Pengantar Minggu ke-5 Tahun 2014

Pada tanggal 24-25 Januari 2014 bertempat di Hotel Novotel Bandung berlangsung kongress pertama InaHEA dengan tema "Menuju Era Ekonomi Kesehatan Indonesia". Ina HEA singkatan dari Indonesian Health Economics Association merupakan wadah berkumpulnya ahli ekonomi kesehatan di Indonesia. Ide pembentukan InaHEA berawal dari diskusi mengenai perkembangan ekonomi kesehatan di Indonesia oleh delegasi Indonesia yang konferensi Internasional Health Economics Association di Sydney pada bulan Juli 2013.

Salah satu topik yang dibahas dalam kongres pertama InaHEA adalah National Health Account (NHA) Sub-Account on HIV & AIDS. Mardiati Nadjib dan Amilia Megraini dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia memaparkan hasil analisa National AIDS Spending Assessment (NASA) yang telah dilaporkan pemerintah Indonesia kepada UNAIDS. Hasil yang patut diperhatikan adalah pembiayaan HIV dan AIDS sangat besar dan masih bergantung pada pembiayaan internasional (donor).

Laporan NASA tahun 2011-2012 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 pembiayaan program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia telah menghabiskan sebesar US$ 72.543.624 dengan 40,98% merupakan kontribusi dari pemerintah dan sisanya berasal dari lembaga internasional. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan pemebiayaan menjadi US$ 87.002.697 dengan 42,36% berasal dari pemerintah dan sisanya berasal dari lembaga internasional. Pada publikasi KPAN berjudul "The Response to HIV and AIDS In Indonesia 2006 – 2011; Report on 5 Years Implementation of Presidential Regulation No. 75-2006 on the National AIDS Commission" pada halaman 43 menyajikan data bahwa kontribusi pemerintah dalam program penanggulangan HIV dan AIDS terus meningkat sejak tahun 2006-2010 (dari 26,58% menjadi 42,00%). Data tersebut bersumber dari Laporan NASA 2006-2008 dan Laporan NASA 2009-2010 (tidak terbit).

Data-data tersebut dapat menggambarkan bahwa ada upaya serius dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembiayaan program penanggulangan HIV dan AIDS yang sedang berjalan. Namun, sayangnya seiring meningkatnya kontribusi pemerintah meningkat pula jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk program tersebut. Akankah hal tersebut terus berlangsung demikian? Hal ini bisa dihindari bila program program penanggulangan HIV dan AIDS, terutama di sektor promosi dan pencegahan, dapat menekan infeksi HIV baru atau bahkan meniadakan sama sekali.

Dalam era desentralisasi pemerintahan termasuk didalamnya sektor kesehatan maka seharunya ada peran penting pemerintah daerah untuk urusan pembiayaan kesehatan. Selama ini program penanggulangan HIV dan AIDS masih sering identik dengan pembiayaan program (dari pusat). Kontribusi APBD dalam upaya penanggulangan HIV an AIDS masih sedikit kalau tidak boleh dibilang tidak ada. Pada publikasi KPAN dengan judul "Rangkuman Eksekutif Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia 2006 – 2011; Laporan 5 Tahun Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 75-2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional" pada halaman 10 menyatakan bahwa pada tahun 2010 APBD yang digunakan untuk program penanggulangan HIV dan AIDS hanya sebesar Rp. 104.980.000,00. Tantangan kedepan dlam kebijakan AIDS adalah bagaimana membagi peran dan wewenang perintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS?