Indian Express, 22 January 2014
HIV positive people and organisations working for their welfare, on Monday, demanded the tabling of HIV/AIDS Bill when Parliament reconvenes in the first week of February.
Members of the Chennai Network of Positive People expressed their anguish that the Bill, which has provisions to protect the rights of HIV positive people, has been pending with the government since 2006.
ROL, 21 Januari 2014
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Penderita penyakit tuberculosis (TBC) dan HIV/AIDS tidak ditanggung program Jaminan Kesehatan Nasional karena sudah ditanggung pemerintah.
"Pemerintah sudah menanggung biaya pengobatan TBC dan HIV/AIDS karena tidak boleh dobel," kata Kepala PT Askes (Persero) Cabang Denpasar Putu Gede Widnyana, Selasa (21/1). Menurut dia, program tersebut sudah menjadi upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit yang dicanangkan kementerian kesehatan sejak sebelum program JKN diluncurkan.
Detik, 23 Januari 2014
Jakarta, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang sangat diminati masyarakat. Data yang dikeluarkan pada pekan kedua tertanggal 16 Januari lalu menyebutkan sudah ada 116 juta rakyat Indonesia yang terdaftar dalam program tersebut. Sayangnya, masih ada sebagian kelompok masyarakat yang menemui kendala dalam pendaftaran.
Salah satunya adalah masyarakat dari komunitas terdampak HIV dan AIDS. Aditya Wardhana dari Indonesian AIDS Coalition (IAC) mengatakan bahwa kendala tersebut berasal dari salah satu syarat pendaftaran JKN yang mengharuskan pendaftar memiliki KTP.
All Africa, 20 January 2014
The American ambassador says the new anti-gay law has restricted the rights of expression and assembly of people involved in gay relationships The United States Government on Monday said Nigeria's anti-gay law may affect the country's fight against HIV/AIDS.
The new U.S. Ambassador to Nigeria, James Entwistle, made this known shortly after he visited the Chairman of the Independent National Electoral Commission, INEC, Attahiru Jega, in Abuja.
Supported by
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia