Oleh: Djumiati Musiah, Universitas Negeri Papua
Setiap warga negara berhak untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan universal yang bermutu dan terjangkau. Untuk memastikan cakupan universal, penting bagi pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang bertujuan memperluas sistem pra-upaya (pre-paid system) dan mengurangi dengan secepat mungkin ketergantungan kepada sistem membayar langsung (out-of-pocket). Tujuan ini bisa diwujudkan dengan mengembangkan sistem pembiayaan pra-upaya yang lebih luas dan adil melalui pajak, asuransi kesehatan sosial, atau campuran antara kedua sistem. Di Indonesia dengan mayoritas warga bekerja di sektor informal dan formal, dengan realitas keberadaan sejumlah perusahaan asuransi sosial dan swasta yang telah beroperasi puluhan tahun lamanya, diharapkan agar cakupan universal pelayanan kesehatan ditempuh dengan sistem pelayanan kesehatan ganda (dual health care system).
Salah satu bagian penting dalam penelitian kolaborasi antara PKMK-FK UGM dan AIPHIV adalah pembentukan National Advisory Board. Tujuan utamanya adalah
Created: Sunday, 12 January 2014 17:56 | Size: 60.09 KB | Downloads: 1,329
At the IV National Forum: National Policy Network in the city of Kupang in NTT, The HIV-AIDS work group addressed the theme of HIVAIDS policy development in Indonesia. This work group was formed to respond to the issues of HIV-AIDS, including current and implemented programs, challenges in policy development and implementation thus far, and the contributions of every organization, both national and international, in managing these issues. The work group also enabled collaborative endeavors to resolve HIVAIDS issues through policies in the Indonesian health system under a decentralized context, and gain understanding of international perspectives of HIV-AIDS management from international organizations.
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia