak terlalu tebal maksimal 2-3 lembar, sehingga memudahkan. Jika terlalu banyak sulit untuk membacanya.  Misalnya kalau policy brief ini 30 halaman bagaimana menteri bisa membaca tulisan tebal itu, maka perlu diringkas.  Sehingga bisa mudah dibaca, seperti PKMK UGM. Proses editinya yang menentukan dari 5 menjadi dua halaman.
8. Langkah pertama, merumuskan masalahnya dimana? Apakah dalam perumusannya atau dalam implementasinya ,atau evaluasinya baru kemudian kita gali/analisis.  Intinya mendefinisikan dulu, masalahnya dimana dulu? Intinya, harus dilihat masalahnya ada di kotak mana dulu.
9. Orang kuat sering  berpengaruh tetapi perlu dilihat rumusan kebijakannya seperti apa, pro poor atau tidak.  Ideologi kesehatan Indonesia apa,  kalao kebijakan kesehatan kapitalistik maka seperti di Papua, dokter PTT tidak mau datang ke sana karena tidak menarik. Ideologi ini sangat menentukan.
10. Biasanya kebijakan JKN sekarang ini,  januari tahun 2014 semua harus berjalan.  Kebijakan kesehatan ini seharusnya sudah mempunyai batas waktunya sendiri implementasinya. Masalahnya tidak semua kebijakan diambil dengan batas waktu yang tegas. Tergantung dari kita, di PKMK UGM meski JKN baru berjalan 3 bulan, kita sudah membuat evaluasi awal pelaksanaan JKN.  Berdasarkan pertimbangan akademis kita bisa memprediksi dengan konsep yang ada.  Tergantung kepakaan kita melihat permasalah yang ada dalam proses pelaksanaan kebijakan yang ada, bahkan sebulan pun kita bisa melakukan analisis kebijakan. 

Catatan

1. Karena koneksi terputus, maka semua pertanyaan mohon ditulis via chat atau email dan akan dibalas dan ditampilkan di laman web : www. kebijakanaidsindonesia.net
2. Ada tiga pertanyaan dari  yang belum terjawab adalah: Arif Hargono: seandainya kebijkaan sudah dibuat, leadership juga baik, tetapi tergantung aplikasi di lapangan?  Bagaimana tip kebijakan seperti apa yang bisa membuat/memaksa leadership atau petugas lapangan ini berlaku?; Anshari: ada tiga hal penting yang menentukan dalam suatu kebijakan?; Juliandi : Bagaimana mengukur efektifitas kebijakan?

Tindak Lanjut

1. Pertanyaan yang belum dijawab akan diteruskan pada Pak Dwi
2. Untuk yang akan datang, nara sumber akan Tandem kita juga tawarkan pada peserta yang berkenan menjadi Tandem Narasumber.  Misal untuk sistem informasi bisa kita tawarkan ke Pak Arief Hargono, Untuk Surveilance bias kita tawarkan ke dr Wulan, dan tentang HR bisa ke pak Sudirman atau isu lain.