Oleh: Chrysant Lily

IlustrasiSecara historis, layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (SRH)[1]dan layanan HIV dan AIDS merupakan dua layanan yang terpisah dan tidak dikoordinasikan. Padahal, alasan untuk integrasi antara kedua layanan ini sudah sangat jelas, antara lain banyaknya penyakit yang berhubungan dengan HIV maupun seksual reproduksi yang memiliki akar masalah yang sama, serta tingginya kasus HIV yang terjadi lewat transmisi seksual. Selain itu, peningkatan jumlah kasus HIV baru juga banyak terjadi di antara ibu maupun perempuan muda yang merupakan target utama dari layanan SRH[2]. Kesadaran tentang interelasi-interelasi seperti ini sebenarnya bukan merupakan konsep baru dan sudah dinyatakan sejak ICPD 1994[3]tetapi komitmen yang lebih kuat untuk mengintegrasikan kedua layananan ini baru muncul sejak kurang lebih satu dekade yang lalu[4].

Namun, menerjemahkan komitmen-komitmen dalam bentuk kebijakan ke dalam implementasi tidak selalu mudah. Oleh karena itu, saat ini sudah ada studi-studi yang mengevaluasi pengalaman mengintegrasikan layanan HIV dengan layanan SRH dari berbagai negara, walaupun jumlahnya masih terbatas dan dilaksanakan pada skala yang kecil (Sweeney et al., 2012)[5]. Tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Sweeney et al. (2012) berfokus pada cost-effectiveness yang bisa dicapai dengan mengintegrasikan kedua layanan ini, sementara tinjauan sistematis yang dilakukan oleh WHO, UNFPA, IPPF, UNAIDS, dan UCSF (2008)[6] berfokus pada bagaimana integrasi antara kedua layanan bisa meningkatkan pencapaian outcome. Mayoritas dari studi-studi yang ditinjau oleh kedua sumber ini menegaskan bahwa memang integrasi antara layanan HIV dan AIDS dengan layanan SRH terbukti cost-effective dan berkontribusi positif dalam peningkatan capaian output (misalnya jumlah akses layanan termasuk tes HIV), serta meningkatkan capaian di level outcome (misalnya pengetahuan tentang HIV dan IMS dan perubahan perilaku dalam hal penggunaan kondom).

Akan tetapi, hasil tinjauan sistematis yang dilakukan oleh kedua sumber ini menunjukkan bahwa masih ada gap yang besar dalam penelitian yang berfokus pada bagaimana mengintegrasikan layanan HIV dan AIDS dengan layanan SRH, serta bagaimana memperbesar skala layanan yang terintegrasi. Untuk menjawab ‘the how questions’ ini, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat integrasi antara layanan SRH dengan layanan HIV dan AIDS. Secara indikatif, tinjauan sistematis dari WHO, UNFPA, IPPF, UNAIDS, dan UCSF (2008) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung antara lain termasuk perilaku non-diskriminatif dari tenaga kesehatan, pengembangan kapasitas yang dilakukan secara berkelanjutan bagi para penyedia layanan, pelibatan komponen pemerintah, masyarakat dan populasi kunci dalam perencanaan dan implementasi, kemudahan dalam implementasi layanan tambahan serta tidak adanya tambahan biaya bagi layanan yang sudah ada. Sebaliknya, studi yang sama juga menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat integrasi layanan antara lain adalah kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan dan stigma yang menghambat klien untuk menggunakan layanan. Selain itu, lemahnya sistem kesehatan juga menjadi penghambat, termasuk masalah ketidakberkelanjutannya pendanaan, terbatasnya jumlah SDM kesehatan termasuk tingginya turnover, tingginya beban kerja SDM kesehatan, kurangnya pelatihan bagi SDM kesehatan[7] dan lemahnya supervisi.

Kesimpulannya, untuk memperluas skala implementasi integrasi layanan SRH dengan HIV dan AIDS, diperlukan lebih banyak studi yang menunjukkan bukti-bukti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi kedua layanan tersebut. Hal ini menjadi strategis sebab masalah HIV adalah masalah kesehatan yang sifatnya crosscutting dan karena itu menuntut layanan yang terintegrasi – tidak saja dengan layanan SRH tetapi juga dengan layanan kesehatan umum lainnya. Bukti dari faktor-faktor integrasi SRH dengan HIV dan AIDS bisa menjadi indikasi untuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam integrasi HIV dengan layanan lainnya.

Key message: Saat ini, komitmen global untuk integrasi layanan HIV dan SRH sudah kuat dan implementasinya sudah ada. Studi-studi yang mengevaluasi inisiatif integrasi kedua layanan ini mengkonfirmasi hasil yang positif dari segi outcome dan cost-effectiveness, tetapi untuk memperluas skala implementasinya diperlukan lebih banyak bukti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi guna menjawab bagaimana integrasi dapat diterapkan – tidak saja untuk kedua layanan ini tetapi juga untuk integrasi layanan HIV dengan layanan kesehatan umum lainnya.


 

[1]Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai alasan-alasan mengapa layanan HIV dan AIDS perlu dintegrasikan dengan layanan SRH, lihat Stop AIDS Alliance (2012) ‘Intensify linkages between HIV and sexual and reproductive health and rights for maximum impact: Stop AIDS Alliance policy position’.

[2]Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai alasan-alasan mengapa layanan HIV dan AIDS perlu dintegrasikan dengan layanan SRH, lihat Stop AIDS Alliance (2012) ‘Intensify linkages between HIV and sexual and reproductive health and rights for maximum impact: Stop AIDS Alliance policy position’.

[3]Lihat ‘Report of the International Conference on Population and Development’, United Nations (1994).

[4]Komitmen politik untuk mendorong integrasi layanan SRH dengan HIV dan AIDS ditegaskan di ‘The Glion Call to Action on Family Planning and HIV/AIDS in Women and Children’ pada tahun 2004 dan kemudian diikuti dengan UN high level consultation pada Juni 2004 berjudul ‘The New York Call to Commitment on Linking HIV/AIDS and Sexual and Reproductive Health’.

[5]Sweeney, S., Obure, C.D., Maier, C.B., Greener, R., Dehne, K., Vassall, A. (2012) Cost and Efficiency of Integrating HIV/AIDS Services with Other Health Services: a Systematic Review of Evidence and Experience. Sex Transm Infect, 88: 85-99

[6]WHO-HIV/UNFPA/IPPF-HIV/UNAIDS/UCSF (2008). ‘Sexual and Reproductive Health and HIV Linkages: Evidence Review and Recommendations.’

[7]Faktor keterbatasan terkait SDM kesehatan juga disoroti dalam studi yang dilakukan di Afrika Selatan oleh Cooper et al. (2015) ‘The HIV epidemic and sexual and reproductive health policy integration: views of South African policymakers’.

Supported by

AusAID