Diskusi tentang integrasi ini menjadi sangat relevan karena konsep integrasi telah dijadikan strategi utama untuk peningkatan efektivitas respon HIV & AIDS, pelibatan pemerintah daerah yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan program pasca semakin berkurangnya dukungan teknis dan finansial dari inisiatif kesehatan global di masa-masa yang akan datang. Empat pertanyaan substantif analisis integrasi menjadi dasar bagi pengembangan berbagai tulisan dalam buku ini (1) ‘mengapa integrasi dilakukan?’; (2) ‘apa yang diintegrasikan?’; (3) ‘bagaimana integrasi bisa dilakukan?’; dan (4) ‘seperti apa model integrasi yang diharapkan?’. Analisis difokuskan pada intervensi spesifik (pencegahan dan perawatan HIV) yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota dengan pertimbangan bahwa penanggulangan HIV & AIDS merupakan urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Buku ini menunjukkan bahwa saat ini program penanggulangan HIV & AIDS masih bersifat vertikal dan tidak terintegrasi, di mana peran mitra pembangunan internasional sebagai bagian dari inisiatif kesehatan global yang bekerja melalui pemerintah maupun organisasi non-pemerintah masih sangat dominan dalam mengarahkan dan menentukan strategi penanggulangan HIV & AIDS di tingkat nasional dan daerah. Arsitektur penanggulangan HIV & AIDS yang demikian ini telah menyebabkan lemahnya kapasitas pemerintah daerah maupun organisasi non-pemerintah dalam menanggapi epidemi di daerah masing-masing. Dinamika faktor eksternal yang tampak dalam interaksi antar aktor dalam penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat nasional maupun daerah, komitmen politik yang berubah-ubah, hukum dan regulasi yang seringkali berbenturan dengan kepentingan penanggulangan HIV & AIDS serta karakteristik dari permasalahan HIV & AIDS sendiri yang multi sektoral ternyata menjadi faktor-faktor yang belum dipertimbangkan dalam upaya untuk mewujudkan integrasi tersebut. Sebuah model integrasi dalam program pencegahan HIV melalui transmisi seksual (PMTS) yang mempertimbangkan karakteristik dari permasalahan, kewenangan dan kapasitas daerah dan tingkat integrasinya dengan sistem kesehatan yang berlaku telah dirokemendasikan oleh buku ini.
-
Kebijakan dan Program HIV & AIDS dalam Sistem Kesehatan di Indonesia
Created: Rabu, 19 Oktober 2016 22:02 | Size: 2.61 MB | Downloads: 4,525